Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Kota Ambon mengubah waktu bagi pengusaha yang akan melakukan kegiatan bongkar-muat yakni pukul 07.00-09.00 WIT.
"Perubahan waktu bongkar muat dilakukan setelah dilakukannya pertemuan antara Pemkot Ambon dengan pengusaha, yang meminta keringanan waktu yang tidak menganggu jalur lalu lintas," kata Wakil Wali Kota Sam Latuconsina, Jumat.
Menurut dia, pihaknya telah mencanangkan operasi tertib transportasi dan parkir sebagai upaya mewujudkan program prioritas, yang di dalamnya mengatur waktu bongkar muat di tepi jalan umum mulai pukul 22.00-06.00 WIT.
Pengaturan waktu bongkar muat barang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011, yakni jika tidak ditaati akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu.
"Perubahan waktu tersebut juga disesuaikan jalur yang ditetapkan, dan berlaku untuk kendaraan roda empat, sedangkan roda enam mengikuti waktu yang telah ditetapkan serta pada jalur yang akan disiapkan," katanya.
Sam mengatakan, para pelaku ekonomi di Ambon mengeluh terkait waktu bongkar muat, pihaknya tidak semata-mata mengikuti kehendak pengusaha tetapi memikirkan kepentingan masyarakat.
"Hal ini bukan mengenai kebijakan khusus,tetapi soal peraturan pelaksanaannya. Bagaimana pelaku ekonomi dan masyarakat disiplin berlalu lintas," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan pelaksanaan bongkar muat tetapi harus mendapat ijin dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk pengaturan arus lalu lintas.
"Jika semua pengusaha melakukan bongkar muat pada pukul 11.00 WIT, bagaimana kita bisa menata perparkiran. warga menginginkan kita menata perparkiran, sekarang setelah kita tata harusnya didukung," ujarnya.
Diakuinya, penataan parkir dan transportasi dilakukan agar ada perbaikan bagi kesejahteraan warga kota, bukan untuk kepentingan pemerintah
"Penataan ini harus ada dinamikanya dari sosialisasi hingga penertiban tilang ditempat sehingga ada perbaikan. Kita berupaya membuat yang terbaik untuk kepentingan seluruh warga kota Ambon," katanya.
Sam menambahkan, keberhasilan operasi terpadu ini akan berdampak luas dalam upaya untuk menciptakan stabilitas dan penciptaan psikologi sosial warga kota.
"Saya berharap seluruh peserta pendukung operasi terpadu ini, mari kita bekerja secara maksimal dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Perubahan waktu bongkar muat dilakukan setelah dilakukannya pertemuan antara Pemkot Ambon dengan pengusaha, yang meminta keringanan waktu yang tidak menganggu jalur lalu lintas," kata Wakil Wali Kota Sam Latuconsina, Jumat.
Menurut dia, pihaknya telah mencanangkan operasi tertib transportasi dan parkir sebagai upaya mewujudkan program prioritas, yang di dalamnya mengatur waktu bongkar muat di tepi jalan umum mulai pukul 22.00-06.00 WIT.
Pengaturan waktu bongkar muat barang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2011, yakni jika tidak ditaati akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu.
"Perubahan waktu tersebut juga disesuaikan jalur yang ditetapkan, dan berlaku untuk kendaraan roda empat, sedangkan roda enam mengikuti waktu yang telah ditetapkan serta pada jalur yang akan disiapkan," katanya.
Sam mengatakan, para pelaku ekonomi di Ambon mengeluh terkait waktu bongkar muat, pihaknya tidak semata-mata mengikuti kehendak pengusaha tetapi memikirkan kepentingan masyarakat.
"Hal ini bukan mengenai kebijakan khusus,tetapi soal peraturan pelaksanaannya. Bagaimana pelaku ekonomi dan masyarakat disiplin berlalu lintas," katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan pelaksanaan bongkar muat tetapi harus mendapat ijin dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk pengaturan arus lalu lintas.
"Jika semua pengusaha melakukan bongkar muat pada pukul 11.00 WIT, bagaimana kita bisa menata perparkiran. warga menginginkan kita menata perparkiran, sekarang setelah kita tata harusnya didukung," ujarnya.
Diakuinya, penataan parkir dan transportasi dilakukan agar ada perbaikan bagi kesejahteraan warga kota, bukan untuk kepentingan pemerintah
"Penataan ini harus ada dinamikanya dari sosialisasi hingga penertiban tilang ditempat sehingga ada perbaikan. Kita berupaya membuat yang terbaik untuk kepentingan seluruh warga kota Ambon," katanya.
Sam menambahkan, keberhasilan operasi terpadu ini akan berdampak luas dalam upaya untuk menciptakan stabilitas dan penciptaan psikologi sosial warga kota.
"Saya berharap seluruh peserta pendukung operasi terpadu ini, mari kita bekerja secara maksimal dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014