Deputi I Kantor Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan, untuk membuka ruang lapangan kerja yang lebih luas di masa mendatang hanya lewat peluang investasi.
"Setiap tahun ada ribuan lulusan sarjana dari berbagai universitas negeri maupun swasta tidak bisa mengharapkan menjadi seorang pegawai negeri yang peluangnya relatif kecil," kata Febry di Ambon, Senin.
Menurut dia, untuk membuka ruang lapangan kerja yang lebih luas lewat bidang investasi dibutuhkan stabilitas keamanan, regulasi, dan kepastian, sehingga perlu dibangun ekosistem dengan baik.
"Ketika pembiayaan itu berubah oleh dari APBN menjadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maka yang harus disiapkan itu adalah kawasan atau lahan yang menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyiapkannya," ujar dia.
Misalnya untuk program Lumbung Ikan Nasional (LIN), pemerintah daerah harus menyiapkan lahan, dokumen perencanaan, termasuk master plan perencanaan ke depannya seperti apa.
"Kalau bilang lahan untuk membangun sarana pendukung program LIN di Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah itu tepatnya di sebelah mana," katanya dengan nada bertanya.
Seharusnya ada sertifikat lahan yang dibebaskan serta seluruh dokumen perencanaan untuk dibawakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan baru pemerintah bisa mengambil langkah lebih lanjut.
Yang dimaksudkan dengan langkah lebih lanjut di sini berupa membangun infrastruktur dasar berupa jalan, masuknya PLN menyiapkan tenaga listrik dalam kapasitas besar, atau Balai Wilayah Sungai masuk untuk menyiapkan instalasi air.
"Saya pernah menahan anggarannya Rp120 miliar di Kementerian Keuangan RI selama tiga tahun tetapi tidak bisa terpakai, dan pada Februari 2023 telah dialokasikan ke IKN," ujarnya.
LIN hanyalah pusat dari industri perikanan tetapi ada daerah lain sebagai pendukung di semua kabupaten/kota baik di KKT, MBD, Pulau Buru, atau Geser-Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai kawasan pendukung.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Setiap tahun ada ribuan lulusan sarjana dari berbagai universitas negeri maupun swasta tidak bisa mengharapkan menjadi seorang pegawai negeri yang peluangnya relatif kecil," kata Febry di Ambon, Senin.
Menurut dia, untuk membuka ruang lapangan kerja yang lebih luas lewat bidang investasi dibutuhkan stabilitas keamanan, regulasi, dan kepastian, sehingga perlu dibangun ekosistem dengan baik.
"Ketika pembiayaan itu berubah oleh dari APBN menjadi kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maka yang harus disiapkan itu adalah kawasan atau lahan yang menjadi tugas pemerintah daerah untuk menyiapkannya," ujar dia.
Misalnya untuk program Lumbung Ikan Nasional (LIN), pemerintah daerah harus menyiapkan lahan, dokumen perencanaan, termasuk master plan perencanaan ke depannya seperti apa.
"Kalau bilang lahan untuk membangun sarana pendukung program LIN di Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah itu tepatnya di sebelah mana," katanya dengan nada bertanya.
Seharusnya ada sertifikat lahan yang dibebaskan serta seluruh dokumen perencanaan untuk dibawakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan baru pemerintah bisa mengambil langkah lebih lanjut.
Yang dimaksudkan dengan langkah lebih lanjut di sini berupa membangun infrastruktur dasar berupa jalan, masuknya PLN menyiapkan tenaga listrik dalam kapasitas besar, atau Balai Wilayah Sungai masuk untuk menyiapkan instalasi air.
"Saya pernah menahan anggarannya Rp120 miliar di Kementerian Keuangan RI selama tiga tahun tetapi tidak bisa terpakai, dan pada Februari 2023 telah dialokasikan ke IKN," ujarnya.
LIN hanyalah pusat dari industri perikanan tetapi ada daerah lain sebagai pendukung di semua kabupaten/kota baik di KKT, MBD, Pulau Buru, atau Geser-Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai kawasan pendukung.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024