Ambon (Antara Maluku) - Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Jacobis Puttileihalat mengaku telah bertemua Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi (RB), Azwar Abubakar dan membahas data kelulusan CPNS daerah tersebut, baik yang melalui jalur umum (K-1) maupun honorer (K-2).
"Saya telah bertemu Menpan RB Azwar Abubakar di Kantor Kemenpan untuk membahas masalah kelulusan CPNS khususnya kabupaten SBB yang diumumkan melalui internet," kata Jacobis yang dikonfirmasi Antara dari Ambon, Selasa malam.
Dalam pertemuan tersebut, kata Jacobis, Menpan Azwar Abubakar setuju melakukan pengangkatan 132 orang CPNS SBB yang mengikuti tes melalui jalur K-1.
"Menyangkut tenaga honorer, Manpan berjanji dan menyetujui untuk mengangkat mereka yang telah menjalankan tugas sebagai tenaga honor dan mengantongi SK pengangkatan tahun 2005 ke bawah," katanya.
Menpan Azwar Abubakar dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan bahwa pengumuman hasil tes CPNS melalui sistem online adalah untuk memberikan kesempatan kepada gubernur maupun bupati dan wali kota melakukan verifikasi dan klarifikasi data kelulusannya.
"Jika ditemukan ada pegawai honor yang mengantongi SK di atas tahun 2005 tetapi dinyatakan lolos, maka langsung digugurkan, karena kemungkinan besar terndikasi SK honornya dimanipulasi," kata Jacobis.
Ia juga mengaku telah memerintahkan Kepala BKD SBB John Manuputty untuk melakukan verifikasi dan klarivikasi terhadap data kelulusan CPNS jalur K-2 di kabupaten tersebut, dan segera melaporkannya ke Kemenpan RB.
"Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut, maka saya akan menandatangani kesepakatan dengan Menpan Azwar Abubakar untuk pengangkatan sesuai hasil yang didampaikan Pemkab SBB," ujarnya.
Jacobis juga menegaskan akan melakukan tindakan tegas kepada pimpinan SKPD maupun staf yang terbukti menyalahi aturan dengan mengeluarkan atau memanipulasi SK pegawai honorer.
Sehubungan dengan itu, para CPNS diimbau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi demo anarkis seperti yang dilakukan pada Senin (24/2), dan mempercayakan penyelesaian masalah tersebut kepada Pemkab SBB dan Kemenpan.
"Saya minta segera dilaporkan bila ada oknum CPNS yang lulus melalui jalur K-2 tetapi tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honor. Mereka yang lolos tanpa mengikuti tes dan seleksi pun akan dicoret," katanya.
Pengumuman hasil seleksi CPNS dari jalur honorer K-2 menimbulkan aksi unjuk rasa di sejumlah kabupaten/kota di Maluku termasuk SBB, Buru, dan Buru Selatan yang berlangsung anarkis dan merusak sejumlah kantor pemerintah.
Pemprov Maluku saat ini tengah melakukan verifikasi, terutama terhadap CPNS bermasalah untuk segera dilaporkan ke Menpan RB.
DPRD Maluku juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan CPNS yang dinyatakan lulus tetapi bermasalah, terutama yang tidak menjalankan tugas sebagai tenaga honorer maupun tidak mengikuti tes seleksi.
Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengakui adanya laporan masyarakat tentang dugaan sejumlah oknum yang lolos seleksi CPNS dari jalur K-2 tetapi tidak pernah berstatus pegawai honor.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Saya telah bertemu Menpan RB Azwar Abubakar di Kantor Kemenpan untuk membahas masalah kelulusan CPNS khususnya kabupaten SBB yang diumumkan melalui internet," kata Jacobis yang dikonfirmasi Antara dari Ambon, Selasa malam.
Dalam pertemuan tersebut, kata Jacobis, Menpan Azwar Abubakar setuju melakukan pengangkatan 132 orang CPNS SBB yang mengikuti tes melalui jalur K-1.
"Menyangkut tenaga honorer, Manpan berjanji dan menyetujui untuk mengangkat mereka yang telah menjalankan tugas sebagai tenaga honor dan mengantongi SK pengangkatan tahun 2005 ke bawah," katanya.
Menpan Azwar Abubakar dalam pertemuan tersebut juga menjelaskan bahwa pengumuman hasil tes CPNS melalui sistem online adalah untuk memberikan kesempatan kepada gubernur maupun bupati dan wali kota melakukan verifikasi dan klarifikasi data kelulusannya.
"Jika ditemukan ada pegawai honor yang mengantongi SK di atas tahun 2005 tetapi dinyatakan lolos, maka langsung digugurkan, karena kemungkinan besar terndikasi SK honornya dimanipulasi," kata Jacobis.
Ia juga mengaku telah memerintahkan Kepala BKD SBB John Manuputty untuk melakukan verifikasi dan klarivikasi terhadap data kelulusan CPNS jalur K-2 di kabupaten tersebut, dan segera melaporkannya ke Kemenpan RB.
"Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi tersebut, maka saya akan menandatangani kesepakatan dengan Menpan Azwar Abubakar untuk pengangkatan sesuai hasil yang didampaikan Pemkab SBB," ujarnya.
Jacobis juga menegaskan akan melakukan tindakan tegas kepada pimpinan SKPD maupun staf yang terbukti menyalahi aturan dengan mengeluarkan atau memanipulasi SK pegawai honorer.
Sehubungan dengan itu, para CPNS diimbau untuk tidak terprovokasi dan melakukan aksi demo anarkis seperti yang dilakukan pada Senin (24/2), dan mempercayakan penyelesaian masalah tersebut kepada Pemkab SBB dan Kemenpan.
"Saya minta segera dilaporkan bila ada oknum CPNS yang lulus melalui jalur K-2 tetapi tidak pernah melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honor. Mereka yang lolos tanpa mengikuti tes dan seleksi pun akan dicoret," katanya.
Pengumuman hasil seleksi CPNS dari jalur honorer K-2 menimbulkan aksi unjuk rasa di sejumlah kabupaten/kota di Maluku termasuk SBB, Buru, dan Buru Selatan yang berlangsung anarkis dan merusak sejumlah kantor pemerintah.
Pemprov Maluku saat ini tengah melakukan verifikasi, terutama terhadap CPNS bermasalah untuk segera dilaporkan ke Menpan RB.
DPRD Maluku juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan CPNS yang dinyatakan lulus tetapi bermasalah, terutama yang tidak menjalankan tugas sebagai tenaga honorer maupun tidak mengikuti tes seleksi.
Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw mengakui adanya laporan masyarakat tentang dugaan sejumlah oknum yang lolos seleksi CPNS dari jalur K-2 tetapi tidak pernah berstatus pegawai honor.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014