Pemerintah Kota Ambon melalui dinas sosial bersama mitra kerjanya mengedepankan pendekatan dan pelayanan yang humanis untuk menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
"Penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS, harus dapat memberikan pelayanan secara humanis dan profesional, agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima, pada kegiatan evaluasi kinerja Dinsos Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, semakin maraknya permasalahan sosial di Kota Ambon, seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan harus menjadi perhatian serius Dinsos dan mitra kerja. Serta menjadi prioritas dalam penanganan dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Karena itu, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta Desa/Kelurahan yang menjadi mitra, diharapkan meningkatkan sinergitas yang lebih baik untuk penanganan masalah sosial.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dinsos, membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
"Perlu dilaksanakan evaluasi kinerja untuk mengetahui kinerja aparatur dan kinerja organisasi," katanya.
Wali Kota menyatakan, melalui evaluasi kinerja Dinsos dapat diidentifikasi data dan informasi terkait pencapaian sasaran kinerja dan hasil evaluasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana kinerja dinas di tahun mendatang.
"Keberhasilan instansi dalam mengelola dinamika organisasi, sangar tergantung dari kinerja ASN dan kemampuan manajerial yang dimiliki," katanya.
Baca juga: Pemkot Ambon lakukan penguatan LK3 tangani masalah sosial, begini penjelasannya
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Penanganan masalah kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS, harus dapat memberikan pelayanan secara humanis dan profesional, agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan," kata Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima, pada kegiatan evaluasi kinerja Dinsos Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, semakin maraknya permasalahan sosial di Kota Ambon, seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan harus menjadi perhatian serius Dinsos dan mitra kerja. Serta menjadi prioritas dalam penanganan dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Karena itu, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta Desa/Kelurahan yang menjadi mitra, diharapkan meningkatkan sinergitas yang lebih baik untuk penanganan masalah sosial.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dinsos, membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
"Perlu dilaksanakan evaluasi kinerja untuk mengetahui kinerja aparatur dan kinerja organisasi," katanya.
Wali Kota menyatakan, melalui evaluasi kinerja Dinsos dapat diidentifikasi data dan informasi terkait pencapaian sasaran kinerja dan hasil evaluasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana kinerja dinas di tahun mendatang.
"Keberhasilan instansi dalam mengelola dinamika organisasi, sangar tergantung dari kinerja ASN dan kemampuan manajerial yang dimiliki," katanya.
Baca juga: Pemkot Ambon lakukan penguatan LK3 tangani masalah sosial, begini penjelasannya
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022