Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) menyebut 13 koperasi di provinsi itu telah mendapatkan akses pinjaman modal sebesar Rp11,2 miliar.
"Dari 1.079 koperasi aktif sebanyak 1,25 persen sudah bisa mengakses pinjaman sebesar Rp11,2 miliar, sisanya 98,8 persen lainnya merupakan potensi yang besar dan kami dorong untuk bisa mengakses pinjaman pembiayaan," kata Kakanwil DJPb Malut Tunas Agung di Ternate, Kamis.
Ia merinci berdasarkan Online Data System (ODS) per 31 Desember 2022, terdapat 1.079 koperasi aktif di wilayah Maluku Utara dengan grade B 14 koperasi, grade C 155, grade D 40 dan grade E 870.
Oleh karena itu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Malut terus mendorong dan menyosialisasikan mekanisme pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dengan menggandeng Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM).
"Ini bertujuan agar koperasi bisa menjadi lebih eksis sebagai penggerak roda perekonomian yang berperan dalam pembangunan nasional, kata dia.
Ia mengakui koperasi dan UMKM menghadapi kendala untuk mempertahankan usaha dengan kendala utama modal untuk mengembangkan usaha.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui LPDB KUMKM ikut serta berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada koperasi dan UMKM," katanya.
LPDB KUMKM merupakan suatu lembaga yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang memiliki tugas di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk permodalan bagi koperasi dan UMKM.
Program dana bergulir yang dijalankan LPDB KUMKM ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi Kementerian Keuangan selaku Pembina Keuangan dengan Kementerian koperasi dan UKM selaku Pembina teknis.
Guna menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta mendorong koperasi untuk menjadi penyalur kredit program pemerintah, Kanwil DJPb bersinergi dengan berbagai pihak.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Dari 1.079 koperasi aktif sebanyak 1,25 persen sudah bisa mengakses pinjaman sebesar Rp11,2 miliar, sisanya 98,8 persen lainnya merupakan potensi yang besar dan kami dorong untuk bisa mengakses pinjaman pembiayaan," kata Kakanwil DJPb Malut Tunas Agung di Ternate, Kamis.
Ia merinci berdasarkan Online Data System (ODS) per 31 Desember 2022, terdapat 1.079 koperasi aktif di wilayah Maluku Utara dengan grade B 14 koperasi, grade C 155, grade D 40 dan grade E 870.
Oleh karena itu, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Malut terus mendorong dan menyosialisasikan mekanisme pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dengan menggandeng Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM).
"Ini bertujuan agar koperasi bisa menjadi lebih eksis sebagai penggerak roda perekonomian yang berperan dalam pembangunan nasional, kata dia.
Ia mengakui koperasi dan UMKM menghadapi kendala untuk mempertahankan usaha dengan kendala utama modal untuk mengembangkan usaha.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui LPDB KUMKM ikut serta berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada koperasi dan UMKM," katanya.
LPDB KUMKM merupakan suatu lembaga yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang memiliki tugas di bidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk permodalan bagi koperasi dan UMKM.
Program dana bergulir yang dijalankan LPDB KUMKM ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi Kementerian Keuangan selaku Pembina Keuangan dengan Kementerian koperasi dan UKM selaku Pembina teknis.
Guna menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta mendorong koperasi untuk menjadi penyalur kredit program pemerintah, Kanwil DJPb bersinergi dengan berbagai pihak.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023