Ambon (Antara Maluku) - Maluku membutuhkan sistem keamanan lingkungan untuk menghalau berbagai upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin kembali merusak kerukunan hidup "orang basudara" di provinsi ini, kata Staf Ahli Kasad Brigjen TNI John Pelupessy.
"Kalau sistem keamanan dan ketahanan lingkungan kita kuat, maka tidak mungkin masyarakat bisa dengan mudah diadu domba," katanya kepada wartawan, usai pertemuan dengan sejumlah latupati (raja negeri/kepala desa/lurah) di Ambon, Senin malam.
Brigjen John Pelupessy mengatakan, maraknya pesan singkat (sms) provokatif melalui telepon genggam di kota Ambon dan berbagai daerah di Maluku, juga beberapa kasus teror bom yang terjadi beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa oknum-oknum yang tidak menginginkan masyarakat di daerah ini hidup aman, tenteram dan damai masih berkeliaran.
Karena itu, sistem keamanan lingkungan harus kembali dibangun dan dimaksimalkan fungsinya, mulai dari tingkat rt, rw dan kelurahan/desa.
Dikatakan, bila siskamling berfungsi dengan baik maka segala niat buruk dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab sangat mudah dideteksi sejak dini.
"Kalau ada warga yang gerak geriknya mencurigakan, misalnya, segera laporkan ke aparat keamanan, jangan dibiarkan sampai dia bisa bertindak. Sistem lapor 1 x 24 jam bagi pendatang baru harus dilakukan, rt dan rw kalau perlu proaktif memperhatikan pendatang baru di daerahnya masing masing," katanya.
Pelupessy mengingatkan, upaya-upaya untuk menimbulkan kerusuhan di kota Ambon seperti terjadi pada 11 September mengancam pertumbuhan ekonomi, membiarkan masyarakat Maluku tetap hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan.
"Kalau keamanan di Maluku terus terganggu, dapat dipastikan tidak akan ada investor yang berani masuk untuk berbisnis di daerah ini. Akibatnya jelas, ekonomi Maluku berjalan di tempat," katanya.
Karena itu, lanjutnya, para latupati (raja/kepala desa) merupakan unsur sangat penting yang harus dilibatkan dalam pembangunan sistem keamanan dan ketahanan di lingkup wilayah pemerintahan yang terkecil.
"Mengapa latupati? Ya karena mereka yang paling dekat dengan warga masyarakat," kata John Pelupessy.
Staf ahli bidang ekonomi Kasad ini juga menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti budaya Pela-Gandong harus dipertahankan dan terus dipraktekkan.
"Budaya pela dan gandong harus dipertahankan. Dulu, masyarakat di seluruh wilayah Maluku hidup rukun dan damai meskipun mereka saling berbeda latar belakangnya," katanya.
"Mustahil tapi nyata"
Berbicara tentang kemiskinan dan ketertinggalan Maluku dibandingkan provinsi lain, John Pelupessy menyatakan status termiskin ketiga di Indonesia yang disandang "negeri para raja" ini merupakan suatu hal yang mustahil tetapi nyata.
"Ini kan data yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik), artinya ini sesuatu yang harus kita terima sebagai sebuah fakta. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita memang miskin? Saya kira tidak," katanya.
Menurut dia, Maluku yang wilayahnya 96 persen merupakan laut sejak dulu terkenal sebagai daerah yang kaya akan sumberdaya hayati laut. Selain itu, rempah-rempahnya yang berlimpah pun sejak lama sudah menjadi barang rebutan pedagang asing dari Arab, Asia dan Eropa.
"Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita dapat mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan semua warga masyarakat di provinsi ini," katanya.
Pelupessy juga menyinggung sumberdaya alam Maluku seperti minyak bumi di Bula, Seram Bagian Timur dan gas alam cair Blok Masela di Maluku Barat Daya, yang sampai saat ini belum bisa memberikan sumbangan apa pun bagi kesejahteraan masyarakat Maluku.
"Kalau itu masalahnya soal batas kewenangan di perairan .... ini soal Blok Masela, ya harus kita bahas kembali peraturannya secara mendalam. Kita tidak boleh pesimistis sedikitpun!" tandasnya.
Menyinggung tentang ekonomi mikro, ia menyatakan di berbagai daerah Maluku terdapat aneka barang kerajinan yang bisa dikelola hingga mampu menembus pasar luar negeri.
"Ada kulit kerang, ada mutiara, ada perahu cengkih, ada rumput laut, dan masih banyak lagi. Semua itu bisa menghidupkan perekonomian di pedesaan. Tinggal sekarang kita mau atau tidak mengelolanya secara serius dan betul-betul pro kepada rakyat kecil itu," katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, John Pelupessy mengakui dirinya sudah 40 tahun berbakti kepada negara sebagai seorang militer, dan kini ingin mengabdikan segala kemampuan dan pengalamannya untuk membangun Maluku, tanah kelahirannya.
Ketika dikejar dengan pertanyaan, "Apakah anda sedang bersiap mengajukan diri sebagai calon Gubernur Maluku pada pilkada tahun 2013?", John Pelupessy mengatakan, "Mengabdikan diri untuk Maluku bisa dilakukan oleh siapa pun juga. Kalau anda tanya apakah saya bersedia, maka jawaban saya, semua tergantung keinginan masyarakat".
"Sekarang ini, yang terpenting adalah bagaimana kita sama sama bisa berbuat untuk kemajuan Maluku, sekecil apa pun peran kita. Jangan tanya apa yang Maluku sudah berikan kepada kita, tetapi mari kita bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk Maluku," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011
"Kalau sistem keamanan dan ketahanan lingkungan kita kuat, maka tidak mungkin masyarakat bisa dengan mudah diadu domba," katanya kepada wartawan, usai pertemuan dengan sejumlah latupati (raja negeri/kepala desa/lurah) di Ambon, Senin malam.
Brigjen John Pelupessy mengatakan, maraknya pesan singkat (sms) provokatif melalui telepon genggam di kota Ambon dan berbagai daerah di Maluku, juga beberapa kasus teror bom yang terjadi beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa oknum-oknum yang tidak menginginkan masyarakat di daerah ini hidup aman, tenteram dan damai masih berkeliaran.
Karena itu, sistem keamanan lingkungan harus kembali dibangun dan dimaksimalkan fungsinya, mulai dari tingkat rt, rw dan kelurahan/desa.
Dikatakan, bila siskamling berfungsi dengan baik maka segala niat buruk dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab sangat mudah dideteksi sejak dini.
"Kalau ada warga yang gerak geriknya mencurigakan, misalnya, segera laporkan ke aparat keamanan, jangan dibiarkan sampai dia bisa bertindak. Sistem lapor 1 x 24 jam bagi pendatang baru harus dilakukan, rt dan rw kalau perlu proaktif memperhatikan pendatang baru di daerahnya masing masing," katanya.
Pelupessy mengingatkan, upaya-upaya untuk menimbulkan kerusuhan di kota Ambon seperti terjadi pada 11 September mengancam pertumbuhan ekonomi, membiarkan masyarakat Maluku tetap hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan.
"Kalau keamanan di Maluku terus terganggu, dapat dipastikan tidak akan ada investor yang berani masuk untuk berbisnis di daerah ini. Akibatnya jelas, ekonomi Maluku berjalan di tempat," katanya.
Karena itu, lanjutnya, para latupati (raja/kepala desa) merupakan unsur sangat penting yang harus dilibatkan dalam pembangunan sistem keamanan dan ketahanan di lingkup wilayah pemerintahan yang terkecil.
"Mengapa latupati? Ya karena mereka yang paling dekat dengan warga masyarakat," kata John Pelupessy.
Staf ahli bidang ekonomi Kasad ini juga menyatakan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti budaya Pela-Gandong harus dipertahankan dan terus dipraktekkan.
"Budaya pela dan gandong harus dipertahankan. Dulu, masyarakat di seluruh wilayah Maluku hidup rukun dan damai meskipun mereka saling berbeda latar belakangnya," katanya.
"Mustahil tapi nyata"
Berbicara tentang kemiskinan dan ketertinggalan Maluku dibandingkan provinsi lain, John Pelupessy menyatakan status termiskin ketiga di Indonesia yang disandang "negeri para raja" ini merupakan suatu hal yang mustahil tetapi nyata.
"Ini kan data yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik), artinya ini sesuatu yang harus kita terima sebagai sebuah fakta. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita memang miskin? Saya kira tidak," katanya.
Menurut dia, Maluku yang wilayahnya 96 persen merupakan laut sejak dulu terkenal sebagai daerah yang kaya akan sumberdaya hayati laut. Selain itu, rempah-rempahnya yang berlimpah pun sejak lama sudah menjadi barang rebutan pedagang asing dari Arab, Asia dan Eropa.
"Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita dapat mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan semua warga masyarakat di provinsi ini," katanya.
Pelupessy juga menyinggung sumberdaya alam Maluku seperti minyak bumi di Bula, Seram Bagian Timur dan gas alam cair Blok Masela di Maluku Barat Daya, yang sampai saat ini belum bisa memberikan sumbangan apa pun bagi kesejahteraan masyarakat Maluku.
"Kalau itu masalahnya soal batas kewenangan di perairan .... ini soal Blok Masela, ya harus kita bahas kembali peraturannya secara mendalam. Kita tidak boleh pesimistis sedikitpun!" tandasnya.
Menyinggung tentang ekonomi mikro, ia menyatakan di berbagai daerah Maluku terdapat aneka barang kerajinan yang bisa dikelola hingga mampu menembus pasar luar negeri.
"Ada kulit kerang, ada mutiara, ada perahu cengkih, ada rumput laut, dan masih banyak lagi. Semua itu bisa menghidupkan perekonomian di pedesaan. Tinggal sekarang kita mau atau tidak mengelolanya secara serius dan betul-betul pro kepada rakyat kecil itu," katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan, John Pelupessy mengakui dirinya sudah 40 tahun berbakti kepada negara sebagai seorang militer, dan kini ingin mengabdikan segala kemampuan dan pengalamannya untuk membangun Maluku, tanah kelahirannya.
Ketika dikejar dengan pertanyaan, "Apakah anda sedang bersiap mengajukan diri sebagai calon Gubernur Maluku pada pilkada tahun 2013?", John Pelupessy mengatakan, "Mengabdikan diri untuk Maluku bisa dilakukan oleh siapa pun juga. Kalau anda tanya apakah saya bersedia, maka jawaban saya, semua tergantung keinginan masyarakat".
"Sekarang ini, yang terpenting adalah bagaimana kita sama sama bisa berbuat untuk kemajuan Maluku, sekecil apa pun peran kita. Jangan tanya apa yang Maluku sudah berikan kepada kita, tetapi mari kita bertanya, apa yang sudah kita berikan untuk Maluku," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2011