Kantor Staf Presiden RI akan memperjuangkan pembebasan lahan di Pulau Nustual, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku untuk pembangunan kilang migas Blok Masela sehingga harga jualnya menjadi lebih layak.
"Masih ada peluang standar harga pembebasan tanah di Pulau Nustual bisa naik menjadi Rp150.000 per meter," kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta di Ambon, Minggu.
Menurut dia tanah di Pulau Nustuwal seluas 28 kilometer persegi hanya dihargai Rp14 ribu per meter dan ini terlalu rendah karena kalau dibandingkan dengan harga beras di pasaran saja sudah Rp18.000 per kilogram.
Lahan di Pulau Nustual ini direncanakan akan dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengoperasian Blok Migas Masela.
Menurut dia, Kepala Kantor Staf Presiden RI Moeldoko pernah memimpin rapat bersama kementerian terkait dan lembaga SKK Migas atas rekomendasi Deputi I KSP untuk membahas ulang harga tanah di daerah itu.
"Sekarang BPKP RI sudah mengeluarkan rekomendasi bersama Jamdatun Kejagung RI bahwa ada peluang untuk standar harga tanah di Pulau Nustuwal berubah menjadi Rp150.000 per meter persegi," tandas Febry.
Maka ruang ini sementara digodok dengan baik sehingga tidak melanggar hukum, a"rtinya inkrah lewat putusan Mahkamah Agung RI Rp14.000 tetapi kita harus mencari ruang hukum dan BKPK bersama Jamdatun telah memberikan rekomendasi," katanya.
Nantinya ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, dimana Jamdatun dan BPKP RI bisa mengambil kebijakan yang sifatnya diskresi atau melakukan appraisal atau penilaian ulang.
"Sebelumnya saya sudah pernah melakukan rapat di Ambon dengan mengundang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan semua dinas terkait agar mereka menyampaikan segala potensi yang ada di Pulau Nustual," kata Febry.
Potensi sumberdaya alam yang dimaksudkan baik itu rumput laut, hasil perikanan, hingga hasil tambang galian C seperti batu yang biasa dijual warga sekitar Rp800.000 per kubik.
Kemudian tanah untuk TNI-AL yang tidak terlalu memiliki nilai ekonomis saja dijual Rp250.000 per meter, kemudian lokasi pemancangan tiang milik PLN Rp165.000.
"Kenapa Pulau Nustual yang di depan mata hampir ada proyek Rp300 triliun kenapa cuma Rp14.000 per meter dan pemkab menutup mata dengan semuanya, sehingga kita harus pastikan serius untuk masalah ini dan kerahkan semua potensi yang ada agar rakyat di Tanimbar tidak dirugikan," tegasnya.
Karena masalah ini akan menjadi preseden buruk sehingga tanah di Kepulauan Yamdena (KKT) harus dihargai yang sama juga dan pasti bandingannya ketika appraisal adalah nila jual tanah terdekat dan itu tidak boleh terjadi karena tidak adil sama sekali.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Masih ada peluang standar harga pembebasan tanah di Pulau Nustual bisa naik menjadi Rp150.000 per meter," kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta di Ambon, Minggu.
Menurut dia tanah di Pulau Nustuwal seluas 28 kilometer persegi hanya dihargai Rp14 ribu per meter dan ini terlalu rendah karena kalau dibandingkan dengan harga beras di pasaran saja sudah Rp18.000 per kilogram.
Lahan di Pulau Nustual ini direncanakan akan dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengoperasian Blok Migas Masela.
Menurut dia, Kepala Kantor Staf Presiden RI Moeldoko pernah memimpin rapat bersama kementerian terkait dan lembaga SKK Migas atas rekomendasi Deputi I KSP untuk membahas ulang harga tanah di daerah itu.
"Sekarang BPKP RI sudah mengeluarkan rekomendasi bersama Jamdatun Kejagung RI bahwa ada peluang untuk standar harga tanah di Pulau Nustuwal berubah menjadi Rp150.000 per meter persegi," tandas Febry.
Maka ruang ini sementara digodok dengan baik sehingga tidak melanggar hukum, a"rtinya inkrah lewat putusan Mahkamah Agung RI Rp14.000 tetapi kita harus mencari ruang hukum dan BKPK bersama Jamdatun telah memberikan rekomendasi," katanya.
Nantinya ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, dimana Jamdatun dan BPKP RI bisa mengambil kebijakan yang sifatnya diskresi atau melakukan appraisal atau penilaian ulang.
"Sebelumnya saya sudah pernah melakukan rapat di Ambon dengan mengundang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan semua dinas terkait agar mereka menyampaikan segala potensi yang ada di Pulau Nustual," kata Febry.
Potensi sumberdaya alam yang dimaksudkan baik itu rumput laut, hasil perikanan, hingga hasil tambang galian C seperti batu yang biasa dijual warga sekitar Rp800.000 per kubik.
Kemudian tanah untuk TNI-AL yang tidak terlalu memiliki nilai ekonomis saja dijual Rp250.000 per meter, kemudian lokasi pemancangan tiang milik PLN Rp165.000.
"Kenapa Pulau Nustual yang di depan mata hampir ada proyek Rp300 triliun kenapa cuma Rp14.000 per meter dan pemkab menutup mata dengan semuanya, sehingga kita harus pastikan serius untuk masalah ini dan kerahkan semua potensi yang ada agar rakyat di Tanimbar tidak dirugikan," tegasnya.
Karena masalah ini akan menjadi preseden buruk sehingga tanah di Kepulauan Yamdena (KKT) harus dihargai yang sama juga dan pasti bandingannya ketika appraisal adalah nila jual tanah terdekat dan itu tidak boleh terjadi karena tidak adil sama sekali.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023