Ternate (ANTARA) - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, MM, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Malut.
Sherly Tjoanda di Ternate, Senin, meminta dukungan BNPB untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Maluku Utara. Ia menyebutkan bahwa skala kerusakan cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah sangat terbatas.
"Kami sudah memberikan usulan sebesar Rp1 triliun ke Kementerian PUPR, dengan Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk Kota Ternate. Penanganan dilakukan secara sistematis, bukan lagi spot-spot," kata Sherly.
Usulan tersebut mencakup penanganan 22 titik sungai dari Ternate Selatan hingga Ternate Utara, berdasarkan desain teknis Balai Wilayah Sungai (BWS). Proyek ini direncanakan mulai dikerjakan pada 2026 dengan skema multiyears.
Sherly juga menyoroti kondisi darurat di Kepulauan Sula dan Halmahera Selatan akibat bencana pada Juni 2025. Ia menyebut empat jembatan di dua wilayah itu mengalami kerusakan total dan membutuhkan anggaran sekitar Rp34 miliar. Surat permohonan bantuan telah diajukan ke BNPB.
"Khusus untuk Sula dan Halsel, empat jembatan rusak total dan usulannya sudah kami kirim ke BNPB," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan kesiapan lembaganya untuk memberikan dukungan sesuai kewenangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan membantu apabila kemampuan anggaran daerah tidak mencukupi.
"Silakan ajukan ke pusat melalui BNPB. Kami siap mendukung," ujar Suharyanto.
Ia juga memaparkan bahwa dalam lima tahun terakhir, bencana hidrometeorologi basah mendominasi di Maluku Utara dengan total 168 kejadian, terdiri atas banjir (123), cuaca ekstrem (28), tanah longsor (6), dan gelombang pasang atau abrasi (11).
"Jenis bencana ini umumnya sama seperti di daerah lain di Indonesia," jelasnya.
Suharyanto menambahkan, Pemprov Malut tercatat memiliki Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp45 miliar pada 2025, dan sekitar Rp7 miliar telah digunakan untuk penanganan bencana di Halmahera Utara.
Sementara itu, hadir dalam kegiatan tersebut Deputi III Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Deputi IV Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansah, MM, serta para tenaga ahli Kepala BNPB, Mayjen TNI (Purn) Fajar Setyawan dan Mayjen TNI (Purn) Denny Herman. Selain itu, turut hadir Forkopimda Malut, Sekda Malut Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si, para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD lingkup Pemprov Malut, serta sejumlah undangan lainnya.
Gubernur dan Kepala BNPB Rakor tangani darurat bencana.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Malut dan Kepala BNPB Rakor tangani darurat bencana
