Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan sosialisasi pencegahan sengketa lahan guna mengedukasi masyarakat agar tidak berkonflik karena hak kepemilikan lahan.
"Tidak dapat dipungkiri sengketa khususnya pertanahan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu dibutuhkan upaya pencegahan agar dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi konflik dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan setidaknya ada lima persoalan yang berkaitan dengan lahan, diantaranya konversi tanah, penguasaan dan kepemilikan tanah, masalah tumpang tindih sertifikat, kemudian masalah batas serta bidang tanah, dan masalah tanah ulayat.
“Pemkot melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) bekerja sama dengan Badan Pertanahan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota melakukan sosialisasi pencegahan sengketa lahan kepada masyarakat di Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon," katanya.
Ia mengakui sebagian besar masyarakat yang berdomisili di Desa Nania sampa saat ini masih menumpang di atas lahan milik Pemkot Ambon.
Pihaknya berharap melalui sosialisasi ini BPKAD dapat menjelaskan upaya pemerintah dalam hal memberi kenyamanan bagi masyarakat.
Melalui sosialisasi ini BPKAD Ambon dapat menyampaikan kepada masyarakat, khususnya yang masih menempati lahan milik Pemkot Ambon, terkait dengan langkah-langkah apa yang telah ambil.
"Saya yakin pada waktunya juga akan diproses untuk menjadi milik, dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Tak hanya itu pihaknya berharap melalui sosialisasi yang dilakukan saat ini dapat meminimalisir tindak kekerasan atau pelanggaran hukum, lantaran permasalahan yang ditimbulkan dari kasus sengketa lahan.
“Saya berharap para peserta sosialisasi mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga terjadi peningkatan kapasitas, pemahaman, pengetahuan masyarakat, tentang persoalan pertanahan, sehingga proses penyelesaian juga secara utuh dan baik dan tidak main hakim sendiri,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Tidak dapat dipungkiri sengketa khususnya pertanahan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu dibutuhkan upaya pencegahan agar dapat diselesaikan sehingga tidak terjadi konflik dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan setidaknya ada lima persoalan yang berkaitan dengan lahan, diantaranya konversi tanah, penguasaan dan kepemilikan tanah, masalah tumpang tindih sertifikat, kemudian masalah batas serta bidang tanah, dan masalah tanah ulayat.
“Pemkot melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) bekerja sama dengan Badan Pertanahan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota melakukan sosialisasi pencegahan sengketa lahan kepada masyarakat di Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon," katanya.
Ia mengakui sebagian besar masyarakat yang berdomisili di Desa Nania sampa saat ini masih menumpang di atas lahan milik Pemkot Ambon.
Pihaknya berharap melalui sosialisasi ini BPKAD dapat menjelaskan upaya pemerintah dalam hal memberi kenyamanan bagi masyarakat.
Melalui sosialisasi ini BPKAD Ambon dapat menyampaikan kepada masyarakat, khususnya yang masih menempati lahan milik Pemkot Ambon, terkait dengan langkah-langkah apa yang telah ambil.
"Saya yakin pada waktunya juga akan diproses untuk menjadi milik, dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Tak hanya itu pihaknya berharap melalui sosialisasi yang dilakukan saat ini dapat meminimalisir tindak kekerasan atau pelanggaran hukum, lantaran permasalahan yang ditimbulkan dari kasus sengketa lahan.
“Saya berharap para peserta sosialisasi mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga terjadi peningkatan kapasitas, pemahaman, pengetahuan masyarakat, tentang persoalan pertanahan, sehingga proses penyelesaian juga secara utuh dan baik dan tidak main hakim sendiri,” katanya.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023