Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku melibatkan mahasiswa untuk melakukan pengawasan partisipatif pada Pilkada 2024 memastikan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan jujur dan adil.
“Untuk itu kami melakukan pendidikan pengawas partisipatif yang merupakan salah satu metode Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan Pilkada 2024 diikuti 85 mahasiswa,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Sabtu.
Ia mengatakan, pendidikan pengawasan partisipatif itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mahasiswa yang merupakan kelompok strategis.
"Jadi kita berharap jika mereka memahami tentang pemilihan yang berintegritas, maka tinggal menanamkan semangat militansi. Dengan begitu mereka juga akan menjadi bagian dari pemilihan yang berintegritas," jelas Subair.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan Bawaslu RI yang ditempatkan di Bawaslu Maluku. Pada 2023 juga telah dilaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif untuk mahasiswa dari tujuh kabupaten.
Kemudian empat kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten SBT juga dilaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif.
"Mereka ini akan menjadi kader-kader di daerah yang kita harapkan bisa berkontribusi sebagai pengawas partisipatif," katanya. .
Ia menyampaikan saat ini proses pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih sementara dilakukan oleh Pantarlih. Dan Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, maka proses coklit ini masuk dalam tahapan krusial bagi Bawaslu.
Karena untuk memastikan bahwa pemilu yang dilaksanakan akan berintegritas, dimulai dari data pemilih yang betul-betul valid, baik dan benar.
"Oleh karena itu, salah satu upaya kita dalam mengawasi tahapan coklit itu adalah juga untuk membentuk posko di masyarakat di seluruh desa/negeri, kecamatan, kabupaten hingga provinsi," ucapnya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024