#KETERBUKAAN INFORMASI

Kami memiliki 254 berita tentang keterbukaan informasi

Harita Nickel jalani audit RMAP+, apa dampaknya bagi industri nikel Maluku Utara ?

Industri nikel di Indonesia terus berubah. Dari yang sebelumnya berfokus pada ekspor bijih mentah, Indonesia kini berkembang ...

Kanwil Kemenkum Malut optimalkan JDIH dan pemetaan persoalan hukum di Morotai

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melalui perwakilan pengampu tugas Badan Pembinaan Hukum ...

Prabowo instruksikan penguatan fundamental antisipasi dampak The Fed

Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan fundamental ekonomi nasional untuk mengantisipasi dampak kebijakan suku ...

Mendikdasmen tekankan gotong royong multipihak perkuat diknas

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan semangat gotong royong multipihak menjadi kunci ...

Ombudsman Maluku kawal layanan haji 2026 agar sesuai standar

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026 guna memastikan ...

Dirut Bulog persilahkan masyarakat bila mau cek stok beras di gudang

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mempersilakan masyarakat mengecek langsung stok beras di gudang sebagai bentuk ...

Komisi I DPR dukung Kemkomdigi tegakkan aturan terhadap Wikipedia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk tetap ...

Pertamina Patra Niaga-Pemprov perkuat koordinasi pasokan LPG di Maluku Utara

Pertamina Patra Niaga terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memastikan keandalan ...

KPK umumkan 96,24 persen penyelenggara negara lapor kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak 96,24 persen penyelenggara negara atau wajib lapor telah menyampaikan ...

KPK umumkan 67,98 persen penyelenggara negara telah lapor kekayaannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hingga 11 Maret 2026 tercatat sebanyak 67,98 persen penyelenggara negara atau ...