BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku menilai kebijakan pemerintah pusat meluncurkan e-Katalog menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil di daerah itu.
"Ini (e-katalog) peluang sekaligus tantangan. Tapi konsekuensinya UMKM dan industri kecil di Maluku harus memperbaiki aspek kualitas dan branding produknya sehingga menarik dan menjadi pilihan," kata Ketua BPD HIPMI Maluku Azis Tuni, dikonfirmasi di Ambon, Sabtu.
HIPMI Maluku katanya, memberi dukungan penuh dan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa(LKPP) yang berupaya membuka kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut tender berbagai proyek negara.
Keputusan pemerintah ini memberi peluang bagi pengusaha UMKM, sekaligus jadi tantangan bagi pelaku usaha di Maluku untuk bersaing dengan UMKM daerah lain yang juga menampilkan produk terbaiknya di e-katalog.
"Penerapan e-Katalog ini akan lebih banyak membawa dampak positif karena membuka kesempatan bagi UMKM untuk mengakses peluang pengadaan secara langsung dengan sajian informasi yang lebih detail dan lengkap," ungkapnya.
Baca juga: Hipmi Maluku buka program Hipmi Perguruan Tinggi di kampus Unpatti
Kendati baru diluncurkan pada 24 Maret 2022, namun menurut Aziz platform digital itu masih perlu disiapkan bukan saja oleh pemerintah selaku pembina, tetapi juga pelaku-pelaku usaha termasuk organisasi profesi dan organisasi berhimpun para pengusaha.
HIPMI dalam ini tentu akan mendukung dan mendorong UMKM lokal di Maluku dapat tampil dan memanfaatkan platform e-katalog untuk proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kantor pemerintah.
Pihaknya, tandas Azis akan melihat berbagai aspek yang perlu dibenahi mengingat HIPMI memiliki kedekatan moral yang cukup baik dengan pelaku usaha UMKM di Maluku karena sering bersentuhan langsung dalam beberapa kegiatan.
"Kebetulan sejak dilantik BPD HIPMI dilantik pada 8 Maret 2022 kita belum melaksanakan Rakerda. Sehingga kebijakan pemerintah ini akan menjadi salah satu masalah penting untuk dibahas dalam Raker yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April atau awal Mei 2022," katanya.
Masalah keterlibatan pelaku UMKM dan industri kecil Maluku dalam platform e-katalog akan menjadi salah satu program prioritas dalam Rakerda HIPMI Maluku, terutama menyangkut pendampingan UMKM untuk bisa memanfaatkan peluang pasar melalui platform e-katalog.
Baca juga: BPD HIPMI Maluku - dua PT dorong mahasiswa usaha di kampus, ditunggu realisasinya
Mau tidak mau, tambahnya pelaku UMKM dan industri kecil di 11 kabupaten/kota di Maluku maupun daerah lain harus siap memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah untuk bersaing secara sehat dengan menampilkan produk-produk unggulan berkualitas untuk masuk dalam sistem e-katalog.
Berdasarkan database HIPMI Maluku, ujar Azis, sedikitnya ada lebih 500 pelaku UMKM dan industri kecil yang terlibat dalam organisasi tersebut, dan seratusan diantaranya menjadi pengurus organisasi di daerah, sehingga lebih mudah dikoordinasikan.
Ia mengharapkan penerapan e-Katalog dapat lebih transparan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di dunia usaha maupun lingkungan pemerintah.
"Tentu ini hal yang dinantikan dunia usaha, terjadinya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan di level pemerintah dan kompetisi yang adil bagi pengusaha atau UMKM yang ingin terlibat di bisnis pengadaan barang," ujarnya.
Melalui penerapan e-Katalog ini, proses pengkatalogan produk-produk di daerah dapat lebih mudah, termasuk produk-produk UMKM yang telah mempunyai standar.
Baca juga: Gubernur minta anak muda Maluku jauhkan diri dari hal tidak baik, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Ini (e-katalog) peluang sekaligus tantangan. Tapi konsekuensinya UMKM dan industri kecil di Maluku harus memperbaiki aspek kualitas dan branding produknya sehingga menarik dan menjadi pilihan," kata Ketua BPD HIPMI Maluku Azis Tuni, dikonfirmasi di Ambon, Sabtu.
HIPMI Maluku katanya, memberi dukungan penuh dan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa(LKPP) yang berupaya membuka kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk ikut tender berbagai proyek negara.
Keputusan pemerintah ini memberi peluang bagi pengusaha UMKM, sekaligus jadi tantangan bagi pelaku usaha di Maluku untuk bersaing dengan UMKM daerah lain yang juga menampilkan produk terbaiknya di e-katalog.
"Penerapan e-Katalog ini akan lebih banyak membawa dampak positif karena membuka kesempatan bagi UMKM untuk mengakses peluang pengadaan secara langsung dengan sajian informasi yang lebih detail dan lengkap," ungkapnya.
Baca juga: Hipmi Maluku buka program Hipmi Perguruan Tinggi di kampus Unpatti
Kendati baru diluncurkan pada 24 Maret 2022, namun menurut Aziz platform digital itu masih perlu disiapkan bukan saja oleh pemerintah selaku pembina, tetapi juga pelaku-pelaku usaha termasuk organisasi profesi dan organisasi berhimpun para pengusaha.
HIPMI dalam ini tentu akan mendukung dan mendorong UMKM lokal di Maluku dapat tampil dan memanfaatkan platform e-katalog untuk proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kantor pemerintah.
Pihaknya, tandas Azis akan melihat berbagai aspek yang perlu dibenahi mengingat HIPMI memiliki kedekatan moral yang cukup baik dengan pelaku usaha UMKM di Maluku karena sering bersentuhan langsung dalam beberapa kegiatan.
"Kebetulan sejak dilantik BPD HIPMI dilantik pada 8 Maret 2022 kita belum melaksanakan Rakerda. Sehingga kebijakan pemerintah ini akan menjadi salah satu masalah penting untuk dibahas dalam Raker yang dijadwalkan berlangsung pada bulan April atau awal Mei 2022," katanya.
Masalah keterlibatan pelaku UMKM dan industri kecil Maluku dalam platform e-katalog akan menjadi salah satu program prioritas dalam Rakerda HIPMI Maluku, terutama menyangkut pendampingan UMKM untuk bisa memanfaatkan peluang pasar melalui platform e-katalog.
Baca juga: BPD HIPMI Maluku - dua PT dorong mahasiswa usaha di kampus, ditunggu realisasinya
Mau tidak mau, tambahnya pelaku UMKM dan industri kecil di 11 kabupaten/kota di Maluku maupun daerah lain harus siap memanfaatkan peluang yang disiapkan pemerintah untuk bersaing secara sehat dengan menampilkan produk-produk unggulan berkualitas untuk masuk dalam sistem e-katalog.
Berdasarkan database HIPMI Maluku, ujar Azis, sedikitnya ada lebih 500 pelaku UMKM dan industri kecil yang terlibat dalam organisasi tersebut, dan seratusan diantaranya menjadi pengurus organisasi di daerah, sehingga lebih mudah dikoordinasikan.
Ia mengharapkan penerapan e-Katalog dapat lebih transparan dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa di dunia usaha maupun lingkungan pemerintah.
"Tentu ini hal yang dinantikan dunia usaha, terjadinya proses pengadaan barang dan jasa yang transparan di level pemerintah dan kompetisi yang adil bagi pengusaha atau UMKM yang ingin terlibat di bisnis pengadaan barang," ujarnya.
Melalui penerapan e-Katalog ini, proses pengkatalogan produk-produk di daerah dapat lebih mudah, termasuk produk-produk UMKM yang telah mempunyai standar.
Baca juga: Gubernur minta anak muda Maluku jauhkan diri dari hal tidak baik, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022