#PROSES HUKUM

Kami memiliki 4890 berita tentang proses hukum

Said Iqbal: Implementasi K3 berlaku bagi pekerja di semua sektor

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan keselamatan dan kesehatan kerja ...

KPK respons Mahfud MD soal pelimpahan kasus FA tidak sesuai KUHAP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD ...

Bakom: Presiden minta aparatur negara perkuat integritas

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparatur ...

Capai 49,38 persen, DPRD Ambon minta pemkot perkuat pengelolaan pendapatan daerah

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Ambon, Maluku, meminta Pemerintah Kota Ambon memperkuat pengelolaan pendapatan ...

Legislator usul kasubdit penyidikan Jampidsus diganti terkait kasus FA

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan mengusulkan agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mengganti kepala subdirektorat (kasubdit) ...

Istana belum terima usulan Jampidsus pengganti Febrie dari Jaksa Agung

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan pengangkatan Jaksa Agung Muda ...

Revisi UU P2SK, melembagakan satgas judi daring

Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ...

KPK respons peluang ambil alih kasus FA bila mandek di Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pertanyaan terkait peluang bisa atau tidaknya untuk mengambil alih kasus dugaan ...

Rekonsiliasi pemutakhiran data pegawai via MyASN perkuat manajemen talenta

Basis data yang valid dan akuntabel melalui portal Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Kementerian Hukum (Kemenkum), ...

Hanya Rp50 ribu, 173 pelaku usaha daftarkan perseroan perorangan ke Kemenkum Malut

Sebanyak 173 pelaku usaha mikro mendaftarkan badan hukum Perseroan Perorangan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum ...