Ternate (ANTARA) - Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Laos audiensi bersama 95 Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membangun good governance di provinsi itu dan pembentukan Satgas Pengawasan Pemerintahan.
"Saya mengajak kepada Praja untuk bersama-sama melaksanakan dan menjalankan good governance untuk kesejahteraan masyarakat Malut," kata Gubernur Malut Sherly Laos di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan Praja IPDN melalui proses pelajaran, pengarahan dan pelatihan di Lembah Manglayang, sehingga menjadikan Praja IPDN loyal sebagai abdi negara.
"Mereka telah menjalani berbagai pelajaran, pengarahan dan pelatihan di Lembah Manglayang untuk menjadi putra-putri Indonesia yang loyal dan siap berbakti bagi nusa dan bangsa," ujarnya.
Dalam arahannya, Sherly sempat bertanya kepada Praja mengenai angkatan IPDN termuda dan senior.
Sherly mengungkapkan bahwa kepala daerah adalah jabatan politis, yang memiliki tugas dalam melayani masyarakat, sehingga kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri.
"Saya bekerja berdasar output oriented dan tidak suka dengan hal yang bertele-tele dan jalannya roda pemerintahan tidak terlepas dari kinerja ASN, dan kalian adalah lulusan IPDN, dimana telah melalui filter begitu ketat selama pendidikan," kata Sherly.
Oleh karena itu, gubernur mengajak bekerja bersama-sama mewujudkan sembilan program fokus pemerintahan Sherly-Sarbin, yakni pendidikan, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kesejahteraan petani dan nelayan, rumah tidak layak huni (RTLH).
"Mari kita saling mengenal agar dapat membangun sinergisitas satu sama lain dan benar-benar bisa mewujudkan 9 program Sherly-Sarbin," ujarnya.
Dalam audiensi Sherly menyebut akan membentuk Satgas Pengawasan Pemerintahan yang bertujuan untuk menganalisa dan memastikan program-program prioritas berjalan dengan baik di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Pembentukan Satgas ini adalah untuk memastikan program prioritas saya berjalan lancar di level OPD, " ucapnya.
Pada akhir audiensi dilakukan sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan yang di ajukan terkait dengan ketersediaan infrastruktur internet di Kantor Gubernur, pola rekrutmen Satgas serta dukungan terhadap pemerintahan Sherly-Sarbin.
