Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran sangat penting untuk menjaga semangat keberagaman antar-umat beragama di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan latar belakang yang majemuk.
"Apalagi pada tahun 2024 ini, kita akan menghadapi pilkada serentak, sehingga upaya untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan yang disebabkan informasi hoaks yang mengarah pada sentimen keagamaan agar dapat diatasi dengan pendekatan yang damai, sejuk dan bermartabat," kata Asisten II bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Malut, Sri Haryanti Hatari usai pengukuhan pengurus FKUB Provinsi Malut di Ternate, Rabu.
Oleh karena itu lanjut Sri, potensi keberagaman, jika terjalin dengan baik akan menjadi kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya.
Akan tetapi perbedaan ini juga berpotensi menjadi pemicu konflik seperti isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menjadi khasanah bernegara bisa menjadi ragam atau multikultrual.
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama juga memiliki tugas dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar dapat menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, sekaligus menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur.
Sri berharap kepada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku Utara yang telah dikukuhkan pada hari ini, agar terus menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam membangun nilai-nilai kebaikan demi menegakkan persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.
"Semoga dengan keberadaan kepengurusan yang baru ini, FKUB mampu memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki melalui rapat kerja, sehingga nantinya dapat menghasilkan program kerja yang bersentuhan langsung terhadap situasi kebersamaan dan keamanan antarumat beragama di wilayah Provinsi Malut," ujarnya.
Sri Haryanti Hatari mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kesejahteraan.
Sementara Plt Kepala Pusat KUB Kementerian Agama, Wawan Junaedi pada kesempatan yang sama menuturkan, keberadaan FKUB ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo melalui arahannya kepada seluruh kepala daerah.
Menurutnya, Bapak Presiden tidak menginginkan ada satupun umat beragama di Indonesia ini yang tidak bisa menjalankan praktek atau ajaran ibadah sesuai dengan keyakinan dan yang bisa membantu arahan bapak Presiden itu agar seluruh umat beragama bisa menjalankan kebebasan beragama dan keyakinan salah satunya ialah melalui forum kerukunan umat beragama.
Wawan juga mengingatkan agar FKUB ke depan dapat meliterasi umat beragama untuk menggunakan kebebasan beragama tanpa melanggar kebebasan orang lain.
"Ini menjadi tugas berat untuk FKUB" ucapnya
Selain itu dirinya juga menyampaikan setelah dilantik oleh menteri akan menargetkan akan selalu memberikan laporan resmi negara terkait dengan peristiwa keagamaan.
"Untuk tahun 2022 ada 363 peristiwa keagamaan, sedangkan pada tahun 2023 kemarin ada 402 peristiwa keagamaan". Ungka Wawan.
Menurutnya, peristiwa keagamaan ini memang miliki kaitan dengan tahun politik di mana peristiwa keagamaan juga terdapat variabel politik.
Namun, dirinya juga menjelaskan bahwa Maluku Utara sendiri masuk dalam zona hijau dari peristiwa kerukunan umat beragama sebanyak 402, Maluku Utara hanya menyumbang dua peristiwa.
"Ini artinya ekspresi keagamaan di Malut ini relatif sudah tidak lagi masalah". Terangnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf berharap kerukunan umat beragama di Malut harus semakin kuat karena salah satu faktor penunjang keberlangsungan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik bila kondisi stabilitas keamanan senantiasa terjaga.
Hadir pada kegiatan ini, Forkompimda Malut, pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Kesbangpol Malut, Armin Zakaria, Karo Adpim Malut, Rahwan K Suamba dan dihadiri tokoh agama dan tokoh adat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Apalagi pada tahun 2024 ini, kita akan menghadapi pilkada serentak, sehingga upaya untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan yang disebabkan informasi hoaks yang mengarah pada sentimen keagamaan agar dapat diatasi dengan pendekatan yang damai, sejuk dan bermartabat," kata Asisten II bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Malut, Sri Haryanti Hatari usai pengukuhan pengurus FKUB Provinsi Malut di Ternate, Rabu.
Oleh karena itu lanjut Sri, potensi keberagaman, jika terjalin dengan baik akan menjadi kekuatan besar sekaligus kekayaan budaya yang tak ternilai harganya.
Akan tetapi perbedaan ini juga berpotensi menjadi pemicu konflik seperti isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang menjadi khasanah bernegara bisa menjadi ragam atau multikultrual.
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama juga memiliki tugas dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar dapat menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, sekaligus menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur.
Sri berharap kepada pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku Utara yang telah dikukuhkan pada hari ini, agar terus menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam membangun nilai-nilai kebaikan demi menegakkan persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.
"Semoga dengan keberadaan kepengurusan yang baru ini, FKUB mampu memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki melalui rapat kerja, sehingga nantinya dapat menghasilkan program kerja yang bersentuhan langsung terhadap situasi kebersamaan dan keamanan antarumat beragama di wilayah Provinsi Malut," ujarnya.
Sri Haryanti Hatari mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk mencapai kerukunan dan kesejahteraan.
Sementara Plt Kepala Pusat KUB Kementerian Agama, Wawan Junaedi pada kesempatan yang sama menuturkan, keberadaan FKUB ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo melalui arahannya kepada seluruh kepala daerah.
Menurutnya, Bapak Presiden tidak menginginkan ada satupun umat beragama di Indonesia ini yang tidak bisa menjalankan praktek atau ajaran ibadah sesuai dengan keyakinan dan yang bisa membantu arahan bapak Presiden itu agar seluruh umat beragama bisa menjalankan kebebasan beragama dan keyakinan salah satunya ialah melalui forum kerukunan umat beragama.
Wawan juga mengingatkan agar FKUB ke depan dapat meliterasi umat beragama untuk menggunakan kebebasan beragama tanpa melanggar kebebasan orang lain.
"Ini menjadi tugas berat untuk FKUB" ucapnya
Selain itu dirinya juga menyampaikan setelah dilantik oleh menteri akan menargetkan akan selalu memberikan laporan resmi negara terkait dengan peristiwa keagamaan.
"Untuk tahun 2022 ada 363 peristiwa keagamaan, sedangkan pada tahun 2023 kemarin ada 402 peristiwa keagamaan". Ungka Wawan.
Menurutnya, peristiwa keagamaan ini memang miliki kaitan dengan tahun politik di mana peristiwa keagamaan juga terdapat variabel politik.
Namun, dirinya juga menjelaskan bahwa Maluku Utara sendiri masuk dalam zona hijau dari peristiwa kerukunan umat beragama sebanyak 402, Maluku Utara hanya menyumbang dua peristiwa.
"Ini artinya ekspresi keagamaan di Malut ini relatif sudah tidak lagi masalah". Terangnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Amar Manaf berharap kerukunan umat beragama di Malut harus semakin kuat karena salah satu faktor penunjang keberlangsungan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik bila kondisi stabilitas keamanan senantiasa terjaga.
Hadir pada kegiatan ini, Forkompimda Malut, pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Kesbangpol Malut, Armin Zakaria, Karo Adpim Malut, Rahwan K Suamba dan dihadiri tokoh agama dan tokoh adat.
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024