Menpan RB pastikan UU ASN akomodasi kebutuhan guru dan nakes di 3T

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas memastikan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) bakal terakomodasi setelah disahkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.  

"Kalau kemarin formasi itu atas usulan daerah, di UU yang baru Pemerintah Pusat bisa menggerakkan ASN ke daerah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif," kata Abdullah di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.  

Pernyataan tersebut merespons pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyayangkan sedikitnya ketersediaan guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil.

Saat kunjungan Muhadjir ke Yahukimo, Papua Pegunungan, satu-satunya RSUD di Yahukimo hanya diisi dua orang perawat dan dua orang dokter spesialis. Sementara kebutuhan soal kesehatan tinggi.

Baca juga: Menpan RB: Pemerintah siapkan insentif ASN pionir pindah ke IKN
 

Abdullah sepakat dengan pernyataan Muhadjir, banyak daerah yang kekurangan guru dan tenaga kesehatan. Banyak ASN yang ditempatkan di daerah terpencil dan tertinggal minta dipindah ke kota-kota besar.  

"Ini terjadi karena tidak ada insentif untuk mereka," kata Abdullah.

Namun, kata dia, dengan adanya UU ASN yang baru kebutuhan guru dan tenaga kesehatan untuk wilayah 3T dapat terakomodasi. Mereka akan diberi insentif serta diberikan hak istimewa berupa kenaikan pangkat yang cepat.  

"Dengan UU ASN salah satunya tentang Mobility Talenta telah kita buat ke depan. Mereka yang di 3T naik pangkatnya lebih cepat dua tahun dibanding di Jakarta dan kota-kota besar," kata dia.

Di samping itu, kata dia, dalam UU ASN banyak sanksi yang dapat diberikan bagi ASN yang tidak bekerja. Mulai dari akan dilakukan mutasi sampai diberhentikan sebagai ASN.  

Sebelumnya, kata Abdullah, pemberian sanksi bagi ASN yang tidak bekerja, prosesnya panjang. Kini, UU ASN telah mengatur pemberian sanksi agar prosesnya cepat.

"Ya macam-macam sanksinya, di Undang-Undang yang baru ini ada proses yang lebih pendek untuk memberikan sanksi sampai pemberhentian kepada ASN yang jelas-jelas melanggar dan tidak berkinerja," kata dia.