Ambon (Antara Maluku) - Legislator Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Bader Azis Alkatiri bakal diperiksa Kejaksaan Tinggi setempat terkait perannya sebagai Direktur PT Putera Seram Timur dalam proyek jembatan Gaa pada 2007 senilai Rp2,7 mliar yang diindikasikan fiktif.
"Pasti diperiksa karena sebelumnya saat tahapan penyelidikan telah diminta keterangan. Apalagi, saat ini tahapannya penyidikan dengan telah ditetapkan tersangka baru yakni Kadis PU Seram Bagian Timur Nurdin Mony," kata Kepala Seksi Penerangan, Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Rabu.
Pemeriksaan oknum legislator dari PKS itu karena perusahaannya dipinjam Tommy Andreas untuk mengerjakan Proyek Jembatan Gaa.
"Saatnya diperiksa karena penegakan hukum tidak kenal tebang pilih atau pilih kasih maka siapapun yang terkait kasus dugaan korupsi pasti diproses, termasuk legislator," ujarnya.
Bobby belum bisa memastikan oknum legislator ini bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
"Masih tahapan penyidikan sehingga butuh pengembangan penyidikan, saksi dan bukti untuk mengungkapkan kerugian negara tersebut," katanya.
Penyidik Kejati Maluku sebelumnya telah menetapkan tersangka setelah menggelar ekspos di ruang kerja Kajati Maluku, I Gede Sudiatmadja, untuk Tommy di Ambon pada 25 Agustus 2014, sedangkan Nurdin ditetapkan 18 September 2014.
Tim penyidik juga intensif memeriksa sejumlah saksi antara lain, Sekretaris Panitia lelang, Nyonya Sitty Fatma Pellu dan anggotanya, Abdul Latif Arey di Ambon pada 12 September 2014.
Begitu pun, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBT, Zainal Arifin Vanath di Ambon pada 15 September 2014.
Pemeriksaan ketiganya, menindaklanjuti perlakuan serupa terhadap Ketua Panitia lelang, Abdul Rahman Meilisa dan anggota lainnya, Said Udin Letsoin.
Thomas menggunakan bendera PT Putra Seram Timur dengan Direkturnya Bader Azis Alkatiri untuk mengerjakan proyek itu. Namun hingga kini tak ada realisasi pekerjaan.
Kendati fiktif, namun Dinas PU yang dipimpin Nurdin Mony membuat laporan pertanggung jawaban telah rampung pembangunannya.
Sebelumnya, penyidik Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah saksi yakni Nurdin Mony, Direktur CV. Nurlita , Jacobus Fofid (konsultan pengawas) dan Bendahara proyek, Busra Mahulette.
Nurdin Mony pernah dijerat Kejati Maluku dalam kasus korupsi proyek jalan lingkar Gorom, Kabupaten SBT yang merugikan negara Rp10 miliar lebih sehingga dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Ambon di Waiheru pada 29 Oktober 2007.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Pasti diperiksa karena sebelumnya saat tahapan penyelidikan telah diminta keterangan. Apalagi, saat ini tahapannya penyidikan dengan telah ditetapkan tersangka baru yakni Kadis PU Seram Bagian Timur Nurdin Mony," kata Kepala Seksi Penerangan, Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia, di Ambon, Rabu.
Pemeriksaan oknum legislator dari PKS itu karena perusahaannya dipinjam Tommy Andreas untuk mengerjakan Proyek Jembatan Gaa.
"Saatnya diperiksa karena penegakan hukum tidak kenal tebang pilih atau pilih kasih maka siapapun yang terkait kasus dugaan korupsi pasti diproses, termasuk legislator," ujarnya.
Bobby belum bisa memastikan oknum legislator ini bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
"Masih tahapan penyidikan sehingga butuh pengembangan penyidikan, saksi dan bukti untuk mengungkapkan kerugian negara tersebut," katanya.
Penyidik Kejati Maluku sebelumnya telah menetapkan tersangka setelah menggelar ekspos di ruang kerja Kajati Maluku, I Gede Sudiatmadja, untuk Tommy di Ambon pada 25 Agustus 2014, sedangkan Nurdin ditetapkan 18 September 2014.
Tim penyidik juga intensif memeriksa sejumlah saksi antara lain, Sekretaris Panitia lelang, Nyonya Sitty Fatma Pellu dan anggotanya, Abdul Latif Arey di Ambon pada 12 September 2014.
Begitu pun, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten SBT, Zainal Arifin Vanath di Ambon pada 15 September 2014.
Pemeriksaan ketiganya, menindaklanjuti perlakuan serupa terhadap Ketua Panitia lelang, Abdul Rahman Meilisa dan anggota lainnya, Said Udin Letsoin.
Thomas menggunakan bendera PT Putra Seram Timur dengan Direkturnya Bader Azis Alkatiri untuk mengerjakan proyek itu. Namun hingga kini tak ada realisasi pekerjaan.
Kendati fiktif, namun Dinas PU yang dipimpin Nurdin Mony membuat laporan pertanggung jawaban telah rampung pembangunannya.
Sebelumnya, penyidik Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah saksi yakni Nurdin Mony, Direktur CV. Nurlita , Jacobus Fofid (konsultan pengawas) dan Bendahara proyek, Busra Mahulette.
Nurdin Mony pernah dijerat Kejati Maluku dalam kasus korupsi proyek jalan lingkar Gorom, Kabupaten SBT yang merugikan negara Rp10 miliar lebih sehingga dijebloskan ke Rutan Kelas IIA Ambon di Waiheru pada 29 Oktober 2007.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014