Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah itu selama tahun 2014 sebesar 6,7 persen merupakan pencapaian yang baik di tengah pelambatan ekonomi nasional maupun global.
"Pertumbuhan ekonomi Maluku 2014 6,7 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,3 persen, serta lebih tinggi tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,0 persen," kata Gubernur Said, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua pada Pertemuan Tahunan Pelaku Jasa Keuangan Tahun 2015, di Ambon, Senin malam.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, itu Gubernur Said mengatakan, kinerja perekonomian Maluku dari sisi pengendalian harga-harga masih lebih baik dari rata-rata nasional yang ditunjukan oleh tingkat inflasi sebesar 7,2 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,8 persen dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 8,4 persen.
"Perkembangan dalam bidang perekonomian tersebut berdampak pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan," katanya.
Ia mengungkapkan pada tahun 2013 provinsi Maluku berhasil memperbaiki posisi relatif pada tingkat nasional karena laju penurunan kemiskinan lebih cepat dari laju penurunan kemiskinan secara nasional. Sedangkan tingkat penangguran yang telah berhasil diturunkan dari 17,99 persen pada tahun 2004 menjadi 10,51 persen pada tahun 2014.
"Perkembangan perekonomian yang baik pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan kondisi selama lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2009-2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku adalah sebesar 6,2 persen yang berarti lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dalam periode yang sama yaitu 5,9 persen, sehingga Maluku saat ini sementara berada dalam momentum percepatan pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur Said.
Karena itu, kondisi ini harus dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi kemiskinan yang masih merupakan tantangan utama daerah ini ke depan.
Apabila momentum percepatan ini dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup panjang maka tingkat kemakmuran masyarakat Maluku akan setara bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional, sehingga bukan lagi salah satu wilayah tertinggal di Indonesia.
Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, lanjut Gubernur Said, akan sangat membutuhkan kontribusi positif dari lembaga-lembaga Jasa Keuangan seperti perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan maupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
"Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat," katanya.
Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dioptimalkan melalui peran OJK dan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) sehingga terjadi peningkatan akses keuangan dan kemandirian finansial di berbagai lapisan masyarakat. Berbagai inisiatif yang dilakukan oleh OJK maupun semua pihak yang berkompoten perlu mendorong program keuangan inklusif.
"Melalui program keuangan inklusif seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan tidak teratur, orang cacat, para buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal dapat berakses terhadap perkreditan, tabungan maupun asuransi dari lembaga-lembaga keuangan formal," harap Gubernur Said.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pertumbuhan ekonomi Maluku 2014 6,7 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,3 persen, serta lebih tinggi tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,0 persen," kata Gubernur Said, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua pada Pertemuan Tahunan Pelaku Jasa Keuangan Tahun 2015, di Ambon, Senin malam.
Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, itu Gubernur Said mengatakan, kinerja perekonomian Maluku dari sisi pengendalian harga-harga masih lebih baik dari rata-rata nasional yang ditunjukan oleh tingkat inflasi sebesar 7,2 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,8 persen dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 8,4 persen.
"Perkembangan dalam bidang perekonomian tersebut berdampak pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan," katanya.
Ia mengungkapkan pada tahun 2013 provinsi Maluku berhasil memperbaiki posisi relatif pada tingkat nasional karena laju penurunan kemiskinan lebih cepat dari laju penurunan kemiskinan secara nasional. Sedangkan tingkat penangguran yang telah berhasil diturunkan dari 17,99 persen pada tahun 2004 menjadi 10,51 persen pada tahun 2014.
"Perkembangan perekonomian yang baik pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan kondisi selama lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2009-2013 rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku adalah sebesar 6,2 persen yang berarti lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dalam periode yang sama yaitu 5,9 persen, sehingga Maluku saat ini sementara berada dalam momentum percepatan pertumbuhan ekonomi," jelas Gubernur Said.
Karena itu, kondisi ini harus dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengatasi kemiskinan yang masih merupakan tantangan utama daerah ini ke depan.
Apabila momentum percepatan ini dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang cukup panjang maka tingkat kemakmuran masyarakat Maluku akan setara bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional, sehingga bukan lagi salah satu wilayah tertinggal di Indonesia.
Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, lanjut Gubernur Said, akan sangat membutuhkan kontribusi positif dari lembaga-lembaga Jasa Keuangan seperti perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan maupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
"Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta mampu melindungi konsumen dan masyarakat," katanya.
Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat dioptimalkan melalui peran OJK dan LJK (Lembaga Jasa Keuangan) sehingga terjadi peningkatan akses keuangan dan kemandirian finansial di berbagai lapisan masyarakat. Berbagai inisiatif yang dilakukan oleh OJK maupun semua pihak yang berkompoten perlu mendorong program keuangan inklusif.
"Melalui program keuangan inklusif seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan tidak teratur, orang cacat, para buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal dapat berakses terhadap perkreditan, tabungan maupun asuransi dari lembaga-lembaga keuangan formal," harap Gubernur Said.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015