Ambon (Antara Maluku) - Penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April 2014 di Maluku sejak awal sudah menunjukkan indikasi bermasalah, kata seorang pengamat.
"Wajar kalau Maluku masuk daftar daerah bermasalah karena memang sudah ada indikasi ke arah itu dimana KPU Provinsi Maluku mengalami keterlambatan dalam pelantikan anggota KPU baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten dan kota," kata pengamat politik Toni Pariela, di Ambon, Sabtu.
Akademisi yang juga Dosen Fisip Universitas Pattimura itu menyatakan hal tersebut seusai mengikuti diskusi terkait peranan pengawasan media demi terciptanya Pilpres damai melalui pemberitaan yang bijaksana yang diprakarsai Maluku Media Centre (MMC).
Segala sesuatu terbatas dalam mempersiapkan, lanjutnya, kemudian gegrafis Maluku yang memang membutuhkan presfektif tertentu terutama dalam menangani penyelenggaraan Pemilu.
Dia mengatakan, semua itu diatur sebegitu rupa sehingga distribusi logistik tiba di tempat yang jauh atau terpencil tepat pada waktunya.
Dia mencontohkan seperti yang terjadi pada tanggal 9 April saat pencoblosan di Kota Ambon sudah dilaksanakan tetapi di Maluku Tenggara dan Maluku Tengah belum bisa dilakukan karena berbagai kesalahan teknis yang akhirnya berakhir dengan pemungutan suara ulang (PSU).
"Hal - hal seperti inikan harus diatur dengan baik, bagaimana proses pengiriman logistik dengan waktu yang tepat sesuai agenda yang memang sudah dijadwalkan," ujarnya.
Oleh karena itu diharapkan KPU dasn jajarannya harus memiliki ketrampilan lebih dalam mengelola rangkaian penyelenggaraan tahapan Pemilu dibandingkan dengan daerah yang lain.
"KPU harus memiliki kiat - kiat tertentu, misalnya harus mampu berpikir alternatif andai kata karena satu dan lain hal maka proses pengiriman logistik mengalami hambatan dijalan maka apa yang harus dilakukan,` ujarnya.
Jadi harus ada skenario, lanjutnya, dan mereka tidak bisa berpikir normal, harus berpikir diluar sesuatu yang normal dengan menyediakan sejumlah skenario, andakata begini atau begitu harus bagaimana dan itu penting, sebab tidak bisa menduga perubahan cuaca di Maluku ini karena kondisi geografis kepulauan.
"Kita memerlukan konsilidasi demokrasi pada level masyarakat yang lebih baik, KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya juga dibutuhkan, kalau tidak maka pelanggaran - pelanggaran Pemilu akan selalu terjadi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Wajar kalau Maluku masuk daftar daerah bermasalah karena memang sudah ada indikasi ke arah itu dimana KPU Provinsi Maluku mengalami keterlambatan dalam pelantikan anggota KPU baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten dan kota," kata pengamat politik Toni Pariela, di Ambon, Sabtu.
Akademisi yang juga Dosen Fisip Universitas Pattimura itu menyatakan hal tersebut seusai mengikuti diskusi terkait peranan pengawasan media demi terciptanya Pilpres damai melalui pemberitaan yang bijaksana yang diprakarsai Maluku Media Centre (MMC).
Segala sesuatu terbatas dalam mempersiapkan, lanjutnya, kemudian gegrafis Maluku yang memang membutuhkan presfektif tertentu terutama dalam menangani penyelenggaraan Pemilu.
Dia mengatakan, semua itu diatur sebegitu rupa sehingga distribusi logistik tiba di tempat yang jauh atau terpencil tepat pada waktunya.
Dia mencontohkan seperti yang terjadi pada tanggal 9 April saat pencoblosan di Kota Ambon sudah dilaksanakan tetapi di Maluku Tenggara dan Maluku Tengah belum bisa dilakukan karena berbagai kesalahan teknis yang akhirnya berakhir dengan pemungutan suara ulang (PSU).
"Hal - hal seperti inikan harus diatur dengan baik, bagaimana proses pengiriman logistik dengan waktu yang tepat sesuai agenda yang memang sudah dijadwalkan," ujarnya.
Oleh karena itu diharapkan KPU dasn jajarannya harus memiliki ketrampilan lebih dalam mengelola rangkaian penyelenggaraan tahapan Pemilu dibandingkan dengan daerah yang lain.
"KPU harus memiliki kiat - kiat tertentu, misalnya harus mampu berpikir alternatif andai kata karena satu dan lain hal maka proses pengiriman logistik mengalami hambatan dijalan maka apa yang harus dilakukan,` ujarnya.
Jadi harus ada skenario, lanjutnya, dan mereka tidak bisa berpikir normal, harus berpikir diluar sesuatu yang normal dengan menyediakan sejumlah skenario, andakata begini atau begitu harus bagaimana dan itu penting, sebab tidak bisa menduga perubahan cuaca di Maluku ini karena kondisi geografis kepulauan.
"Kita memerlukan konsilidasi demokrasi pada level masyarakat yang lebih baik, KPU, Bawaslu dan seluruh jajarannya juga dibutuhkan, kalau tidak maka pelanggaran - pelanggaran Pemilu akan selalu terjadi," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014