Ternate (Antara Maluku) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Irmon Machmud menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghentikan sejumlah kerja sama dengan Australia sebagai protes atas penyadapan yang dilakukan negara itu sangat tepat.
"Penyadapan intelijen Australia terhadap telepon SBY dan sejumlah pejabat lainnya di Indonesia jelas tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu keputusan yang telah diambil Presiden SBY dalam menyikapi penyadapan itu sangat tepat," katanya di Ternate, Rabu.
Ia mengatakan keputusan Presiden SBY tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia punya harga diri dan tidak bisa seenaknya diperlakukan oleh negara lain, terlebih seperti tindakan penyadapan terhadap telepon presiden dan pejabat penting lainnya di negeri ini.
Australia sebagai negara tetangga Indonesia, kata Irmon, selama ini sering menunjukkan sikap yang terkesan meremehkan Indonesia, seperti dalam kasus warga Timur Tengah mencari suaka ke Australia melalui Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia selalu menyikapinya dengan santun.
`Sekarang sudah saatnya Indonesia bersikap tegas terhadap setiap kebijakan Australia yang merugikan dan mencederai harga diri bangsa Indonesia. Kalau surat Presiden SBY kepada Perdana Menteri Australia terkait penyadapan tersebut tidak ditanggapi secara serius, Indonesia sebaiknya menghentikan hubungan kerja sama dalam segala bidang dengan negara itu," katanya.
Menurut dia, dari sisi kepentingan politik maupun ekonomi, Indonesia tidak akan rugi jika menghentikan hubungan kerja sama dengan Australia, karena Indonesia adalah negara yang besar dan kaya raya serta memiliki hubungan baik dengan negara lain di dunia.
Justru Australia, kata Irmon, akan menghadapi sejumlah masalah jika hubungan kerja sama dengan Indonesia dihentikan, karena Indonesia merupakan salah satu pasar potensial bagi negara itu, khususnya untuk pemasaran daging sapi dan produk susu.
Ia menambahkan, kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Negara asing terhadap presiden SBY dan penjabat penting lainnya di Indonesia hendaknya menjadi pelajaran bagi Indonesia, khususnya dalam mengupayakan teknologi canggih yang dapat mencegah terjadinya penyadapan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Penyadapan intelijen Australia terhadap telepon SBY dan sejumlah pejabat lainnya di Indonesia jelas tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu keputusan yang telah diambil Presiden SBY dalam menyikapi penyadapan itu sangat tepat," katanya di Ternate, Rabu.
Ia mengatakan keputusan Presiden SBY tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia punya harga diri dan tidak bisa seenaknya diperlakukan oleh negara lain, terlebih seperti tindakan penyadapan terhadap telepon presiden dan pejabat penting lainnya di negeri ini.
Australia sebagai negara tetangga Indonesia, kata Irmon, selama ini sering menunjukkan sikap yang terkesan meremehkan Indonesia, seperti dalam kasus warga Timur Tengah mencari suaka ke Australia melalui Indonesia, tetapi pemerintah Indonesia selalu menyikapinya dengan santun.
`Sekarang sudah saatnya Indonesia bersikap tegas terhadap setiap kebijakan Australia yang merugikan dan mencederai harga diri bangsa Indonesia. Kalau surat Presiden SBY kepada Perdana Menteri Australia terkait penyadapan tersebut tidak ditanggapi secara serius, Indonesia sebaiknya menghentikan hubungan kerja sama dalam segala bidang dengan negara itu," katanya.
Menurut dia, dari sisi kepentingan politik maupun ekonomi, Indonesia tidak akan rugi jika menghentikan hubungan kerja sama dengan Australia, karena Indonesia adalah negara yang besar dan kaya raya serta memiliki hubungan baik dengan negara lain di dunia.
Justru Australia, kata Irmon, akan menghadapi sejumlah masalah jika hubungan kerja sama dengan Indonesia dihentikan, karena Indonesia merupakan salah satu pasar potensial bagi negara itu, khususnya untuk pemasaran daging sapi dan produk susu.
Ia menambahkan, kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Negara asing terhadap presiden SBY dan penjabat penting lainnya di Indonesia hendaknya menjadi pelajaran bagi Indonesia, khususnya dalam mengupayakan teknologi canggih yang dapat mencegah terjadinya penyadapan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013