Ternate (Antara Maluku ) - Kuasa Hukum tim pasangan Ahmad Hidayat Mus/Hasan Doa mendesak Kapolda Maluku Utara dan Danrem 152/Babullah untuk menindak tegas oknum anggota yang menembak warga di Kecamatan Bobong, Pulau Taliabu.
"Terdapat tiga orang warga yang tertembak, salah satunya adalah Kades Bobong Hadul Sianyakit, dan dua warga tersebut di antaranya Mardan Rum Laklak, Syahril. Sedangkan sisanya cedera akibat dipukul personel kepolisian yakni Ilen, Ifal Muhdin, dan Boby," kata Kuasa Hukum pasangan AHM/Doa, Abdullah Kahar di Ternate, Jumat.
Ia mengatakan, atas kejadian tersebut pihaknya selaku tim Hukum dan Advokasi pemenangan pasangan calon AHM-Doa, mengecam jika Kapolda serta Danrem selaku pimpinan Militer wilayah Daerah Malut, tidak menindak tegas persoalan tini, maka kami akan membawa kasus insiden penembakan terhadap warga ini, sampai di Mabes Polri/TNI.
Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu dengan sengaja telah memobilisasi ratusan orang lebih, menggunakan KM Kota Teratai, yang diketahui kapal tersebut dengan tujuan menuju Bacan Halmahera Selatan dan Kota Ternate.
Namun sebelum insiden tersebut terjadi, sekitar pukul 10.00 wit, kapal tersebut tiba dilokasi (Bobong), dan saat itu warga setempat yang tidak menerima kedatangan ratusan warga itu, maka terjadilah kesalahpahaman antara warga dengan aparat keamanan TNI dan Polri setempat sehingga timbulnya insiden, ujarnya.
Abdulah mengatakan, langkah yang semestinya di ambil oleh pihak keamanan, seharusnya adalah melakukan negosiasi sebagaimana mestinya, dan mengambil langkah yang tidak merugikan kelompok sepihak, di mana masyarakat pun tidak menerima kedatangan mobilisasi masa dari Halsel itu.
Ia menegaskan, dirinya bersama dengan sejumlah rekan tim, dalam waktu dekat akan menyurat ke pimpinan TNI/Polri guna mengusut tuntas insiden tersebut.
Menurutnya, ketika itu, warga Bobong tak menerima kehadiran sekitar 200 orang tim sukses AGK/Manthab yang didatangkan dari Halmahera Selatan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bahrain Kasuba.
Saat itu, dari hasil negosiasi, ternyata pihak keamanan meminta agar Kepala Desa Bobong untuk membuat pernyataan tidak menerima warga yang bukan berasal dari Pulau Taliabu.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kapolda Malut, Brigjen Pol Sobri Efendi Surya ketika dikonfirmasi membenarkan adanya insiden penembakkan terhadap warga yang diduga sengaja mengganggu kamtibmas di Pulau Taliabu.
Dirinya bahkan menyatakan, penembakkan yang dilakukan oleh personelnya di lapangan sudah sesuai prosedur, karena massa yang telah diminta untuk meninggalkan area pelabuhan tak menggubris permintaan aparat keamanan, bahkan massa juga melempari aparat.
Akibatnya, personelnya dibantu aparat TNI langsung melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru karet, sehingga mencederai tiga warga yang mencoba melakukan perlawanan.
"Kami telah meminta kepada warga dan pendukung calon gubernur/wakil gubernur Malut untuk tidak memprovokasi warga untuk melakukan tindakan anarkis," ujarnya.
Pihaknya juga tak mentolerir setiap tindakan yang berujung anarkis dan mengakibatkan pemungutan suara ulang pilkada Malut di tujuh kecamatan dan empat TPS di Kabupaten Kepulauan Sula bisa terganggu, katanya.
Ia meminta kepada semua pihak untuk menjaga kamtibmas, sehingga proses pemungutan suara ulang pilkada Malut di tujuh kecamatan dan empat TPS di Kecamatan Sulabesi bisa berjalan secara aman, damai dan demokratis.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Terdapat tiga orang warga yang tertembak, salah satunya adalah Kades Bobong Hadul Sianyakit, dan dua warga tersebut di antaranya Mardan Rum Laklak, Syahril. Sedangkan sisanya cedera akibat dipukul personel kepolisian yakni Ilen, Ifal Muhdin, dan Boby," kata Kuasa Hukum pasangan AHM/Doa, Abdullah Kahar di Ternate, Jumat.
Ia mengatakan, atas kejadian tersebut pihaknya selaku tim Hukum dan Advokasi pemenangan pasangan calon AHM-Doa, mengecam jika Kapolda serta Danrem selaku pimpinan Militer wilayah Daerah Malut, tidak menindak tegas persoalan tini, maka kami akan membawa kasus insiden penembakan terhadap warga ini, sampai di Mabes Polri/TNI.
Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu dengan sengaja telah memobilisasi ratusan orang lebih, menggunakan KM Kota Teratai, yang diketahui kapal tersebut dengan tujuan menuju Bacan Halmahera Selatan dan Kota Ternate.
Namun sebelum insiden tersebut terjadi, sekitar pukul 10.00 wit, kapal tersebut tiba dilokasi (Bobong), dan saat itu warga setempat yang tidak menerima kedatangan ratusan warga itu, maka terjadilah kesalahpahaman antara warga dengan aparat keamanan TNI dan Polri setempat sehingga timbulnya insiden, ujarnya.
Abdulah mengatakan, langkah yang semestinya di ambil oleh pihak keamanan, seharusnya adalah melakukan negosiasi sebagaimana mestinya, dan mengambil langkah yang tidak merugikan kelompok sepihak, di mana masyarakat pun tidak menerima kedatangan mobilisasi masa dari Halsel itu.
Ia menegaskan, dirinya bersama dengan sejumlah rekan tim, dalam waktu dekat akan menyurat ke pimpinan TNI/Polri guna mengusut tuntas insiden tersebut.
Menurutnya, ketika itu, warga Bobong tak menerima kehadiran sekitar 200 orang tim sukses AGK/Manthab yang didatangkan dari Halmahera Selatan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bahrain Kasuba.
Saat itu, dari hasil negosiasi, ternyata pihak keamanan meminta agar Kepala Desa Bobong untuk membuat pernyataan tidak menerima warga yang bukan berasal dari Pulau Taliabu.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kapolda Malut, Brigjen Pol Sobri Efendi Surya ketika dikonfirmasi membenarkan adanya insiden penembakkan terhadap warga yang diduga sengaja mengganggu kamtibmas di Pulau Taliabu.
Dirinya bahkan menyatakan, penembakkan yang dilakukan oleh personelnya di lapangan sudah sesuai prosedur, karena massa yang telah diminta untuk meninggalkan area pelabuhan tak menggubris permintaan aparat keamanan, bahkan massa juga melempari aparat.
Akibatnya, personelnya dibantu aparat TNI langsung melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru karet, sehingga mencederai tiga warga yang mencoba melakukan perlawanan.
"Kami telah meminta kepada warga dan pendukung calon gubernur/wakil gubernur Malut untuk tidak memprovokasi warga untuk melakukan tindakan anarkis," ujarnya.
Pihaknya juga tak mentolerir setiap tindakan yang berujung anarkis dan mengakibatkan pemungutan suara ulang pilkada Malut di tujuh kecamatan dan empat TPS di Kabupaten Kepulauan Sula bisa terganggu, katanya.
Ia meminta kepada semua pihak untuk menjaga kamtibmas, sehingga proses pemungutan suara ulang pilkada Malut di tujuh kecamatan dan empat TPS di Kecamatan Sulabesi bisa berjalan secara aman, damai dan demokratis.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014