Ambon (Antara Maluku) - Penanganan bencana banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim oleh pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan semua pihak terkait.
"Banjir dan longsor merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak terutama dinas-dinas yang menangani persoalan tersebut, tapi memerlukan koordinasi yang baik dan terpadu," kata anggota DPRD Maluku (Fraksi Demokrat) Max Pentury di Ambon, Selasa.
Pola penanganan pascabencana juga harus dilakukan lebih cepat karena persoalan bencana masuk program tanggap darurat, kemudian butuh kebijakan bersama untuk mengambil langkah penanggulangan.
Menurut Pentury, Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) mestinya melakukan penanganan yang lebih cepat setiap kali ada bencana di daerah ini terutama di Kota Ambon, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan banyaknya lokasi yang merupakan kawasan rawan banjir serta tanah longsor.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi (BMKG), untuk tahun 2012 curah hujan di Maluku sangat tinggi dan puncaknya pada Juni dengan tingkat curah hujan yang mencapai 400 mili meter per hari.
Sistem penangangan korban bencana pada wilayah-wilayah yang rawan longsor dan banjir harus direspons oleh pemerintah daerah dengan cepat teruatama untuk dinas terkait.
"Banjir dan longsor merupakan masalah tanggap darurat dan bukannya persoalan normatif atau normal tapi lebih bersifat emergency. Jadi dinas terkait baik kabupaten dan kota maupun provinsi harus mengambil langkah cepat," katanya.
Pemkot juga harus berupaya menangani keluarga-keluarga yang terkena bencana dan persoalan penanganan keluarga korban bukan saja untuk tahun ini, tapi bagi warga yang mengalami musibah sejak dua tahun lalu seperti longsor di Batu Gantung.
"Saat terjadi bencana, pemerintah memang mendatangi para korban dan melakukan penanganan tanggap darurat, namum untuk program lanjutannya belum terealisasi," kata Pentury.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Banjir dan longsor merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak terutama dinas-dinas yang menangani persoalan tersebut, tapi memerlukan koordinasi yang baik dan terpadu," kata anggota DPRD Maluku (Fraksi Demokrat) Max Pentury di Ambon, Selasa.
Pola penanganan pascabencana juga harus dilakukan lebih cepat karena persoalan bencana masuk program tanggap darurat, kemudian butuh kebijakan bersama untuk mengambil langkah penanggulangan.
Menurut Pentury, Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) mestinya melakukan penanganan yang lebih cepat setiap kali ada bencana di daerah ini terutama di Kota Ambon, karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan banyaknya lokasi yang merupakan kawasan rawan banjir serta tanah longsor.
Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geologi (BMKG), untuk tahun 2012 curah hujan di Maluku sangat tinggi dan puncaknya pada Juni dengan tingkat curah hujan yang mencapai 400 mili meter per hari.
Sistem penangangan korban bencana pada wilayah-wilayah yang rawan longsor dan banjir harus direspons oleh pemerintah daerah dengan cepat teruatama untuk dinas terkait.
"Banjir dan longsor merupakan masalah tanggap darurat dan bukannya persoalan normatif atau normal tapi lebih bersifat emergency. Jadi dinas terkait baik kabupaten dan kota maupun provinsi harus mengambil langkah cepat," katanya.
Pemkot juga harus berupaya menangani keluarga-keluarga yang terkena bencana dan persoalan penanganan keluarga korban bukan saja untuk tahun ini, tapi bagi warga yang mengalami musibah sejak dua tahun lalu seperti longsor di Batu Gantung.
"Saat terjadi bencana, pemerintah memang mendatangi para korban dan melakukan penanganan tanggap darurat, namum untuk program lanjutannya belum terealisasi," kata Pentury.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012