Jakarta (Antara Maluku) - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin mengatakan, apabila aturan tentang keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif tetap dipaksakan akan menumbuhkan budaya nepotisme dan kroniisme.
"Apabila aturan tersebut tetap dipaksakan, politik dinasti yang mengutamakan kepentingan klan, famili dan kekerabatan dalam kehidupan politik akan tumbuh subur," kata Said Salahudin di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, elit partai politik akan memasukkan anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya yang berjenis kelamin perempuan dalam daftar calon hanya untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30 persen.
Karena hanya mengejar pemenuhan syarat 30 persen perempuan, kata dia, partai politik tidak lagi memikirkan apakah orang-orang tersebut mempunyai kualitas atau tidak karena yang penting adalah mereka perempuan.
"Saya kira kita perlu mengevaluasi kembali mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan politik," ujarnya.
Sebab, lanjutnya, aturan yang sesungguhnya bertujuan untuk memperluas dan memberdayakan perempuan di bidang politik itu belum diimbangi oleh keberhasilan partai politik meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kader-kader perempuannya.
Said juga menilai kementerian dan lembaga di bidang pemberdayaan perempuan belum berhasil mencetak lebih banyak politisi-politisi perempuan yang bisa diakomodasi partai politik.
Sehubungan iti, Said mendesak agar ada upaya "judicial review" terhadap pasal mengenai keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
"Saya dengar hampir semua partai politik kesulitan memenuhi persyaratan itu. Ini bukan karena kurangnya calon perempuan. Ini soal kualitas calon yang benar-benar harus bisa memberikan jaminan sebagai pengemban amanat rakyat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Apabila aturan tersebut tetap dipaksakan, politik dinasti yang mengutamakan kepentingan klan, famili dan kekerabatan dalam kehidupan politik akan tumbuh subur," kata Said Salahudin di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, elit partai politik akan memasukkan anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya yang berjenis kelamin perempuan dalam daftar calon hanya untuk memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30 persen.
Karena hanya mengejar pemenuhan syarat 30 persen perempuan, kata dia, partai politik tidak lagi memikirkan apakah orang-orang tersebut mempunyai kualitas atau tidak karena yang penting adalah mereka perempuan.
"Saya kira kita perlu mengevaluasi kembali mengenai keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan politik," ujarnya.
Sebab, lanjutnya, aturan yang sesungguhnya bertujuan untuk memperluas dan memberdayakan perempuan di bidang politik itu belum diimbangi oleh keberhasilan partai politik meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kader-kader perempuannya.
Said juga menilai kementerian dan lembaga di bidang pemberdayaan perempuan belum berhasil mencetak lebih banyak politisi-politisi perempuan yang bisa diakomodasi partai politik.
Sehubungan iti, Said mendesak agar ada upaya "judicial review" terhadap pasal mengenai keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
"Saya dengar hampir semua partai politik kesulitan memenuhi persyaratan itu. Ini bukan karena kurangnya calon perempuan. Ini soal kualitas calon yang benar-benar harus bisa memberikan jaminan sebagai pengemban amanat rakyat," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013