Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku akan membentuk tim untuk mengawasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), terutama minyak tanah yang telah berlangsung lebih dari sebulan sehingga meresahkan masyarakat.
"Tim melibatkan Pertamina, aparat keamanan dan dinas teknis agar bisa terungkap oknum yang dicurigai melakukan penimbunan sehingga warga kesulitan untuk membeli BBM, terutama minyak tanah," kata Asisten III Setda Maluku, Zidik Sangadji, di Ambon, Rabu.
Pertimbangannya dari Pertamina Cabang Ambon memastikan bahwa penyaluran pasokan BBM, terutama minyak tanah ke masing - masing pangkalan terjamin kelancarannya.
Ternyata, masyarakat mengalami kesulitan untuk membeli jenis BBM tersebut sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi karena dicari ke permukiman lain.
Masalahnya, minyak tanah yang biasanya satu jerigen ( lima liter) Rp17.000, ternyata di pangkalan tertentu dijual hingga Rp25.000 per liter.
"Kondisi ini seharusnya terpantau tim ekonomi masing - masing Kabupaten atau Kota, selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemprov Maluku guna diambil langkah antisipasi sejak awal, menyikapi rencana pemerintah menaikan harga BBM," tegasnya.
Karena itu, tim tersebut segera dibentuk dan dijadwalkan pekan depan sudah beroperasi agar keresahan masyarakat tidak berkelanjutan.
"Pihak aparat keamanan dilibatkan agar bila ternyata dalam operasi ditemukan oknum pelaku yang sengaja melakukan penimbunan maupun manipulasi lainnya sehingga meresahkan masyarakat, maka pasti ditindak tegas," tandas Zidik.
Bahkan, sekiranya itu dilakukan para oknum pimpinan Pertamina Cabang Ambon, maka segera diusulkan ke Direksi Pusat maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) unuk dicopot, selanjutnya diproses hukum karena perbuatannya berdampak terhadap sektor lain yang meresahkan masyarakat.
Kelangkaan minyak tanah disoroti DPRD, baik Maluku maupun Kabupaten/Kota, OKP dan Ormas karena pernyataan Pertamina tidak sesuai dengan keresahan masyarakat yang ternyata sulit untuk membeli jenis BBM tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Tim melibatkan Pertamina, aparat keamanan dan dinas teknis agar bisa terungkap oknum yang dicurigai melakukan penimbunan sehingga warga kesulitan untuk membeli BBM, terutama minyak tanah," kata Asisten III Setda Maluku, Zidik Sangadji, di Ambon, Rabu.
Pertimbangannya dari Pertamina Cabang Ambon memastikan bahwa penyaluran pasokan BBM, terutama minyak tanah ke masing - masing pangkalan terjamin kelancarannya.
Ternyata, masyarakat mengalami kesulitan untuk membeli jenis BBM tersebut sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi karena dicari ke permukiman lain.
Masalahnya, minyak tanah yang biasanya satu jerigen ( lima liter) Rp17.000, ternyata di pangkalan tertentu dijual hingga Rp25.000 per liter.
"Kondisi ini seharusnya terpantau tim ekonomi masing - masing Kabupaten atau Kota, selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemprov Maluku guna diambil langkah antisipasi sejak awal, menyikapi rencana pemerintah menaikan harga BBM," tegasnya.
Karena itu, tim tersebut segera dibentuk dan dijadwalkan pekan depan sudah beroperasi agar keresahan masyarakat tidak berkelanjutan.
"Pihak aparat keamanan dilibatkan agar bila ternyata dalam operasi ditemukan oknum pelaku yang sengaja melakukan penimbunan maupun manipulasi lainnya sehingga meresahkan masyarakat, maka pasti ditindak tegas," tandas Zidik.
Bahkan, sekiranya itu dilakukan para oknum pimpinan Pertamina Cabang Ambon, maka segera diusulkan ke Direksi Pusat maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) unuk dicopot, selanjutnya diproses hukum karena perbuatannya berdampak terhadap sektor lain yang meresahkan masyarakat.
Kelangkaan minyak tanah disoroti DPRD, baik Maluku maupun Kabupaten/Kota, OKP dan Ormas karena pernyataan Pertamina tidak sesuai dengan keresahan masyarakat yang ternyata sulit untuk membeli jenis BBM tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013