Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) Kota Ambon mengintensifkan edukasi terkait kekerasan perempuan dan anak di sekolah.
"Tahun 2023, kita mulai menjangkau satuan pendidikan di Kota Ambon untuk memberikan edukasi dan menanamkan kesadaran guna menolak berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Kepala DP3AMD Kota Ambon Megy Lekatompessy di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan LSM dan TP PKK di desa atau negeri di Kota Ambon untuk memberikan edukasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan yang dimulai dari SMP di lima kecamatan di Ambon, " Katanya.
Selain sekolah, edukasi dan sosialisasi juga akan dilakukan di tempat ibadah gereja, Taman Pendidikan Alquran (TPA/TPQ) di tingkat desa dan kelurahan," katanya.
Megy mengaku juga telah membentuk kelompok kerja perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dan negeri.
"Pembentukan pokja tahap awal dilakukan di 15 desa dan negeri, untuk menangani pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak," ujarnya.
Ia mengatakan 15 desa dan negeri yang dibentuk pokja tersebar di lima kecamatan, yakni Negeri Amahusu, Batu Merah, Galala, Hukurila, Hunuth, Kilang, Laha, Passo, dan Poka.
"Sebanyak 15 desa yang ditetapkan ini bukan karena kasus kekerasan anak dan perempuan tinggi, tetapi menggunakan sampel di setiap kecamatan," katanya.
Ia mengatakan pembentukan pokja di tingkat desa kelurahan dalam rangka melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kegiatannya menyesuaikan kebutuhan atau kondisi di lapangan, dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan di tingkat masyarakat desa dan negeri.
Saat ini, katanya, kasus rudapaksa masih mendominasi kasus kekerasan anak di Kota Ambon.
Berdasarkan data kasus kekerasan anak dan perempuan didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni 26 kasus dan 40 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Tahun 2023, kita mulai menjangkau satuan pendidikan di Kota Ambon untuk memberikan edukasi dan menanamkan kesadaran guna menolak berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Kepala DP3AMD Kota Ambon Megy Lekatompessy di Ambon, Selasa.
Ia mengatakan pihaknya bekerja sama dengan LSM dan TP PKK di desa atau negeri di Kota Ambon untuk memberikan edukasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam memerangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan yang dimulai dari SMP di lima kecamatan di Ambon, " Katanya.
Selain sekolah, edukasi dan sosialisasi juga akan dilakukan di tempat ibadah gereja, Taman Pendidikan Alquran (TPA/TPQ) di tingkat desa dan kelurahan," katanya.
Megy mengaku juga telah membentuk kelompok kerja perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dan negeri.
"Pembentukan pokja tahap awal dilakukan di 15 desa dan negeri, untuk menangani pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak," ujarnya.
Ia mengatakan 15 desa dan negeri yang dibentuk pokja tersebar di lima kecamatan, yakni Negeri Amahusu, Batu Merah, Galala, Hukurila, Hunuth, Kilang, Laha, Passo, dan Poka.
"Sebanyak 15 desa yang ditetapkan ini bukan karena kasus kekerasan anak dan perempuan tinggi, tetapi menggunakan sampel di setiap kecamatan," katanya.
Ia mengatakan pembentukan pokja di tingkat desa kelurahan dalam rangka melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kegiatannya menyesuaikan kebutuhan atau kondisi di lapangan, dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan di tingkat masyarakat desa dan negeri.
Saat ini, katanya, kasus rudapaksa masih mendominasi kasus kekerasan anak di Kota Ambon.
Berdasarkan data kasus kekerasan anak dan perempuan didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni 26 kasus dan 40 kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023