Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, provinsi Maluku memperjuangkan bantuan rumah tahan gempa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada masyarakat pesisir yang tergolong miskin. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Pieter Saimima kepada ANTARA, di Ambon, Selasa, mengatakan, usulan akan disampaikan kepada Dirjen Pengembangan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil KKP dengan harapan pengadaannya pada 2012. "Kami mempertimbangkan Pulau Ambon adalah salah satu wilayah di Maluku yang rawan gempa selain Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, perairan Banda dan Pulau Seram karena dilewati tiga lempengan besar di dunia," ujarnya. Setiap saat gempa bisa terjadi di wilayah-wilayah ini karena lokasinya dilewati lempeng bumi yakni Hindia atau Indo Australia dengan lempengan Euroasia atau lempeng pasifik. Lempeng Pasifik bergerak ke arah barat, Lempeng Hindia bergerak ke arah utara, kemudian lempeng Asia ke arah selatan, terjadi pertemuan di kawasan laut Banda sampai perairan Maluku Tenggara. "Jadi diusulkan 100 unit rumah tahan gempa tipe 36 dibangun, selanjutnya dibagikan kepada masyarakat pesisir tergolong miskin yang telah didata dibantu secara bertahap pada 2012," kata Pieter. Masyarakat pesisir yang telah didata untuk dibangunkan rumah tersebut adalah warga desa Hukurla, KIlang, Naku, Rutong dan Lehari, Kecamatan Leitimur Selatan, desa Latuhalat dan Seri, Kecamatan Nusaniwe dan desa Laha dan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon. Pieter mengatakan program pembangunan rumah tersebut nantinya didukung dengan pengadaan peralatan tangkap maupun budidaya agar para nelayan tersebut bisa ditingkatkan kesejahteraannya. "KKP pada prinsipnya siap membantu pengembangan usaha kelautan dan perikanan di Ambon, baik sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan modal usaha," ujarnya. Terobosan lainnya adalah bekerjasama dengan PT.Tiga Energis untuk pemanfaatkan sejumlah fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Eri, Kecamatan Nusaniwe yang kontraknya dengan Wali Kota Ambon, Jopi Papilaja ditandatangani di Surabaya pada 2 Maret 2011. "Kami telah menyiapkan regulasi agar pelelangan ikan dilaksanakan di PPI Eri setelah penandatangan kontrak dengan dukungan depo tuna loin, pabrik es, dermaga, bengkel dan dok," kata Pieter Saimima.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011