Perwakilan Nusa Halmahera Minereals (NHM) memberikan tanggapannya terkait perkembangan penyelesaian pertanggungjawaban Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) khususnya untuk program Rehab DAS II di Kecamatan Galela Selatan, Halmahera Utara, Maluku Utara (Malut).
Manager Lingkungan PT NHM, Widi Wijaya dihubungi, Rabu, menjelaskan, program Rehab DAS II Galela yang dilakukan perusahaannya adalah murni sebagai komitmen pemenuhan izin dari KLHK.
"Program Rehab DAS Galela yang kami lakukan adalah komitmen NHM dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan," kata Widi.
Hal itu disampaikan menanggapi berita yang beredar terkait kekecewaan yang disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Galela Selatan, Kuba Lobiua, terhadap program Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di wilayahnya,
Widi juga menekankan bahwa pemilihan lahan Rehabilitasi DAS ditentukan oleh KLHK, bukan dipilih oleh NHM, dan wilayah Rehab DAS II Galela tersebut berada di luar wilayah kerja atau area Kontrak Karya NHM, sehingga tidak ada kepentingan NHM terkait upaya kepemilikan atau
penguasaan lahan area Rehab DAS II Galela sebagaimana yang diisukan.
Sebab, fokus utama perusahaan adalah pada tanggung jawab mengelola penambangan di wilayah Kontrak Karya NHM dengan menerapkan Kaidah-kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practices), termasuk dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan ekosistem setempat.
Hal itu disampaikan juga oleh Widi terkait perkembangan program Rehab DAS II Galela, bahwa proses penilaian telah dilakukan pada bulan Oktober 2023, dan saat ini dalam tahap persiapan serah terima dengan KLHK melalui Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS), dan NHM selalu berkomitmen untuk menjalani prosesnya dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Sebagai bukti komitmen, Widi juga mengingatkan bahwa NHM sebelumnya telah berhasil menyelesaikan program Rehab DAS I di wilayah Desa Kao Teluk dan Desa Bukit Tinggi, dan telah melakukan serah terima pengembalian lahannya kepada KLHK melalui BPDAS, di mana
lahan tersebut saat ini telah dikelola langsung masyarakat dan memberikan manfaat kepada warga sekitar," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Widi, hal ini mencerminkan keseriusan NHM dalam mematuhi kewajibannya sebagai pemegang IPPKH dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan ekosistem.
Melalui tanggapannya pihak NHM selalu menekankan prinsip keterbukaan, transparansi dan komitmen penuh khususnya di dalam program rehabilitasi lingkungan. Perusahaan berharap agar informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat dan pihak terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Manager Lingkungan PT NHM, Widi Wijaya dihubungi, Rabu, menjelaskan, program Rehab DAS II Galela yang dilakukan perusahaannya adalah murni sebagai komitmen pemenuhan izin dari KLHK.
"Program Rehab DAS Galela yang kami lakukan adalah komitmen NHM dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya dalam pelestarian lingkungan," kata Widi.
Hal itu disampaikan menanggapi berita yang beredar terkait kekecewaan yang disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Galela Selatan, Kuba Lobiua, terhadap program Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di wilayahnya,
Widi juga menekankan bahwa pemilihan lahan Rehabilitasi DAS ditentukan oleh KLHK, bukan dipilih oleh NHM, dan wilayah Rehab DAS II Galela tersebut berada di luar wilayah kerja atau area Kontrak Karya NHM, sehingga tidak ada kepentingan NHM terkait upaya kepemilikan atau
penguasaan lahan area Rehab DAS II Galela sebagaimana yang diisukan.
Sebab, fokus utama perusahaan adalah pada tanggung jawab mengelola penambangan di wilayah Kontrak Karya NHM dengan menerapkan Kaidah-kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practices), termasuk dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan ekosistem setempat.
Hal itu disampaikan juga oleh Widi terkait perkembangan program Rehab DAS II Galela, bahwa proses penilaian telah dilakukan pada bulan Oktober 2023, dan saat ini dalam tahap persiapan serah terima dengan KLHK melalui Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS), dan NHM selalu berkomitmen untuk menjalani prosesnya dengan transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Sebagai bukti komitmen, Widi juga mengingatkan bahwa NHM sebelumnya telah berhasil menyelesaikan program Rehab DAS I di wilayah Desa Kao Teluk dan Desa Bukit Tinggi, dan telah melakukan serah terima pengembalian lahannya kepada KLHK melalui BPDAS, di mana
lahan tersebut saat ini telah dikelola langsung masyarakat dan memberikan manfaat kepada warga sekitar," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Widi, hal ini mencerminkan keseriusan NHM dalam mematuhi kewajibannya sebagai pemegang IPPKH dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan ekosistem.
Melalui tanggapannya pihak NHM selalu menekankan prinsip keterbukaan, transparansi dan komitmen penuh khususnya di dalam program rehabilitasi lingkungan. Perusahaan berharap agar informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat dan pihak terkait.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023