Ambon (Antara Maluku) - DPD KNPI Maluku mendukung ketegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Australia untuk menyelesaikan isu terkait penyadaan yang dilakukan oleh negeri Kangguru tersebut.
"Ini menyangkut harga diri bangsa Indonesia sehingga keputusan Kepala Negara menghentikan sementara sejumlah kerjasama dengan Australia harus disambut positif semua komponen bangsa di Tanah Air," kata Ketua DPD KNPI Maluku, Victor Pilouw, dikonfirmasi, Rabu.
Apalagi kasus penyadaan itu berkaitan dengan kedaulatan negara Indonesia yang kemungkinan sengaja diintervensi Australia sebagai negara tetangga.
Pemerintah Australia harus meminta maaf atas apa yang telah dilakukan dengan melakukan penyadaan karena itu merusak hubungan bilateral dua negara bertetangga.
Karena itu, Victor menyerukan, semua komponen bangsa di Tanah Air mendukung langkah Presiden Yudhoyono yang telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait berita penyadapan para pejabat Pemeritah Indonesia oleh Australia di media Australia.
"Kami harus belajar dari pengalaman bermasalah dengan Malaysia soal perbatasan wilayah kedua negara dengan tidak boleh terulang kembali," tegasnya.
Ketegasan Indonesia merupakan pembelajaran yang strategis demi membela kedaulatan NKRI terhadap Australia.
"Sebagai bagian dari pemuda Indonesia yang mewarisi kedaulatan NKRI tidak rela Tanah Air tercinta diobok - obok pemerintah negara lain dan siap memberikan pembelaan sebagai ceminan Sumpah Pemuda," kata Victor.
Seperti diberitakan media, intelijen negeri Kangguru mencoba menguping pembicaraan telepon yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya serta beberapa menteri senior.
Dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Edward Snowden dan diterima media penyiaran Australia Broadcasting Corporation serta harian The Guardian itu menyebutkan Presiden dan sembilan orang terdekatnya sebagai target pengintipan.
Pengungkapan tersebut muncul saat hubungan bilateral dua negara tengah meruncing terkait tudingan mata-mata sebelumnya dan isu mengenai penanganan manusia perahu yang melewati Indonesia menuju Australia.
Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signal Directorate, melacak aktivitas telepon seluler Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009 saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjabat sebagai perdana menteri.
Dalam daftar target pengintipan tersebut juga terdapat nama Wakil Presiden Boediono yang pekan lalu berada di Australia, mantan wapres Yusuf Kalla, jurubicara bidang luar negeri, menteri bidang keamanan serta menteri komunikasi dan informasi.
ABC mengatakan salah satu dokumen itu berjudul "3G impact and update" yang memetakan upaya intelijen Australia untuk mengimbangi pertumbuhan teknologi 3G di Indonesia dan seluruh kawasan Asia Tenggara.
Terdapat sejumlah pilihan pemintasan dan direkomendasikan untuk memilih salah satu diantaranya untuk diaplikasikan kepada target dalam hal ini pemimpin Indonesia, demikian dilaporkan ABC.
Pengungkapan terakhir dokumen Snowden tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah adanya laporan yang mengklaim bahwa pos-pos diplomatik Australia di luar negeri, termasuk Jakarta, terlibat dalam jaringan luas pengintaian yang dipimpin AS, yang memantik reaksi kemarahan dari Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.
Laporan ini kemudian disusul dengan laporan lain dari the Guardian awal bulan ini bahwa Australia dan Amerika Serikat menjalankan operasi pengintaian bersama terhadap Indonesia saat digelarnya pertemuan iklim PBB di Bali pada 2007.
