Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang juga selaku Ketua pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menegaskan akan menghadirkan pembangunan nasional di Maluku Barat Daya (MBD) Maluku.
"Tujuan pertama pemerintah yakni melindungi segenap bangsa, melindungi tempat bumi dan bangsa setiap jiwa, dan menitikberatkan perlindungan penduduk dan teritori NKRI, untuk itu pemerintah melakukan langkah-langkah pembangunan konkret di wilayah perbatasan seperti saat ini.” Kata Mahfud MD di Moa, MBD, Kamis.
Mahfud mengatakan hal itu dalam pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan (Gerbangdutas) 2023 di Moa, Maluku Barat Daya (MBD).
Ia mengatakan perbatasan negara merupakan beranda negara yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia sehingga pemerintah memutuskan bahwa pembangunan perbatasan merupakan prioritas Nasional.
“Presiden RI sangat menaruh perhatian dan secara tegas menyatakan negara harus hadir di perbatasan, agar masyarakat bisa merasakan nikmatnya pembangunan Nasional dan hadirnya Negara," katanya.
Pencanangan Gerbangdutas 2023 di Moa MBD, Maluku (Antara/DedyAzis)
Karena itu ia menekankan bahwa BNPP siap menghadirkan pembangunan nasional di MBD, dan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar di Leti, Meatimiarang, Kisar, Lirang agar semua merasa bangga menjadi NKRI dan ikut mempertahankannya.
“Pada 2023 pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp 7,71 triliun yang masih tersebar dalam anggaran berbagai kementerian Lembaga untuk membangun perbatasan di 15 provinsi, 54 kabupaten kota, dan pada 222 kecamatan lokasi prioritas termasuk di MBD, ini harus dikawal bersama sehingga alokasi anggaran dapat optimal digunakan dan tujuan yang dicapai dalam upaya perbatasan dapat ditingkatkan,” katanya menjelaskan.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah nyata pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian Lembaga dan pemda dengan melihat fakta lapangan dari waktu ke waktu, hingga berhasil, dan membawa wajah perbatasan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu.
“Saya berharap semua dapat berkontribusi nyata dan konkret dalam program ini dan Kementerian Lembaga dengan dukungan Pemda serta masyarakat harus memiliki komitmen dan tekad penuh untuk membangun perbatasan dengan mengimplementasikan rancangan aksi pengelolaan batas wilayah dan Kawasan perbatasan tahun 2023 yang telah ditetapkan. Saya ingin Gerakan pembangunan Kawasan perbatasan ini dapat terimplementasi dengan baik dan target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai," tuturnya.
Ia melanjutkan, Pemda melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah hendaknya melakukan monitoring atas rencana aksi pengelolaan perbatasan wilayah negara dan Kawasan perbatasan 2023 oleh kementerian dan Lembaga, dan hasil monitoring harus dikoordinasi kepada sekretaris BNPP sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan perbatasan tahun 2023, dan diharapkan pembangunan yang sudah dimulai dan akan dimulai menghindarkan terjadinya dua hal yakni, jangan sampai mangkrak dan jangan sampai terlibat terjadi persoalan hukum di dalam pelaksanannya.
“Saya percaya dengan sinergitas dan kerja keras seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah serta masyarakat, maka upaya menghadirkan Negara di perbatasan dan pembangunan Indonesia, dari pinggiran untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai Kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan akan dapat menjadi sebuah visi yang dapat kita wujudkan bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk meyakini bahwa pembangunan perbatasan yang merata dapat mempersatukan Indonesia, menguatkan kedaulatan dan meningkatkan peradaban," tandasnya.
Sementara itu Pelaksana Harian Sekretaris BNPP Robert Simbolon, dalam laporannya, menyampaikan bahwa ini adalah pencanangan Gerbangdutas keempat yang dilakukan oleh Menkopolhukam dan Mendagri.
“Pada kegiatan ini dirangkaikan dengan Pencanangan Gerbangdutas dan pembukaan tirai untuk mendeklarasikan sejumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui APBN, untuk pembangunan perbatasan negara sepanjang tahun 2023 yang jumlahnya lebih dari Rp7,7triliun, dan teralokasi untuk Provinsi Maluku Rp760 miliar untuk empat kabupaten dan 4 miliar untuk Pemerintah Provinsi Maluku menjadi total Rp.764 miliar," katanya menjelaskan.
Ia menambahkan dalam kegiatan ini juga turut diserahkan bantuan 30 unit motor tempel 7,5pk dan enam unit genset 3000watt dari PT Pratama Nusantara, 750 paket bahan makanan pokok dari BRI dan 100 dari BNI, enam unit solar cell 500wh dari BAZNAS, paket alat pertanian dari Kementerian Pertanian, 100 paket sembako dari Badan Pangan Nasional, 100 beras 10kg dari Badan Pangan Nasional, dan bantuan dana pembangunan Masjid Nurul Imam Tiakur sebesar Rp150 juta dari BAZNAS.
Turut Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Bupati Walikota se Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, beserta unsur lainnya.
