Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Klas II Maluku dalam tahun anggaran 2024 mengelola alokasi dana pemerintah untuk subsidi 14 Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang beroperasi di daerah ini senilai Rp105 miliar.
"Anggaran tersebut bersumber dari APBN, dan BPTD Klas II Maluku sebagai pihak pengguna anggaran," kata Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias di Ambon, Sabtu.
Sebab BPTD Klas II Maluku memiliki tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta pelabuhan penyeberangan yang diusahakan secara komersial.
Menurut dia, di wilayah Maluku terdapat 14 KMP yang dikelola ASDP maupun sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain seperti Perumda Panca Karya dan beberapa BUMD lainnya di kabupaten/kota.
"Namun tidak semua KMP ini aktif beroperasi secara normal akibat berbagai alasan," ucap Anos.
Sementara Kepala BPTD Klas II Maluku Hasan Bisri mengatakan, untuk tahun-tahun sebelumnya digunakan mekanisme pembayaran subsidi yang berbeda.
"Sebelumnya digunakan sistem pembayaran lunsum, jadi apa saja yang dia berikan sesuai bukti belanja kita bayar," ujarnya.
Namun sekarang sistemnya menggunakan harga satuan, dimana mereka belanja operasional memakai uangnya terlebih dahulu barulah diajukan pembayarannya ke BPTD sesuai bukti-bukti belanja.
"Itu lah yang tidak dimiliki kemampuan dari BUMD sehingga sampai saat ini baru tur Ambon yang bisa melayani, tetapi kalau dari ASDP sudah berjalan lancar," jelas Hasan.
"Sebenarnya kami memang sudah memberikan opsi dan kenapa BPTD tidak memanfaatkan pihak swasta, karena tujuannya untuk memajukan BUMD yang mengelola dan mengoperasikan KMP," katanya lagi.
Dia juga mengakui sudah banyak permohonan yang masuk tetapi mereka tidak bisa mengoperasikan KMP, dan masalah ini jadi hasil temuan BPK maka sekarang tidak lagi menggunakan sistem pembayaran lumsum karena di situ tidak jelas dan jadi satu gelondongan saja.
Baca juga: BPTD Maluku siap layani penerapan tiket feri daring hindari calo
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Klas II Maluku Hasan Bisri (nomor 3 dari kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Maluku. (2/3) (ANTARA/daniel/)
