DPRD Maluku meminta penyerapan anggaran subsidi Kapal Motor Penyeberangan di provinsi itu yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Klas II Maluku lebih dioptimalkan pada 2024.
Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias di Ambon, Rabu menyebut penyerapan dana subsidi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang dikelola Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Klas II Maluku pada 2023 hanya Rp4 miliar.
"Daya serapnya tergolong rendah karena dari BPTD Klas II Maluku sendiri mengakui kalau alokasi anggaran pemerintah 2023 untuk subsidi 14 KMP sebesar Rp97 miliar," kata Anos.
Menurut dia, rendahnya serapan dana subsidi ini akibat berbagai alasan, diantaranya ada KMP yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan.
"Akibatnya sisa dana tersebut harus dikembalikan lagi ke negara, padahal ini merupakan peluang yang baik bagi pengoperasian KMP untuk melayani masyarakat," ucapnya.
Dia berharap 14 KMP yang beroperasi di Maluku dan dikelola oleh BUMD maupun ASDP bisa menyerap anggaran yang lebih besar karena pada 2024 ini BPTD Klas II Maluku kembali mendapatkan alokasi dana subsidi sebesar Rp105 miliar.
Sementara Kepala BPTD Klas II Maluku Hasan Bisri mengatakan, berkurangnya serapan dana subsidi KMP ini juga akibat perubahan sistem dari lunsum menjadi harga satuan.
Dalam penerapan sistem sekarang ini, BUMD menggunakan uang mereka untuk belanja terlebih dahulu baru bukti belanja itu yang dibayarkan oleh BPTD.
"Jadi masalah ini juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki BUMD sehingga sampai saat ini baru rute Ambon yang bisa melayani, tetapi kalau dari ASDP sudah berjalan lancar," jelas Hasan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias di Ambon, Rabu menyebut penyerapan dana subsidi Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang dikelola Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Klas II Maluku pada 2023 hanya Rp4 miliar.
"Daya serapnya tergolong rendah karena dari BPTD Klas II Maluku sendiri mengakui kalau alokasi anggaran pemerintah 2023 untuk subsidi 14 KMP sebesar Rp97 miliar," kata Anos.
Menurut dia, rendahnya serapan dana subsidi ini akibat berbagai alasan, diantaranya ada KMP yang tidak beroperasi karena mengalami kerusakan.
"Akibatnya sisa dana tersebut harus dikembalikan lagi ke negara, padahal ini merupakan peluang yang baik bagi pengoperasian KMP untuk melayani masyarakat," ucapnya.
Dia berharap 14 KMP yang beroperasi di Maluku dan dikelola oleh BUMD maupun ASDP bisa menyerap anggaran yang lebih besar karena pada 2024 ini BPTD Klas II Maluku kembali mendapatkan alokasi dana subsidi sebesar Rp105 miliar.
Sementara Kepala BPTD Klas II Maluku Hasan Bisri mengatakan, berkurangnya serapan dana subsidi KMP ini juga akibat perubahan sistem dari lunsum menjadi harga satuan.
Dalam penerapan sistem sekarang ini, BUMD menggunakan uang mereka untuk belanja terlebih dahulu baru bukti belanja itu yang dibayarkan oleh BPTD.
"Jadi masalah ini juga berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki BUMD sehingga sampai saat ini baru rute Ambon yang bisa melayani, tetapi kalau dari ASDP sudah berjalan lancar," jelas Hasan.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024