Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Maluku menggelar pelayanan keluarga berencana gratis dalam rangka TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan (TMKK) Terpadu 2022 di Kota Ambon.
"Pelayanan KB secara gratis dipusatkan di RS TNI-AL dr FX. Suhardjo Komplek Lantamal IX, Kota Ambon dan dikhususkan untuk warga komplek Lantamal dan sekitarnya," kata Komandan Lantamal IX Ambon, Brigjen TNI Said Latuconsina saat meninjau program tersebut di Ambon, Jumat.
Dia mengapresiasi kerja sama tersebut sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan BKKBN serta penyuluh lapangan sehingga pelayanan KB dapat terselenggara.
Selain pelayanan kesehatan KB program Bakti TMKK Terpadu tahun 2022 di Kota Ambon juga akan diisi dengan upaya pencegahan gizi buruk kepada anak.
KB dan gizi buruk menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah untuk ditangani karena dapat berdampak terhadap kasus stunting atau kekerdilan atau.
"Masih banyak diantara kita yang belum memahami apa itu KB dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi serta kesehatan. Karena itu sosialisasi seperti ini harus dilakukan secara masif, terutama untuk keluarga-keluarga muda," ujarnya.
Baca juga: DPPKB Ambon jemput bola layanan KB gratis
Dia juga menekankan tentang penanganan kasus kekerdilan yang menjadi permasalahan secara nasional untuk ditangani tuntas hingga 2024.
"Kekerdilan ini menjadi masalah nasional. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, tidak semata karena kemampuan atau keterbatasan ekonomi saja, tapi yang paling utama adalah pengetahuan cara merawat anak mulai dari dalam kandungan hingga 1.000 hari kelahiran, sehingga butuh perhatian khusus dari para orang tua," ujarnya.
Dia juga berharap kerja sama itu bisa berkelanjutan dan berkesinambungan, hingga tercapai program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, terutama mendukung program KB dan penurunan kekerdilan baik secara nasional maupun di Maluku.
Kepala BKKBN Maluku Sarles Brabar menyampaikan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, cerdas, ceria, harmonis dan bahagia.
Menurutnya, pelayanan KB didasarkan Permenkes Nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan kehamilan, melahirkan, kontrasepsi dan seksual.
Selain itu, telegram Kasal No.332/KAS/0822 TWU 0825.1140 tentang mendukung program pemerintah untuk memperkuat kembali kolaborasi BKKBN dan TNI dalam upaya penurunan stunting melalui momentum Bakti TMKK Terpadu tahun 2022, serta Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Program BKKBN tidak membatasi kelahiran tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewujudkan perencanaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tercatat 11.000 akseptor KB di Maluku telah dilayani melalui program Bakti TMKK Terpadu," katanya.
Baca juga: Kepala BKKBN Tinjau Pelayanan KB Gratis Ternate
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Pelayanan KB secara gratis dipusatkan di RS TNI-AL dr FX. Suhardjo Komplek Lantamal IX, Kota Ambon dan dikhususkan untuk warga komplek Lantamal dan sekitarnya," kata Komandan Lantamal IX Ambon, Brigjen TNI Said Latuconsina saat meninjau program tersebut di Ambon, Jumat.
Dia mengapresiasi kerja sama tersebut sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan BKKBN serta penyuluh lapangan sehingga pelayanan KB dapat terselenggara.
Selain pelayanan kesehatan KB program Bakti TMKK Terpadu tahun 2022 di Kota Ambon juga akan diisi dengan upaya pencegahan gizi buruk kepada anak.
KB dan gizi buruk menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah untuk ditangani karena dapat berdampak terhadap kasus stunting atau kekerdilan atau.
"Masih banyak diantara kita yang belum memahami apa itu KB dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi serta kesehatan. Karena itu sosialisasi seperti ini harus dilakukan secara masif, terutama untuk keluarga-keluarga muda," ujarnya.
Baca juga: DPPKB Ambon jemput bola layanan KB gratis
Dia juga menekankan tentang penanganan kasus kekerdilan yang menjadi permasalahan secara nasional untuk ditangani tuntas hingga 2024.
"Kekerdilan ini menjadi masalah nasional. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, tidak semata karena kemampuan atau keterbatasan ekonomi saja, tapi yang paling utama adalah pengetahuan cara merawat anak mulai dari dalam kandungan hingga 1.000 hari kelahiran, sehingga butuh perhatian khusus dari para orang tua," ujarnya.
Dia juga berharap kerja sama itu bisa berkelanjutan dan berkesinambungan, hingga tercapai program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, terutama mendukung program KB dan penurunan kekerdilan baik secara nasional maupun di Maluku.
Kepala BKKBN Maluku Sarles Brabar menyampaikan komitmen lembaga yang dipimpinnya untuk mewujudkan keluarga yang tangguh, cerdas, ceria, harmonis dan bahagia.
Menurutnya, pelayanan KB didasarkan Permenkes Nomor 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan kehamilan, melahirkan, kontrasepsi dan seksual.
Selain itu, telegram Kasal No.332/KAS/0822 TWU 0825.1140 tentang mendukung program pemerintah untuk memperkuat kembali kolaborasi BKKBN dan TNI dalam upaya penurunan stunting melalui momentum Bakti TMKK Terpadu tahun 2022, serta Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Program BKKBN tidak membatasi kelahiran tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewujudkan perencanaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tercatat 11.000 akseptor KB di Maluku telah dilayani melalui program Bakti TMKK Terpadu," katanya.
Baca juga: Kepala BKKBN Tinjau Pelayanan KB Gratis Ternate
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022