Ambon (Antara Maluku) - Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2014 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), para pimpinan Badan/Lembaga Negara, serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku.

"Pemprov Maluku memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, dimana sejak dua tahun yang lalu, sudah mengkoordinasikan penyampaian DIPA lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya," kata Saut di Ambon, Selasa.

Menurutnya percepatan penyerahan DIPA tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyiapkan kegiatan pembangunan di daerah lebih awal di tahun anggaran.

"Penyerahan DIPA kali ini merupakan momentum terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013. Berbagai rencana strategis dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2014 dituangkan dalam DIPA," kata Saut.

Ia mengungkapkan pada tahun anggaran 2014, dana APBN yang di alokasikan kepada Provinsi Maluku sebesar Rp7.117,2 triliun, melalui 529 DIPA Tahun Anggaran 2014.

Selain itu, juga dialokasikan dana transfer tahun anggaran 2014 kepada provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp8.207,4 triliun.

"Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa alokasi anggaran yang kita sediakan relatif sangat besar dari keseluruhan volume belanja APBN tahun 2014," ujar Saut

Anggaran tersebut akan sangat bermanfaat untuk mencapai sasaran pembangunan dalam tahun 2014, utamanya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

"Pemanfaatan dana dalam DIPA tahun 2014 menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari saudara-saudara sebagai pengguna anggaran. Oleh karena itu, saya minta untuk dapat memanfaatkan secara maksimal anggaran negara melalui program-program pembangunan yang saudara laksanakan," tegas Saut.

Karena itu program-program diarahkan untuk pembangunan infrastuktur, ketahanan pangan dan energi; transportasi publik; program perlindungan sosial, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM).

Program keluarga harapan (PKH), program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPMM), kredit usaha rakyat (KUR) dan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan maupun dalam menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 agar berjalan demokratis, lancar, aman, jujur, dan adil.

"Kita harus menggunakan anggaran secara efisien dan tepat guna sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Mari kita cegah penyalahgunaan dan kebocoran anggaran, melalui perencanaan yang kredibel, pelaksanaan yang akuntabel, dan pengawasan yang penuh disiplin," katanya.

"Mari kita tingkatkan pula kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah serta meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan," ujar Saut.

Pewarta: Finus

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013