Gubernur Maluku Murad Ismail, menilai peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama untuk mengatasi prevalensi kekerdilan atau stunting di provinsi tersebut.
"Peringatan Harganas ini harus jadi momentum untuk membangun komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting di Maluku yang saat ini masih berkisar 28,7 persen," kata Gubernur pada peringatan Harganas di Ambon, Senin.
Dalam sambutan tertulis dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Maluku Sadli Ie, Gubernur Murad mengakui prevalensi kekerdilan di Maluku dapat diturunkan dalam tiga tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 tercatat 34,02 persen, turun menjadi 30,09 persen di tahun 2019 dan kemudian turun lagi menjadi 28,7 persen pada akhir tahun 2021.
"Walaupun sudah turun tetapi kita perlu kerja lebih keras lagi untuk menentukan langkah-langkah penanganan stunting di Maluku, terutama mencapai 14 persen secara nasional," katanya.
Baca juga: Intenvensi gizi percepat penurunan tekan kekerdilan di Maluku, begini penjelasannya
Ditegaskannya, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pihak terkait merupakan salah satu kunci melakukan langkah strategis/preventif menangani stunting di 11 kabupaten/kota di Maluku diantaranya pemberian asupan makanan bergizi, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
Dia juga memandang keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, sekaligus menjadi fondasi awal pembentukan karakter bangsa, sehingga momentum Harganas tahun ini dapat dijadikan wadah sosialisasi dan optimalisasi fungsi keluarga dalam membantu percepatan penurunan stunting.
Dia menyampaikan terima kasih kepada Duta Parenting Maluku Widya Pratiwi Murad beserta jajaran yang selama ini telah bekerja keras melakukan penanganan stunting di Maluku dengan slogan, “Mari katong potong pele stunting”.
Duta parenting Maluku Widya Pratiwi Murad menyatakan Harganas merupakan hari bangkitnya kesadaran untuk membangun keluarga yang berkualitas. Stunting menurutnya, merupakan salah satu potensi ancaman dalam mewujudkan generasi berkualitas untuk mendukung sasaran pembangunan negara.
"Karena itu seluruh anggota keluarga harus melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga berbagai permasalahan dapat teratasi. Salah satu cara pencegahan stunting juga dengan menyiapkan pada calon orang tua agar mereka siap dan mampu menghasilkan generasi berkualitas," katanya.
Baca juga: Bupati & Ketua TP-PKK Malra raih Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI
Dia juga mengingatkan pemenuhan gizi yang baik sejak persiapan dan perencanaan pembentukan keluarga terlebih bagi remaja putri, harus diperhatikan orang tua.
Kepala Pusat Litbang Kependudukan BKKBN Indra Murty Surbakti, mengakui BKKBN diberi amanat oleh Presiden melalui No.22 Tahun 2021, sebagai lembaga yang bertanggungjawab menurunkan angka kekerdilan dengan pendekatan keluarga.
"Kita tidak hanya menangani program berhubungan dengan KB, tapi juga diberi mandat sebagai pengendali pencegahan stunting dan program yang mendukung penurunan stunting melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Ran Pasti)," katanya.
Rencana aksi ini menjadi acuan dalam percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya.
"Kami ingin mencegah agar tidak ada bayi yang lahir stunting. Fokus utama kita pada calon pengantin, remaja, ibu hamil/menyusui dan anak balita. Kami berharap seluruh pihak di Maluku berkontribusi untuk mencapai target angka prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024," katanya.
Baca juga: Berhasil Turunkan Angka Stunting, Bupati Malra Berbagi Pengalaman di Dialog Nasional
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Peringatan Harganas ini harus jadi momentum untuk membangun komitmen bersama untuk percepatan penurunan stunting di Maluku yang saat ini masih berkisar 28,7 persen," kata Gubernur pada peringatan Harganas di Ambon, Senin.
Dalam sambutan tertulis dibacakan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Maluku Sadli Ie, Gubernur Murad mengakui prevalensi kekerdilan di Maluku dapat diturunkan dalam tiga tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 tercatat 34,02 persen, turun menjadi 30,09 persen di tahun 2019 dan kemudian turun lagi menjadi 28,7 persen pada akhir tahun 2021.
"Walaupun sudah turun tetapi kita perlu kerja lebih keras lagi untuk menentukan langkah-langkah penanganan stunting di Maluku, terutama mencapai 14 persen secara nasional," katanya.
Baca juga: Intenvensi gizi percepat penurunan tekan kekerdilan di Maluku, begini penjelasannya
Ditegaskannya, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pihak terkait merupakan salah satu kunci melakukan langkah strategis/preventif menangani stunting di 11 kabupaten/kota di Maluku diantaranya pemberian asupan makanan bergizi, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
Dia juga memandang keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, sekaligus menjadi fondasi awal pembentukan karakter bangsa, sehingga momentum Harganas tahun ini dapat dijadikan wadah sosialisasi dan optimalisasi fungsi keluarga dalam membantu percepatan penurunan stunting.
Dia menyampaikan terima kasih kepada Duta Parenting Maluku Widya Pratiwi Murad beserta jajaran yang selama ini telah bekerja keras melakukan penanganan stunting di Maluku dengan slogan, “Mari katong potong pele stunting”.
Duta parenting Maluku Widya Pratiwi Murad menyatakan Harganas merupakan hari bangkitnya kesadaran untuk membangun keluarga yang berkualitas. Stunting menurutnya, merupakan salah satu potensi ancaman dalam mewujudkan generasi berkualitas untuk mendukung sasaran pembangunan negara.
"Karena itu seluruh anggota keluarga harus melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga berbagai permasalahan dapat teratasi. Salah satu cara pencegahan stunting juga dengan menyiapkan pada calon orang tua agar mereka siap dan mampu menghasilkan generasi berkualitas," katanya.
Baca juga: Bupati & Ketua TP-PKK Malra raih Anugerah Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI
Dia juga mengingatkan pemenuhan gizi yang baik sejak persiapan dan perencanaan pembentukan keluarga terlebih bagi remaja putri, harus diperhatikan orang tua.
Kepala Pusat Litbang Kependudukan BKKBN Indra Murty Surbakti, mengakui BKKBN diberi amanat oleh Presiden melalui No.22 Tahun 2021, sebagai lembaga yang bertanggungjawab menurunkan angka kekerdilan dengan pendekatan keluarga.
"Kita tidak hanya menangani program berhubungan dengan KB, tapi juga diberi mandat sebagai pengendali pencegahan stunting dan program yang mendukung penurunan stunting melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Ran Pasti)," katanya.
Rencana aksi ini menjadi acuan dalam percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya.
"Kami ingin mencegah agar tidak ada bayi yang lahir stunting. Fokus utama kita pada calon pengantin, remaja, ibu hamil/menyusui dan anak balita. Kami berharap seluruh pihak di Maluku berkontribusi untuk mencapai target angka prevalensi stunting di bawah 14 persen pada tahun 2024," katanya.
Baca juga: Berhasil Turunkan Angka Stunting, Bupati Malra Berbagi Pengalaman di Dialog Nasional
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022