Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melatih 100 orang petugas pendataan keluarga dan keluarga miskin tahun 2015.
"Pendataan keluarga dan keluarga miskin akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada Mei 2015, sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi petugas untuk mendapatkan hasil yang optimal," kata Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, Rabu.
Menurut dia, masalah kependudukan menjadi bahan analisis yang menarik, karena hampir semua aspek kependudukan berkaitan erat dengan masalah kependudukan.
Tingginya kualitas penduduk suatu bangsa menjadi faktor penentu kemajuan bangsa, karena jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan, tetapi juga menjadi beban pembangunan jika tidak dikelola dengan baik.
"Untuk mengetahui dan mendalami masalah kependudukan diperlukan pendekatan teknis, karena itu pengetahuan dn pemahaman ilmu demografi penting agar dapat menjelaskan secara rinci masalah kependudukan dan penyebabnya, serta apa yang akan terjadi jika kebijakan pembangunan tidak berpihak pada masalah kualitas penduduk," ujarnya.
Anthony menyatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Ambon menyatakan telah terjadi kecenderungan pengurangan jumlah penduduk tahun 2013, penduduk miskin kota Ambon berjumlah 16.900 jiwa atau 4,42 persen.
Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2011 yakni berjumlah 23.400 jiwa atau 6,83 persen. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan angka yang menggembirakan di tahun 2013 yakni 79,58 persen.
"Kota Ambon menempati peringkat ke tujuh kabupaten/kota secara nasional. Capaian data ini menjadi pendorong untuk melakukan lebih baik," katanya.
Dijelaskannya, target Millenium Development Goals (MDGs) maupun Desentralisasi menjadi perhatian yang harus ditangani serius, karena dikhawatirkan suatu saat akan terjadi "Baby Boom".
"Ini mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk, yang pada gilirannta akan berdampak luas terhadap jalannta pembangunan dan kehidupan masyarakat," katanya.
Anthony mengakui, perkembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang pesat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapai dalam pelayanan KB.
"Untuk itu dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang keluarga dan keberadaannya, yang merupakan data base perencanaan, sehingga intervensi program bagi pembangunan kualitas penduduk dapat tepat sasaran," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Pendataan keluarga dan keluarga miskin akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada Mei 2015, sehingga perlu dilakukan pelatihan bagi petugas untuk mendapatkan hasil yang optimal," kata Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, Rabu.
Menurut dia, masalah kependudukan menjadi bahan analisis yang menarik, karena hampir semua aspek kependudukan berkaitan erat dengan masalah kependudukan.
Tingginya kualitas penduduk suatu bangsa menjadi faktor penentu kemajuan bangsa, karena jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar pembangunan, tetapi juga menjadi beban pembangunan jika tidak dikelola dengan baik.
"Untuk mengetahui dan mendalami masalah kependudukan diperlukan pendekatan teknis, karena itu pengetahuan dn pemahaman ilmu demografi penting agar dapat menjelaskan secara rinci masalah kependudukan dan penyebabnya, serta apa yang akan terjadi jika kebijakan pembangunan tidak berpihak pada masalah kualitas penduduk," ujarnya.
Anthony menyatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Ambon menyatakan telah terjadi kecenderungan pengurangan jumlah penduduk tahun 2013, penduduk miskin kota Ambon berjumlah 16.900 jiwa atau 4,42 persen.
Hal ini mengalami penurunan dari tahun 2011 yakni berjumlah 23.400 jiwa atau 6,83 persen. Selain itu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan angka yang menggembirakan di tahun 2013 yakni 79,58 persen.
"Kota Ambon menempati peringkat ke tujuh kabupaten/kota secara nasional. Capaian data ini menjadi pendorong untuk melakukan lebih baik," katanya.
Dijelaskannya, target Millenium Development Goals (MDGs) maupun Desentralisasi menjadi perhatian yang harus ditangani serius, karena dikhawatirkan suatu saat akan terjadi "Baby Boom".
"Ini mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk, yang pada gilirannta akan berdampak luas terhadap jalannta pembangunan dan kehidupan masyarakat," katanya.
Anthony mengakui, perkembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang pesat dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapai dalam pelayanan KB.
"Untuk itu dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang keluarga dan keberadaannya, yang merupakan data base perencanaan, sehingga intervensi program bagi pembangunan kualitas penduduk dapat tepat sasaran," tandasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015