Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara (Malut) meminta kepada seluruh kepala daerah di 10 kabupaten/kota termasuk Pemprov Malut untuk menyiapkan data-data yang diperlukan tim auditor dalam rangka audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022.
"Saya meminta kepada seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar data-data yang diperlukan dalam melakukan audit nanti," kata Kepala Perwakilan BPK-RI Malut Marius Sirumapea di Ternate, Senin.
Menurut Marius, permintaan untuk seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar disiapkan data-data yang diperlukan dalam melakukan audit, sehingga berjalan sesuai dengan jadwal yang diatur.
Dirinya menekankan bahwa opini bukan dari BPK namun sesungguhnya dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu sendiri karena BPK hanya mengaudit laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah.
"Opini itu ada pada kepala daerah dan jajaran dan kami hanya mengaudit laporan dan nanti kita lihat terkait dengan regulasi," kata Marius.
Marius menjelaskan sesuai dengan pasal 56 ayat 1 dan 3 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara disebutkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Dia menyebut, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan Gubernur/Bupati/Wali kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sementara itu, Sekprov Malut, Samsudin Abdul Kadir telah menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Provinsi Malut kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Malut Marius Sirumapea pada acara penyerahan Laporan Keuangan Unaudited tahun anggaran 2022 oleh pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota se-Malut di aula rapat kantor BPK RI Perwakilan Malut.
Hadir dalam penyerahan tersebut, Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub, Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Bupati Pulau Morotai M. Umar Ali, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman dan Wakil Bupati Kepulauan Sula M Saleh Marasabessy serta para Sekda dan Sekot, para kepala BPKAD dan Inspektur se Kabupaten dan Kota Se Maluku Utara.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Saya meminta kepada seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar data-data yang diperlukan dalam melakukan audit nanti," kata Kepala Perwakilan BPK-RI Malut Marius Sirumapea di Ternate, Senin.
Menurut Marius, permintaan untuk seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar disiapkan data-data yang diperlukan dalam melakukan audit, sehingga berjalan sesuai dengan jadwal yang diatur.
Dirinya menekankan bahwa opini bukan dari BPK namun sesungguhnya dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah itu sendiri karena BPK hanya mengaudit laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah.
"Opini itu ada pada kepala daerah dan jajaran dan kami hanya mengaudit laporan dan nanti kita lihat terkait dengan regulasi," kata Marius.
Marius menjelaskan sesuai dengan pasal 56 ayat 1 dan 3 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara disebutkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Dia menyebut, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan Gubernur/Bupati/Wali kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sementara itu, Sekprov Malut, Samsudin Abdul Kadir telah menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Provinsi Malut kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Malut Marius Sirumapea pada acara penyerahan Laporan Keuangan Unaudited tahun anggaran 2022 oleh pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota se-Malut di aula rapat kantor BPK RI Perwakilan Malut.
Hadir dalam penyerahan tersebut, Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub, Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji, Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik, Bupati Halmahera Utara Frans Manery, Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus, Bupati Pulau Morotai M. Umar Ali, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, Wakil Wali Kota Ternate Jasri Usman dan Wakil Bupati Kepulauan Sula M Saleh Marasabessy serta para Sekda dan Sekot, para kepala BPKAD dan Inspektur se Kabupaten dan Kota Se Maluku Utara.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023