Ambon (Antara Maluku) - DPRD Maluku memberi apresiasi kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat yang membantu tugas Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dengan memberikan pelatihan kurikulum 2013 kepada 1.252 guru.
"Komisi D menyambut positif kebijakan seperti ini, karena masih ada belasan ribu guru dari tingkat pendidikan dasar hingga SMA/SMK sederajat belum mendapatlan pelatihan dan sosialisasi kurikulum baru tersebut," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Jumat.
Ia menegaskan, program seperti itu akan terus berjalan dan komisi menddorongnya dalam APBD 2015, sehingga dinas pendidikan di kabupaten/kota juga akan melakukan proses yang sama.
"Sehingga problem terbesar kita terkait terapan kurikulum 2013 bisa mendapat solusi yang tepat," kata Suhfi.
Menurut dia, masalah pelatihan dan sosialisasi kurikulum baru ini harus dilakukan merata dan menjangkau semua guru di Maluku yang mencapai 32.785 orang.
Jangan sampai para guru yang bertugas di Kota Ambon jauh lebih siap dibanding daerah lain sehingga kegiatan sosiaisasi dan pelatihannya harus menjangkau semua wilayah.
Karena penilaian dan evaluasi atas terapan kurikulum 2013 ini berlaku universila pada 11 kabupaten/kota di Maluku, jadi harus ada kerja keras LPMP dengan alokasi anggaran yang disiapkan APBN untuk memastikan para guru ini bisa dilatih.
"Kita berharap juga ada koordinasi yang dilakukan dinas kabupaten kota dan provinsi dengan LPMP agar ada semacam pembagian tugas yang memungkinkan, apabila pihak dinas harus melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap para guru yang oleh LPMP tidak mampu melakukan tugasnya," ujar Suhfi.
Maka, lanjutnya, program pelatihan dan sosialisasi kurikulum 2013 ini harus ditangani bersama, karena tanggungjawabnya bukan hanya ada pada LPMP.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Komisi D menyambut positif kebijakan seperti ini, karena masih ada belasan ribu guru dari tingkat pendidikan dasar hingga SMA/SMK sederajat belum mendapatlan pelatihan dan sosialisasi kurikulum baru tersebut," kata ketua komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid di Ambon, Jumat.
Ia menegaskan, program seperti itu akan terus berjalan dan komisi menddorongnya dalam APBD 2015, sehingga dinas pendidikan di kabupaten/kota juga akan melakukan proses yang sama.
"Sehingga problem terbesar kita terkait terapan kurikulum 2013 bisa mendapat solusi yang tepat," kata Suhfi.
Menurut dia, masalah pelatihan dan sosialisasi kurikulum baru ini harus dilakukan merata dan menjangkau semua guru di Maluku yang mencapai 32.785 orang.
Jangan sampai para guru yang bertugas di Kota Ambon jauh lebih siap dibanding daerah lain sehingga kegiatan sosiaisasi dan pelatihannya harus menjangkau semua wilayah.
Karena penilaian dan evaluasi atas terapan kurikulum 2013 ini berlaku universila pada 11 kabupaten/kota di Maluku, jadi harus ada kerja keras LPMP dengan alokasi anggaran yang disiapkan APBN untuk memastikan para guru ini bisa dilatih.
"Kita berharap juga ada koordinasi yang dilakukan dinas kabupaten kota dan provinsi dengan LPMP agar ada semacam pembagian tugas yang memungkinkan, apabila pihak dinas harus melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap para guru yang oleh LPMP tidak mampu melakukan tugasnya," ujar Suhfi.
Maka, lanjutnya, program pelatihan dan sosialisasi kurikulum 2013 ini harus ditangani bersama, karena tanggungjawabnya bukan hanya ada pada LPMP.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014