Ketua Yayasan PGRI Maluku Nizham Idary Toekan menyebutkan kebijakan pemerintah melakukan penarikan seluruh guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dari setiap sekolah swasta akan berdampak pada ketersediaan jumlah guru dan masalah pendidikan murid.
"Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentu membawa dampak pada sekolah swasta termasuk PGRI yang memiliki 32 sekolah jenjang SMA dan SMP dengan total guru ASN sebanyak 20 orang," kata Nizham di Ambon, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Dinas Pendidikan provinsi dan Komisi IV DPRD Maluku membahas kebijakan pemerintah menarik guru-guru ASN dari sekolah swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2024 tentang ASN.
Menurut dia, UU ini mewajibkan penarikan seluruh guru ASN yang berada di sekolah swasta untuk kembali ditempatkan di sekolah negeri.
Nizham mengatakan PGRI pada prinsipnya tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan merekrut guru baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan guru ASN.
"Kami berharap agar sekolah-sekolah swasta tetap eksis karena kebijakan untuk tetap mengangkat ASN baru, biarlah kami hidup apa adanya," ujar dia.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary saat memimpin rapat tersebut mengakui sebanyak 715 guru ASN jenjang SMA-SMK yang bertugas di sekolah swasta akan ditarik untuk bertugas di sekolah negeri.
Pengalihan guru ASN dari sekolah swasta ke negeri sebenarnya sudah harus dilakukan sejak akhir tahun lalu namun belum terealisasi karena berbagai alasan, termasuk surplus guru pada di setiap sekolah negeri.
Sehingga Disdikbud provinsi harus melakukan kajian mendalam terkait penempatannya dalam upaya pemerataan guru di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Maluku seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Meski pun dikatakan surplus guru pada beberapa sekolah negeri namun terjadi kekurangan guru mata pelajaran tertentu akibat tidak adanya pemerataan.
"Dalam rapat hari ini telah diputuskan jangan ada kompromi atau pun ada tega hati, karena seorang ASN saat diangkat bersedia ditempatkan dimana saja sehingga 715 guru ini setelah ditarik harus dilakukan pemerataan," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Kebijakan yang ditetapkan pemerintah tentu membawa dampak pada sekolah swasta termasuk PGRI yang memiliki 32 sekolah jenjang SMA dan SMP dengan total guru ASN sebanyak 20 orang," kata Nizham di Ambon, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Dinas Pendidikan provinsi dan Komisi IV DPRD Maluku membahas kebijakan pemerintah menarik guru-guru ASN dari sekolah swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2024 tentang ASN.
Menurut dia, UU ini mewajibkan penarikan seluruh guru ASN yang berada di sekolah swasta untuk kembali ditempatkan di sekolah negeri.
Nizham mengatakan PGRI pada prinsipnya tetap mendukung kebijakan pemerintah dengan merekrut guru baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan guru ASN.
"Kami berharap agar sekolah-sekolah swasta tetap eksis karena kebijakan untuk tetap mengangkat ASN baru, biarlah kami hidup apa adanya," ujar dia.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary saat memimpin rapat tersebut mengakui sebanyak 715 guru ASN jenjang SMA-SMK yang bertugas di sekolah swasta akan ditarik untuk bertugas di sekolah negeri.
Pengalihan guru ASN dari sekolah swasta ke negeri sebenarnya sudah harus dilakukan sejak akhir tahun lalu namun belum terealisasi karena berbagai alasan, termasuk surplus guru pada di setiap sekolah negeri.
Sehingga Disdikbud provinsi harus melakukan kajian mendalam terkait penempatannya dalam upaya pemerataan guru di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Maluku seperti Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Meski pun dikatakan surplus guru pada beberapa sekolah negeri namun terjadi kekurangan guru mata pelajaran tertentu akibat tidak adanya pemerataan.
"Dalam rapat hari ini telah diputuskan jangan ada kompromi atau pun ada tega hati, karena seorang ASN saat diangkat bersedia ditempatkan dimana saja sehingga 715 guru ini setelah ditarik harus dilakukan pemerataan," tandasnya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024