Ambon (ANTARA) -
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku berharap agar kedepannya, upah guru honorer yang mengabdi di wilayah terluar dan terpencil agar bisa disetarakan dengan gaji seorang Aparatur Sipil Negera (ASN).
"Perlu menjadi perhatian bersama pemerintah daerah dan DPRD adalah untuk rekrutmen guru honorer di wilayah terluar dan terjauh serta terpencil harus diimbangi dengan pembayaran upah yang lebih layak," kata juru bicara F-PDIP DPRD Maluku, Arny Soulissa di Ambon, Rabu.
Penegasan Arny disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tentang penyampaian kata akhir fraksi-fraksi atas usulan Raperda APBD 2022 yang diusulkan pemerintah daerah untuk disahkan menjadi Perda.
Menurut dia, fraksi mengapresiasi kebijakan Pemda yang telah menerima usulan DPRD untuk menaikkan upah guru honorer dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada tahun anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam APBD.
F-PDIP yang diketuai Benhur Watubun ini juga mengkritisi Pemprov Maluku terkait masalah aset yang harus diseriusi.
"Luas tanah milik Pemprov Maluku adalah 42 juta hektare. Namun, yang baru disertifikasi kurang lebih sekitar 2 juta hektare," ujarnya.
Untuk itu perlu didukung dengan pendanaan yang lebih besar agar bisa dilakukan identifikasi dan pencatatan tentang keberadaan, lokasi, serta validasi.
Sehingga secara tertib, pemda memiliki inventaris yang tepat dan tertib atas aset-aset tanah dimaksud, sehingga fraksi mendukung sepenuhnya alokasi anggaran pada bagian aset yang melekat pada BPKAD.
"Selain itu fraksi juga mendukung penuh dan menyetujui alokasi anggaran kepada Biro Hukum Setda Maluku guna mendukung proses penyelesaian aset, teristimewa masalah-masalah tanah," tandasnya.
Sebagai contoh, aset bahu jalan milik Pemprov Maluku yang hingga kini belum diketahui jumlah luasannya, termasuk proses sertifikasi.
Sementara juru bicara F-PKS DPRD Maluku, Rostina mengatakan, pemda harus bisa memastikan anggaran pendidikan berdasarkan konstitusi sebanyak 20 persen.
Fraksi juga menyarankan alokasi anggaran pendidikan ini perlu diikuti oleh perbaikan capaian beberapa kinerja dan kualitas seperti Indeks Pembangunan Manusia, peningkatan kompetensi guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan antardaerah.
"Untuk mencapai kualitas tersebut, fraksi mendorong pemerintah agar dapat menjamin ketersediaan gedung sekolah, sarana/prasarana, dan tenaga pengajar dengan kuantitas yang cukupp serta kualitas baik merata di seluruh Maluku," ujarnya.
