Ambon (Antara Maluku) - Kegiatan Kelompok Kerja Warga Peduli Aids bentukan Komisi Penggulangan Aids terhambat masalah pendanaan sehingga belum dapat berjalamn optimal, kata Pengelola Program Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Maluku Chris Hutubessy.
"Kegiatan Pokja WPA memang belum berjalan maksimal, ini karena kami terkendala masalah pendanaan," kata Chris Hutubessy di Ambon, Selasa.
Ia menjelaskan Pokja WPA merupakan gabungan anggota masyarakat yang dibentuk oleh KPA Maluku di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru pada awal 2013 guna menurunkan angka penyebaran HIV/Aids di Maluku.
Pokja WPA bertugas untuk melakukan penjangkauan, dukungan dan pendampingan bagi anggota masyarakatnya yang terinfeksi HIV/Aids atau lebih dikenal dengan Orang Dengan HIV/Aids (ODHA).
Aktivitas kelompok tersebut bersama KPA Maluku, resmi terhenti sejak lembaga swadaya masyarakat (lsm) asing "Global Fund" menghentikan pendanaannya pada akhir tahun 2013.
"Pokja WPA ini kami bentuk agar masyarakat lebih mengerti tentang penyebaran HIV/Aids, dan lebih tanggap mengenai itu, ini juga sebagai upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA," katanya.
Lebih lanjut Chris mengatakan selama satu tahun terakhir jumlah kasus HIV/Aids di Maluku telah mengalami penurunan, dari 349 kasus pada 2012 menjadi 257 kasus pada tahun 2013.
Dengan turunnya jumlah kasus penyebaran HIV/Aids di Maluku, maka daerah tersebut menempati urutan ke 16 tertinggi se-Indonesia, setelah dua tahun lamanya menduduki posisi ke-14 tertinggi secara nasional.
"Estimasi perhitungannya seperti gunung es, satu berbanding seribu, asumsinya satu orang ODHA bisa saja menginfeksi beberapa orang lainnya, oleh karena itu kami masih terus melakukan upaya penanggulangan, termasuk membentuk Pokja WPA dan Wanita Pekerja Seks (WPS)," katanya.
Ia menambahkan dalam upaya mengurangi penyebaran virus HIV di Maluku, yang 76 persen terjadi melalui hubungan seks tidak aman, pihaknya telah membangun kios kondom di berbagai tempat beresiko.
"Kami sudah membangun `outlet` kondom di tempat-tempat karaoke dan lokalisasi, ini agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat," ucapnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Kegiatan Pokja WPA memang belum berjalan maksimal, ini karena kami terkendala masalah pendanaan," kata Chris Hutubessy di Ambon, Selasa.
Ia menjelaskan Pokja WPA merupakan gabungan anggota masyarakat yang dibentuk oleh KPA Maluku di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru pada awal 2013 guna menurunkan angka penyebaran HIV/Aids di Maluku.
Pokja WPA bertugas untuk melakukan penjangkauan, dukungan dan pendampingan bagi anggota masyarakatnya yang terinfeksi HIV/Aids atau lebih dikenal dengan Orang Dengan HIV/Aids (ODHA).
Aktivitas kelompok tersebut bersama KPA Maluku, resmi terhenti sejak lembaga swadaya masyarakat (lsm) asing "Global Fund" menghentikan pendanaannya pada akhir tahun 2013.
"Pokja WPA ini kami bentuk agar masyarakat lebih mengerti tentang penyebaran HIV/Aids, dan lebih tanggap mengenai itu, ini juga sebagai upaya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA," katanya.
Lebih lanjut Chris mengatakan selama satu tahun terakhir jumlah kasus HIV/Aids di Maluku telah mengalami penurunan, dari 349 kasus pada 2012 menjadi 257 kasus pada tahun 2013.
Dengan turunnya jumlah kasus penyebaran HIV/Aids di Maluku, maka daerah tersebut menempati urutan ke 16 tertinggi se-Indonesia, setelah dua tahun lamanya menduduki posisi ke-14 tertinggi secara nasional.
"Estimasi perhitungannya seperti gunung es, satu berbanding seribu, asumsinya satu orang ODHA bisa saja menginfeksi beberapa orang lainnya, oleh karena itu kami masih terus melakukan upaya penanggulangan, termasuk membentuk Pokja WPA dan Wanita Pekerja Seks (WPS)," katanya.
Ia menambahkan dalam upaya mengurangi penyebaran virus HIV di Maluku, yang 76 persen terjadi melalui hubungan seks tidak aman, pihaknya telah membangun kios kondom di berbagai tempat beresiko.
"Kami sudah membangun `outlet` kondom di tempat-tempat karaoke dan lokalisasi, ini agar lebih mudah terjangkau oleh masyarakat," ucapnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014