Ternate (ANTARA) - Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halbar), Maluku Utara, Edi Langkara meminta agar rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar kewenangan dikembalikan ke daerah.
"Pada rekrutmen CPNS dan P3K, seharusnya pemerintah pusat memberi kesempatan kepada putra dan putri daerah itu sendiri untuk menggapai cita–cita yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana mereka berdomisili," katanya dihubungi dari Ternate, Minggu.
Menurut Edi Apkasi telah menyampaikan aspirasi itu melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV Asosiasi Pemrintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tahun 2022 yang dilaksanakan dijakarta pada Sabtu (18/6) kemarin.
Sebab, tingkat batas kelulusan (passing grade) yang diterapkan kepada putra/putri yang ada di Jawa Barat dan daerah Halmahera ada perbandingan antara langit dan aspal.
Dia menyatakan, dengan metodologi dan nilai passing grade yang sama orang yang belajar di pusat IT dan di daerah Halmahera tentunya tidak mungkin disejajarkan putra – putri daerah Jawa.
Akibatnya, dengan adanya cara-cara rekruitmen CPNS dan P3k ini melahirkan kesenjangan sumber daya manusia itu sendiri, ini ironi yang perlu dipikirkan oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat.
"Indonesia ini dibuat oleh rakyat yang termasuk pimpinannya kepala daerah wali kota ,wakil wali kota dan bupati serta wakil bupati yang ada di Indonesia dan harus ada keadilan," kata Edi yang juga Wakil Ketua Umum Apkasi tersebut.
Selain itu, terkait pembagian DBH dalam rekonsiliasi data agar melibatkan daerah penghasil.
Bupati menyampaikan beberapa isu sentral penting dalam kemajuan daerah khususnya kabupaten Halmahera tengah dan daerah di Indonesia pada umumnya, dimana isu ini menjadi isu sentral dari semua kabupaten di Indonesia, semoga bisa ada perubahan kebijakan ke depan nanti.
"Dari lingkungan bisa berpengaruh pada pola pikir seseorang, hal ini perlu dikaji dan dimatangkan, agar tidak terjadi yang disebut kemiskinan absolut kita hidup di daerah kaya mineralnya tapi pada saatnya yang sama modus tidak berdaya," katanya.
Baca juga: 274 peserta SKD tes CPNS Halmahera Utara lolos batas nilai minimal, kompetisi ketat
Baca juga: Pemkot Ambon fasilitasi tes antigen bagi peserta seleksi CPNS, patuhi aturan
