Mencegah Terjadinya Konflik Pascapemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang Pilkada Maluku Utara (Malut) di Taliabo dan Sula Besi, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) digelar Senin (27/1) dengan aman dan hasil resminya akan diketahui setelah KPU Malut memplenokannya pada awal Februari 2014.

Hasil pemungutan suara ulang Pilkada Malut yang digelar sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilkada Malut putaran kedua tersebut, akan menjadi penentu apakah pemimpin Malut lima tahun ke depan adalah pasangan Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa (AHM-Doa) atau Abdul Gani Kasuba-Muhammad Naser Thaib (AGK-Manthab).

Berbagai kalangan di Malut, seperti Sultan Ternate Mudhafar Sjah mengharapkan apa pun hasil pemungutan suara ulang harus diterima dengan jiwa besar dan jangan menjadikan pemicu terjadinya konflik seperti pada Pilkada Malut 2008.

Pilkada Malut tersebut merupakan proses demokrasi untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut periode 2013--2018 yang secara konstitusional hanya akan memberi dua pilihan kepada mereka yang ikut pada pilkada itu, yakni kalah atau menang.

Oleh karena itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang kalah pada pilkada Malut tersebut, termasuk tim sukses dan para pendukungnya harus ikhlas menerimanya dan jangan mengekspresikan kekecewaan atas kekalahan itu dengan tindakan anarkis yang dapat menimbulkan konflik luas di daerah ini.

Begitu pula, kata Sultan Ternate yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menang termasuk tim sukses dan para pendukungnya tidak meluapkan perasaan sukacita atas kemenangan itu secara berlebihan yang justru bisa menimbulkan ketersinggunggan kepada pihak yang kalah dalam pilkada itu.

Masyarakat Malut sudah pernah merasakan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi di daerah ini saat terjadinya konflik pada Pilkada Malut 2008 dan itu hendaknya menjadi pelajaran agar tidak terulang pada Pilkada Malut saat ini.

Masyarakat Malut harus berusaha menghilangkan segala bentuk perbedaan pendapat dan perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Malut dengan kembali mengingat nilai-nilai kearifan yang diwariskan para leluhur, seperti "Mari Moi Ngone Futuru" yang artinya bersatu kita kuat dan "Torang Samua Basudara" yang artinya kita semua bersaudara.

Penjabat Gubernur Malut Tandribali Lamo juga mengimbau masyarakat di daerah berpenduduk satu juta jiwa ini untuk menerima apapun hasil pemungutan suara ulang tersebut dan tetap mengedepankan rasa persatuan dan persaudaraan.

Siapa pun yang nantinya menang dalam Pilkada Malut harus diterima sebagai pilihan masyarakat Malut dan jangan ada tindakan apa pun yang dapat merusak kamtibmas di daerah ini terkait dengan hasil pilkada itu.

Seluruh elemen masyarakat di Malut harus saling rangkul untuk membangun daerah ini bersama dengan pemimpin Malut yang baru agar pembangunan di daerah ini makin maju dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berminat menanamkan investasi di Malut. Oleh karena itu, Pilkada Malut ini jangan sampai diwarnai dengan konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di daerah ini. Kalau hal itu sampai terjadi, para investor akan mengurungkan niatnya menanamkan investasi di daerah ini.


Tepati Janji


Kapolda Malut Brigjen Pol. Sobri Effendy Surya juga mengimbau masyarakat Malut, khususnya pendukung dan simpatisan cagub dan cawagub untuk tetap memelihara kamtibmas pascapemungutan suara ulang pada tujuh kecamatan di Taliabo dan empat TPS di Sula Besi tersebut.

Semua peserta saat akan mengikuti Pilkada Malut telah berjanji untuk siap kalah dan menang serta akan selalu berusaha menjaga stabilitas keamanan di daerah ini.

Oleh karena itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode 2013--2018 diharapkan menepati janji tersebut serta harus mampu mengendalikan pendukung dan simpatisannya untuk tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kamtibmas di daerah ini.

Menurut Kapolda, Polda Malut dan unsur keamanan lainnya di daerah ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga stabilitas kamtibmas di Malut demi memberi kenyamanan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah ini.

Polda Malut tidak akan menghalangi jika ada pihak yang menyampaikan aspirasi terkait dengan hasil pilkada nanti. Namun, dalam menyampaikan aspirasi itu harus sesuai dengan prosedur dan tetap mengedepankan stabilitas kamtibmas.

Jika ada elemen masyarakat yang dalam menyalurkan aspirasi itu menggunakan cara-cara yang dapat mengganggu kamtibmas, terlebih bila sudah anarkis dan mengganggu kepentingan umum, aparat keamanan akan bertindak tegas.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Subhan Tomahito mengatakan bahwa konflik yang terjadi dalam setiap pelaksanaan pilkada di Indonesia selama ini umumnya disebabkan oleh ketidaksiapan elite politik yang terlibat dalam pilkada itu untuk menerima kekalahan.

Elite politik biasanya memanfaatkan masyarakat bawah, terutama para pendukungnya untuk melakukan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan konflik sehingga terkesan konflik itu bersumber dari masyarakat sendiri.

Masyarakat bawah yang tidak menyadari hal itu mau saja melakukan apa yang dinginkan oleh elite politik, terlebih mereka mendapat dukungan dana dan berbagai isu provokatif yang sengaja dikarang oleh elite politik.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk mencegah terjadinya konflik pada Pilkada Malut ini, terutama setelah menetapkan pemenang pilkada, adalah sikap kenegarawanan elite politik untuk ikhlas menerima hasil pilkada dan tidak memanfaatkan masyarakat untuk melampiaskan kekecewaannya atas kekalahannya dalam pilkada.

Peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di Malut sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman politik kepada masyarakat bawah terkait dengan hasil Pilkada Malut dan terpenting agar mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh elite politik yang kalah dalam pilkada itu untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik.

Pelaksanaan Pilkada Malut ini harus menjadi momentum bagi semua pihak terkait dan masyarakat di Malut untuk menghilangkan citra buruk yang selama ini disematkan pada Malut bawah dalam setiap pelaksanaan pilkada pasti diwarnai konflik.