Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan koperasi dapat menjadi alat untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per 2023, masih ada 14 juta keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
“Karena itu, kita berharap bahwa koperasi ke depannya bisa menjadi organisasi masyarakat, karena seperti kata Bung Hatta (Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta), mengelola koperasi itu memerlukan kejujuran dan kesetiakawanan. Ini sangat sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia, di mana asas gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, masih terasa denyutnya di masyarakat Indonesia,” ucapnya dalam suatu forum di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tanda bahwa koperasi harus lebih solid dan membawa manfaat bagi kemajuan ekonomi Indonesia ke depan.
Sebagai sebuah sistem ekonomi, koperasi memiliki potensi besar di tanah air. Namun, nilai kontribusi koperasi baru mencapai 1,17 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, sehingga potensi kontribusi dari soko guru perekonomian ini masih sangat terbuka lebar untuk ditingkatkan.
Begitu pula dengan aset koperasi secara nasional yang baru mencapai Rp275 triliun di tahun 2023. Ini berarti aset koperasi masih bisa dioptimalkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Untuk jumlah anggota koperasi per tahun 2023, ada 28,84 juta orang. Ia menargetkan jumlah anggota koperasi atau masyarakat yang berkoperasi meningkat hingga mencapai 60 juta orang.
Dia mengharapkan peningkatan jumlah anggota koperasi dapat menggairahkan ekonomi masyarakat, terutama di desa, bagi para pekerja informal hingga masyarakat prasejahtera yang secara langsung juga mampu meningkatkan inklusi keuangan.
Lebih lanjut, inklusi keuangan koperasi dimulai dari penguatan aset aksesibilitas keuangan kepada para anggota kooperasi dengan memastikan mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses lembaga keuangan koperasi.
Pendidikan dan literasi keuangan juga menjadi perhatian Kementerian Koperasi untuk memperkuat kapasitas anggota dalam mengelola keuangan.
"Kementerian Koperasi mendorong koperasi menyediakan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi membantu perekonomian dan akses keuangan bagi para anggota secara konkret dan nyata. Inklusi keuangan jadi salah satu bagian penting untuk kemandirian ekonomi masyarakat di suatu daerah," ungkap Budi Arie.
Selain itu, ucapnya, langkah perbaikan koperasi turut fokus terhadap digitalisasi demi perbaikan akuntabilitas dan perluasan akses keuangan anggota koperasi.
Digitalisasi disebut menjadi agenda penting dalam transformasi koperasi yang memiliki kaitan erat dengan upaya peningkatan inklusi keuangan.
Misalnya, penerapan online data system yang memberikan akses informasi terhadap koperasi-koperasi menjadi lebih mudah, sehingga para anggota dapat memperoleh informasi terkini terkait produk keuangan koperasi.
Selain itu, digitalisasi dinilai meningkatkan transparansi pengelolaan operasional koperasi, sehingga para anggota memiliki kepercayaan terhadap produk keuangan yang dikembangkan oleh koperasi.
Dengan strategi ini, digitalisasi koperasi dianggap dapat mengakselerasi akses terhadap keuangan, memperluas mekanisme pembayaran, menambah opsi pembayaran, serta membantu pengembangan koperasi.
Pihaknya memastikan langkah-langkah perbaikan akan terus dilakukan demi menciptakan tata kelola koperasi yang jauh lebih baik.
“Harapannya, kolaborasi antara stakeholder (pemangku kepentingan) bisa mengakselerasi perubahan-perubahan positif bagi koperasi di Indonesia,” kata Menkop.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Budi Arie: Koperasi dapat jadi alat tuntaskan kemiskinan
