Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut) mencatat, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahunan per Oktober 2023 mengalami penurunan.
"Realisasi penyaluran KUR sampai dengan bulan Oktober 2023 mencapai Rp502,41 miliar turun secara year on year kepada 7.409 debitur," kata Kanwil DJPb Malut, Tunas Agung Jiwa Brata dihubungi, Jumat.
Tunas mengatakan, penurunan disebabkan keterlambatan penetapan peraturan turunan KUR yang berisi peraturan teknis penyaluran hingga Semester I 2023.
Selain itu, adanya hambatan terkait persyaratan peminjaman, diantaranya agunan serta proses penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan besar dan eceran.
Sementara itu, untuk total penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) hingga Oktober 2023 senilai Rp2,73 miliar kepada 645 debitur. Angka ini secara tahunan meningkat signifikan, namun penyaluran masih terkonsentrasi pada debitur di Kota Ternate.
Tunas mengatakan, sebelumnya penyaluran kredit pada September 2023 sebesar Rp14,37 Triliun, tumbuh 6,68 persen secara tahunan. Penyaluran didominasi oleh penyaluran kredit konsumsi.
Sedangkan, untuk pertumbuhan pada kredit konsumsi bulan September mengalami deselerasi pertumbuhan dibandingkan bulan Agustus yang tumbuh 11,83 persen secara tahunan.
Sementara itu, saat ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengoptimalkan pengembangan agroindustri kelapa, baik pemerintah pusat melalui dukungan Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Provinsi Malut.
Selain itu, dia meminta pengelolaan kas harus berorientasi pada optimalisasi kas daerah, agar peran serta belanja daerah memiliki kinerja pendapatan yang memadai.
Dia menyampaikan bahwa APBN cukup solid dan resilien dalam menjaga kinerja perekonomian termasuk kondisi keuangan di wilayah Malut.
Hal itu bisa terlihat dari kondisi keuangan di Malut yang alami peningkatan cukup signifikan, sebab, mobilitas masyarakat meningkat sejalan dengan penghapusan PPKM pada akhir triwulan IV 2022 serta dunia usaha yang mulai berekspansi dan neraca perdagangan Maluku Utara Bulan Mei tahun 2023 meneruskan tren surplus sejak awal tahun, yaitu sebesar 567,99 juta dollar.
Selain itu, kinerja fiskal regional Maluku Utara pada Mei 2023 meningkat dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi. APBN Regional Maluku Utara mencatat bahwa hingga Mei 2023, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp1,6 triliun (48,21 persen dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 70,42 persen (yoy) yang ditunjang oleh kenaikan PPh Non-Migas.
Sedangkan, dari sisi belanja, belanja APBN mengalami kenaikan sebesar 11,19% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp5,8 triliun dengan 34,77 persen dari pagu belanja. Tumbuhnya belanja ini didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang pemerintah pusat dan kenaikan realisasi belanja TKD Dana Bagi Hasil yang signifikan.
Baca juga: Penyaluran KUR di Maluku capai Rp768 miliar, gairahkan perekonomian
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Realisasi penyaluran KUR sampai dengan bulan Oktober 2023 mencapai Rp502,41 miliar turun secara year on year kepada 7.409 debitur," kata Kanwil DJPb Malut, Tunas Agung Jiwa Brata dihubungi, Jumat.
Tunas mengatakan, penurunan disebabkan keterlambatan penetapan peraturan turunan KUR yang berisi peraturan teknis penyaluran hingga Semester I 2023.
Selain itu, adanya hambatan terkait persyaratan peminjaman, diantaranya agunan serta proses penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan besar dan eceran.
Sementara itu, untuk total penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) hingga Oktober 2023 senilai Rp2,73 miliar kepada 645 debitur. Angka ini secara tahunan meningkat signifikan, namun penyaluran masih terkonsentrasi pada debitur di Kota Ternate.
Tunas mengatakan, sebelumnya penyaluran kredit pada September 2023 sebesar Rp14,37 Triliun, tumbuh 6,68 persen secara tahunan. Penyaluran didominasi oleh penyaluran kredit konsumsi.
Sedangkan, untuk pertumbuhan pada kredit konsumsi bulan September mengalami deselerasi pertumbuhan dibandingkan bulan Agustus yang tumbuh 11,83 persen secara tahunan.
Sementara itu, saat ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengoptimalkan pengembangan agroindustri kelapa, baik pemerintah pusat melalui dukungan Kementerian Pertanian maupun Pemerintah Provinsi Malut.
Selain itu, dia meminta pengelolaan kas harus berorientasi pada optimalisasi kas daerah, agar peran serta belanja daerah memiliki kinerja pendapatan yang memadai.
Dia menyampaikan bahwa APBN cukup solid dan resilien dalam menjaga kinerja perekonomian termasuk kondisi keuangan di wilayah Malut.
Hal itu bisa terlihat dari kondisi keuangan di Malut yang alami peningkatan cukup signifikan, sebab, mobilitas masyarakat meningkat sejalan dengan penghapusan PPKM pada akhir triwulan IV 2022 serta dunia usaha yang mulai berekspansi dan neraca perdagangan Maluku Utara Bulan Mei tahun 2023 meneruskan tren surplus sejak awal tahun, yaitu sebesar 567,99 juta dollar.
Selain itu, kinerja fiskal regional Maluku Utara pada Mei 2023 meningkat dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi. APBN Regional Maluku Utara mencatat bahwa hingga Mei 2023, pendapatan APBN terealisasi sebesar Rp1,6 triliun (48,21 persen dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 70,42 persen (yoy) yang ditunjang oleh kenaikan PPh Non-Migas.
Sedangkan, dari sisi belanja, belanja APBN mengalami kenaikan sebesar 11,19% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp5,8 triliun dengan 34,77 persen dari pagu belanja. Tumbuhnya belanja ini didorong oleh kenaikan realisasi belanja barang pemerintah pusat dan kenaikan realisasi belanja TKD Dana Bagi Hasil yang signifikan.
Baca juga: Penyaluran KUR di Maluku capai Rp768 miliar, gairahkan perekonomian
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023