Kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku dengan Organisasi Buruh Internasional  berupa penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan tenaga kerja menargetkan mampu menurunkan angka pengangguran 5,8 persen pada 2013. "Penduduk Maluku saat ini mencapai 1,52 juta jiwa sementara tingkat pengangguran cukup tinggi sehingga pemerintah perlu mencari solusi di berbagai sektor untuk menguranginya," kata Ketua Bappeda Maluku Z. Sangadji di Ambon, Minggu. Tenaga kerja yang terserap di sektor informal sebanyak 416 ribu orang atau 70 persen dari total yang sudah bekerja sebanyak 586 ribu orang, sedangkan angkatan kerja mencapai 651 ribu orang dan yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan sekitar 64.000 orang (9,97 persen). Kerja sama Bappeda-ILO lewat lokakarya ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang, terutama dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja di antara para pembuat kebijakan, mitra sosial dan kalangan akademis yang membidangi masalah ini. Menurut Sangadji, potensi kekayaan alam di daerah cukup menjanjikan namun keterbatasan modal dan keahlian serta penguasaan teknologi akan menghambat orang untuk berusaha secara mandiri. Karena itu,  kerja sama itu dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan mendorong para pencari kerja untuk lebih berusaha dengan mendapat dukungan modal dan pelatihan keterampilan dari pemerintah. Keterlibatan Organsiasi Buruh Internasional dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai metode kepada Bappeda dalam mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan. Apalagi Maluku saat ini sudah ditetapkan menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia sebagai kawasan pengembangan rumput laut dan kawasan pengembangan riset budi daya laut melalui SK enam Menteri, di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menristek.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011