Ambon (Antara Maluku) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang baru, Amir Syamsuddin, harus memperketat pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) karena sering terjadi praktik-praktik ilegal.
"Perlu ada penegakkan aturan dan penempatan sumber daya manusia yang bermoral dengan komitmen tinggi yang tidak mudah terjebak bujuk rayu tahanan sehingga memungkinkan bebas, baik keluar maupun masuk Lapas," kata Pengamat Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof Marthinus Sapteno, di Ambon, Rabu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (18/10) malam mengumumkan Amir Syamsuddin menggantikan Patrialis Akbar.
Selanjutnya Kepala Negara melantik Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana menjadi Wakil Menteri (Wamen) Hukum dan HAM bersama Menteri maupun Wamen lainnya pada Rabu.
Marthinus mengakui Menkumham dan Wamennya yang baru memiliki tugas maupun tanggung jawab yang banyak dan kompleks, sehingga perlu dirumuskan langkah - langkah strategis dalam upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
"Tidak semudah membalik telapak tangan untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, makanya perlu moral dan komitmen yang tinggi sehingga tidak menciderai institusi Kementerian Hukum dan HAM yang selalu mendapatkan penilaian kurang objektif dalam menangani berbagai kasus, terutama tindak pidana dugaan korupsi," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, penegakkan supremasi hukum terutama terhadap tindak pidana dugaan korupsi haruslah bebas intervensi oknum penguasa maupun kepentingan partai politik.
"Jangan mau diintervensi siapa pun sekiranya berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum sehingga Indonesia tidak mendapat sorotan internasional sebagai salah satu negara terkorup di dunia," tandas Marthinus.
Dia menilai latar belakang Amir Syamsuddin yang praktisi dan Denny Indrayana sebagai akademisi perlu dipadukan untuk menerapkan konsep - konsep penegakkan supremasi hukum yang terarah dan profesional.
"Jujur itu semua berpulang kepada moral dan komitmen aparatur penegak hukum sehingga berilah kesempatan kepada Amir dan Denny untuk berkarya dulu sehingga bisa dilihat kinerjanya baik atau tidak barulah dievaluasi," tegas Marthinus Saptenno.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Perlu ada penegakkan aturan dan penempatan sumber daya manusia yang bermoral dengan komitmen tinggi yang tidak mudah terjebak bujuk rayu tahanan sehingga memungkinkan bebas, baik keluar maupun masuk Lapas," kata Pengamat Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof Marthinus Sapteno, di Ambon, Rabu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (18/10) malam mengumumkan Amir Syamsuddin menggantikan Patrialis Akbar.
Selanjutnya Kepala Negara melantik Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana menjadi Wakil Menteri (Wamen) Hukum dan HAM bersama Menteri maupun Wamen lainnya pada Rabu.
Marthinus mengakui Menkumham dan Wamennya yang baru memiliki tugas maupun tanggung jawab yang banyak dan kompleks, sehingga perlu dirumuskan langkah - langkah strategis dalam upaya menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
"Tidak semudah membalik telapak tangan untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, makanya perlu moral dan komitmen yang tinggi sehingga tidak menciderai institusi Kementerian Hukum dan HAM yang selalu mendapatkan penilaian kurang objektif dalam menangani berbagai kasus, terutama tindak pidana dugaan korupsi," ujarnya.
Karena itu, menurut dia, penegakkan supremasi hukum terutama terhadap tindak pidana dugaan korupsi haruslah bebas intervensi oknum penguasa maupun kepentingan partai politik.
"Jangan mau diintervensi siapa pun sekiranya berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum sehingga Indonesia tidak mendapat sorotan internasional sebagai salah satu negara terkorup di dunia," tandas Marthinus.
Dia menilai latar belakang Amir Syamsuddin yang praktisi dan Denny Indrayana sebagai akademisi perlu dipadukan untuk menerapkan konsep - konsep penegakkan supremasi hukum yang terarah dan profesional.
"Jujur itu semua berpulang kepada moral dan komitmen aparatur penegak hukum sehingga berilah kesempatan kepada Amir dan Denny untuk berkarya dulu sehingga bisa dilihat kinerjanya baik atau tidak barulah dievaluasi," tegas Marthinus Saptenno.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011