Ambon (Antara Maluku) - Danrem 151/Binaiya Kolonel Inf Asep Kurnaedi menegaskan, masalah ketertiban dan keamanan ada dalam tiga tugas strategis TNI, yakni menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta melindungi segenap bangsa Indonesia.
"Jika terjadi instabilitas keamanan yang akan menimbulkan kerugian masyarakat banyak maka tugas TNI melindungi," kata Kolonel Asep, di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, selama dirinya menjadi Danrem, begitu terjadi konflik maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan pasukan untuk melindungi masyarakat.
Apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganggu keutuhan wilayah, maka langsung diambil langkah untuk menghadapinya.
"Makanya, sekarang ini kalau terjadi kerusuhan besar-besaran TNI segera turun, padahal dulu mengatasi gejolak di masyarakat harus menunggu permintaan bantuan dari pihak kepolisian.
Danrem menjelaskan, tentara sudah bisa melakukan pengamanan langsung karena Panglima TNI dan Kapolri sudah membuat nota kesepahaman.
"Ditambah lagi penekanan Presiden bahwa setiap ada kerusuhan semua komponen perlu berperan aktif, termasuk TNI, Polri, pejabat di daerah dan masyarakat," kata Asep.
Meski demikian, ia menyatakan masalah keamanan di wilayah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota.
"Mereka ini pemimpin kita di daerah. Kalau gubernur pimpin Pangdam dan Danrem, bupati dan walikota pimpin Dandim, dan Camat pimpin Danramil. Tetapi sekarang seolah-olah keamanan itu ada di tangan kepolisian dibantu oleh TNI, ini salah," tandasnya.
Jadi, lanjutnya, masalah keamanan ada di tangan pejabat pemerintah daerah yang dibantu oleh Polri dan TNI. Karena itu, sekarang ada aturan bahwa pejabat pemerintah daerah bisa langsung meminta bantuan kepada TNI.
Kerja rangkap
Danrem lebih jauh mengungkapkan bahwa Maluku merupakan daerah kepulauan dan ada pulau-pulaunya yang tidak dijaga oleh aparat kepolisian.
"Yang ada cuma tentara," katanya.
Karena itu, menurut Danrem, aparat TNI yang bertugas di daerah-daerah terpencil harus kerja rangkap, yakni selain melaksanakan tugas utama juga menjalankan fungsi kepolisian seperti menangkap orang yang melanggar hukum dan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyinggung bagaimana peran TNI membantu peningkatan ekonomi masyarakat di daerah konflik, Danrem menyatakan tugas aparat di jajarannya adalah membentuk gerak juang, ruang, alat dan kondisi.
"Ruang itu geografi wilayah, alat itu manusianya, sedangkan kondisi itu Ipoleksosbudhankam, jadi termasuk ekonomi masyarakat" katanya.
Ia menyatakan, untuk membentuk pertahanan yang bagus diperlukan ideologi yang kuat, dan untuk membentuk masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan dari luar dibutuhkan kondisi ekonomi yang baik.
"Bagaimana masyarakat bisa tahan kalau mereka miskin. Jadi sudah include (lengkap) semua di Ipoleksusbudhankam," katanya.
"Karena itu TNI tidak alergi bicara politik maupun ekonomi, karena semua sesuai dengan bidang tugas strategis yang diemban," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Jika terjadi instabilitas keamanan yang akan menimbulkan kerugian masyarakat banyak maka tugas TNI melindungi," kata Kolonel Asep, di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, selama dirinya menjadi Danrem, begitu terjadi konflik maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan pasukan untuk melindungi masyarakat.
Apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mengganggu keutuhan wilayah, maka langsung diambil langkah untuk menghadapinya.
"Makanya, sekarang ini kalau terjadi kerusuhan besar-besaran TNI segera turun, padahal dulu mengatasi gejolak di masyarakat harus menunggu permintaan bantuan dari pihak kepolisian.
Danrem menjelaskan, tentara sudah bisa melakukan pengamanan langsung karena Panglima TNI dan Kapolri sudah membuat nota kesepahaman.
"Ditambah lagi penekanan Presiden bahwa setiap ada kerusuhan semua komponen perlu berperan aktif, termasuk TNI, Polri, pejabat di daerah dan masyarakat," kata Asep.
Meski demikian, ia menyatakan masalah keamanan di wilayah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan wali kota.
"Mereka ini pemimpin kita di daerah. Kalau gubernur pimpin Pangdam dan Danrem, bupati dan walikota pimpin Dandim, dan Camat pimpin Danramil. Tetapi sekarang seolah-olah keamanan itu ada di tangan kepolisian dibantu oleh TNI, ini salah," tandasnya.
Jadi, lanjutnya, masalah keamanan ada di tangan pejabat pemerintah daerah yang dibantu oleh Polri dan TNI. Karena itu, sekarang ada aturan bahwa pejabat pemerintah daerah bisa langsung meminta bantuan kepada TNI.
Kerja rangkap
Danrem lebih jauh mengungkapkan bahwa Maluku merupakan daerah kepulauan dan ada pulau-pulaunya yang tidak dijaga oleh aparat kepolisian.
"Yang ada cuma tentara," katanya.
Karena itu, menurut Danrem, aparat TNI yang bertugas di daerah-daerah terpencil harus kerja rangkap, yakni selain melaksanakan tugas utama juga menjalankan fungsi kepolisian seperti menangkap orang yang melanggar hukum dan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyinggung bagaimana peran TNI membantu peningkatan ekonomi masyarakat di daerah konflik, Danrem menyatakan tugas aparat di jajarannya adalah membentuk gerak juang, ruang, alat dan kondisi.
"Ruang itu geografi wilayah, alat itu manusianya, sedangkan kondisi itu Ipoleksosbudhankam, jadi termasuk ekonomi masyarakat" katanya.
Ia menyatakan, untuk membentuk pertahanan yang bagus diperlukan ideologi yang kuat, dan untuk membentuk masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan dari luar dibutuhkan kondisi ekonomi yang baik.
"Bagaimana masyarakat bisa tahan kalau mereka miskin. Jadi sudah include (lengkap) semua di Ipoleksusbudhankam," katanya.
"Karena itu TNI tidak alergi bicara politik maupun ekonomi, karena semua sesuai dengan bidang tugas strategis yang diemban," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013