Ambon (Antara Maluku) - Komisi B DPRD Maluku akan mengundang pimpinan PT. (Persero) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk menanyakan rasio elektrifikasi di seluruh Maluku.
"Dalam RPJMD kita untuk tahun 2019 ditargetkan sudah mencapai 100 persen, lalu sampai saat ini posisi rasio elektrifikasinya sudah terealisasi berapa persen?," kata anggota komisi B DPRD Maluku, Melki Sairdekut di Ambon, Senin.
Ia menyatakan dari pertemuan itu Komisi B bisa tahu gambaran utuh tentang rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Maluku.
Pertemuan itu juga akan dibicarakan masalah elektrifikasi di daerah-daerah perbatasan dan seperti apa target kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Sebelum dilakukan rapat kerja ini, kata Melki, PLN sebaiknya melakukan kontrol di semua daerah sampai di tingkat kecamatan dalam rangka menyambut ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.
"Kebutuhan listrik ini menjadi sangat penting untuk proses menunjang kegiatan jamaah dalam menjalani ibadah puasa, dan belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik secara mendadak jadi perlu diantisipasi lebih awal," ujarnya.
Karena itu, komisi B mengagendakan proses rapat kerja dengan PLN, terutama soal kehadiran kepala wilayahnya agar mendapat informasi secara utuh
"Soal data di komisi memang ada sesuai rapat-rapat awal, hanya kita mau bicara elektrifikasi di seluruh Maluku sehingga pimpinan wilayah harus hadir," kata Melki.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Dalam RPJMD kita untuk tahun 2019 ditargetkan sudah mencapai 100 persen, lalu sampai saat ini posisi rasio elektrifikasinya sudah terealisasi berapa persen?," kata anggota komisi B DPRD Maluku, Melki Sairdekut di Ambon, Senin.
Ia menyatakan dari pertemuan itu Komisi B bisa tahu gambaran utuh tentang rasio elektrifikasi di seluruh wilayah Maluku.
Pertemuan itu juga akan dibicarakan masalah elektrifikasi di daerah-daerah perbatasan dan seperti apa target kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Sebelum dilakukan rapat kerja ini, kata Melki, PLN sebaiknya melakukan kontrol di semua daerah sampai di tingkat kecamatan dalam rangka menyambut ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.
"Kebutuhan listrik ini menjadi sangat penting untuk proses menunjang kegiatan jamaah dalam menjalani ibadah puasa, dan belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik secara mendadak jadi perlu diantisipasi lebih awal," ujarnya.
Karena itu, komisi B mengagendakan proses rapat kerja dengan PLN, terutama soal kehadiran kepala wilayahnya agar mendapat informasi secara utuh
"Soal data di komisi memang ada sesuai rapat-rapat awal, hanya kita mau bicara elektrifikasi di seluruh Maluku sehingga pimpinan wilayah harus hadir," kata Melki.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015