Komisi VII DPR RI menggagas pemerataan pelayanan standardisasi industri di wilayah Maluku Papua untuk meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.
“Kami baru mendapat informasi bahwa pelayanan di Balai Standardisasi Pelayanan dan Jasa Industri (BSPJI) Ambon ini mencakup wilayah Maluku dan Papua, maka dari itu penting untuk dilakukan pemerataan pelayanan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di Ambon Kamis.
Penjelasan itu disampaikan dalam pemaparan BSPJI Ambon kepada Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja reses masa persidangan III 2024-2025 di Kota Ambon Maluku pada 11-15 Juni 2025.
Ia melanjutkan, BSPJI Ambon sendiri merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang berada dalam koordinasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).
Lembaga ini bertugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pengembangan industri hijau, serta penyediaan berbagai layanan jasa industri yang disesuaikan dengan potensi sumber daya daerah, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur termasuk Provinsi Maluku.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BSPJI Ambon memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain penerapan dan pengawasan terhadap standardisasi industri, optimalisasi teknologi industri, serta pendampingan dan konsultasi terkait industri hijau dan jasa industri lainnya.
Selain itu, BSPJI juga melaksanakan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, verifikasi, serta sertifikasi sistem manajemen dan produk industri. Fungsi lain mencakup fasilitasi kemitraan jasa industri, pengumpulan dan penyajian data, serta pengelolaan aspek administratif dan evaluatif lembaga.
Menurut Rahayu, pemerataan pelayanan perlu dilakukan lantaran jarak antarwilayah yang membutuhkan waktu dan biaya yang tak sedikit jika para pelaku usaha dari Papua harus datang ke Ambon untuk melakukan uji laboratorium.
“Termasuk di Maluku sendiri, kami sudah diberitahu oleh wakil gubernur bahwa daerah ini hanya memiliki tujuh persen wilayah daratan dari luas total wilayah. Nah ini yang perlu kita bahas dengan Kementerian Perindustrian bagaimana kita bisa melakukan pemerataan yang berkeadilan untuk masyarakat di timur,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, Kepala BSPJI Ambon Soni Fitriajaya menyatakan sampai saat ini pihaknya masih mengandalkan upaya pemerataan melalui pelatihan-pelatihan kepada para pelaku usaha di Papua dan sekitarnya.
“Dengan pelatihan yang diberikan, saat ini capaian penerimaan sampel pengujian BSPJI Ambon sudah ada sebanyak 394 sampel terhitung sejak Januari sampai Mei 2025, dan diperkirakan terus bertambah,” tuturnya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2025