Ambon (Antara Maluku) - Komandan Satuan Keamanan Laut Pangakalan TNI-AL wilayah IX Maluku-Maluku Utara, Mayor Laut (P) Raden Candra wirabraja mengatakan, Indonesia berkewajiban menjaga keamanan laut negara ini yang dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional.
"Membangun kekuatan pertahanan maritim Indonesia adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada dunia bahwa kita sudah mencanangkan diri sebagai poros maritim dunia dan wilayah ini dilewati oleh jalur perdagangan internasional," kata Candra Wirabraja di Ambon, Kamis.
Penjelasan Dan Satkamla ini disampaikan saat memberikan kuliah umum kepada 208 calon taruna Sekolah Usaha Menengah Perikanan (SUPM) Waiheru-Ambon dengan tema Indonesia poros maritim dunia.
"Ada lima langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mewujudkan poros maritim dunia yaitu membangun budaya maritim, menjaga dan mengelola sumberdaya alam, membangun infrastruktur dan konektifitas maritim, diplomasi maritim, serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim," tandasnya.
Membangun budaya maritim dimulai dari diri pribadi masing-masing siswa yang cinta akan laut dan masuk ke SUPM bukan paksaan tetapi sudah memiliki budaya kemaritiman.
Jalur perdagangan internasional sekarang banyak melewati perairan Indonesia baik dari Australia maupun benua Amerika sehingga mereka memiliki kepentingan yang besar.
Misalnya Australia, Tiongkok dan India karena negara ini sudah membangun kerjasama perdagangan dan sangat berkepentingan melewati Selat Malaka yang merupakan wilayah Indonesia.
Australia memiliki kepentingan di jalur perdagangan tersebut karena lebih efisien dan tidak mungkin melintasi wilayah Papua Nugini biayanya sangat mahal.
Kemudian untuk mengangkut sumberdaya alam yang ada di Benua Eropa dan Afrika, maka Tiongkok dan Amerika lebih berkenan menggunakan jalur perdagangan yang melewati Indonesia.
"Hal ini akan menjadi sebuah potensi kerawanan terhadap permasalahan kriminalitas karena kita tahu di laut rentan terjadi kejahatan internasional seperti perompakan, perdagangan manusia, dan narkotika sehingga menjadi permasalahan yang akan kita hadapi," ujar Candra Wirabraja.
Apalagi Tiongok sejak beberapa waktu lalu berusaha membangun kembali jalur sutera dan akan melewati Indonesia yang merupakan jalur perdagangan ekonomi.
"Dalam KTT Asia Timur beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah dicanangkan menjadi poros maritim dunia, pupuk kepentingan bersama, hindari gesekan di laut dan selesaikan secara damai, jadi diplomasi dilaksanakan untuk menyadarkan dunia bahwa Indonesia ini negara maritim," katanya.
Maka Indonesia perlu membangun kekuatan pertahanan maritim dan ini sangat penting karena kalau dilihat kembali defenisi poros maritim dunia adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan laut untuk kepentingan ekonomi.
"Kepentingan ekonomi ini tidak terlepas dari kepentingan pertahanan dan keamanan ibarat sisi mata uang, kalau negara aman ekonomi akan kuat," ujar Candra Wirabraja.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Membangun kekuatan pertahanan maritim Indonesia adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada dunia bahwa kita sudah mencanangkan diri sebagai poros maritim dunia dan wilayah ini dilewati oleh jalur perdagangan internasional," kata Candra Wirabraja di Ambon, Kamis.
Penjelasan Dan Satkamla ini disampaikan saat memberikan kuliah umum kepada 208 calon taruna Sekolah Usaha Menengah Perikanan (SUPM) Waiheru-Ambon dengan tema Indonesia poros maritim dunia.
"Ada lima langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk mewujudkan poros maritim dunia yaitu membangun budaya maritim, menjaga dan mengelola sumberdaya alam, membangun infrastruktur dan konektifitas maritim, diplomasi maritim, serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim," tandasnya.
Membangun budaya maritim dimulai dari diri pribadi masing-masing siswa yang cinta akan laut dan masuk ke SUPM bukan paksaan tetapi sudah memiliki budaya kemaritiman.
Jalur perdagangan internasional sekarang banyak melewati perairan Indonesia baik dari Australia maupun benua Amerika sehingga mereka memiliki kepentingan yang besar.
Misalnya Australia, Tiongkok dan India karena negara ini sudah membangun kerjasama perdagangan dan sangat berkepentingan melewati Selat Malaka yang merupakan wilayah Indonesia.
Australia memiliki kepentingan di jalur perdagangan tersebut karena lebih efisien dan tidak mungkin melintasi wilayah Papua Nugini biayanya sangat mahal.
Kemudian untuk mengangkut sumberdaya alam yang ada di Benua Eropa dan Afrika, maka Tiongkok dan Amerika lebih berkenan menggunakan jalur perdagangan yang melewati Indonesia.
"Hal ini akan menjadi sebuah potensi kerawanan terhadap permasalahan kriminalitas karena kita tahu di laut rentan terjadi kejahatan internasional seperti perompakan, perdagangan manusia, dan narkotika sehingga menjadi permasalahan yang akan kita hadapi," ujar Candra Wirabraja.
Apalagi Tiongok sejak beberapa waktu lalu berusaha membangun kembali jalur sutera dan akan melewati Indonesia yang merupakan jalur perdagangan ekonomi.
"Dalam KTT Asia Timur beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah dicanangkan menjadi poros maritim dunia, pupuk kepentingan bersama, hindari gesekan di laut dan selesaikan secara damai, jadi diplomasi dilaksanakan untuk menyadarkan dunia bahwa Indonesia ini negara maritim," katanya.
Maka Indonesia perlu membangun kekuatan pertahanan maritim dan ini sangat penting karena kalau dilihat kembali defenisi poros maritim dunia adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan laut untuk kepentingan ekonomi.
"Kepentingan ekonomi ini tidak terlepas dari kepentingan pertahanan dan keamanan ibarat sisi mata uang, kalau negara aman ekonomi akan kuat," ujar Candra Wirabraja.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015